Advertisement
Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Lampung yang terus berupaya mendorong penandatanganan NPHD anggaran jelang Pilgub Lampung 2018 mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari mengatakan jika pihaknya akan terus mensupport dua lembaga tersebut dan mendorong pihak Pemprov agar segera merealisasi penandatanganan NPHD tersebut pada bulan Mei 2017 ini.
"Kami juga berharap KPU dan Bawaslu berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, kita juga meminta agar Pemda dapat segera meneken NPHD. Maka, setelah ini akan kita sampaikan hasil laporan rapat ini ke pimpinan dewan agar segera disampaikan ke Gubernur," kata Ririn diruang rapat komisi I, Selasa (9/5).
Menurutnya, pada bulan Agustus sudah masuk tahapan. Sehingga pencairan anggaran diharapkan pada bulan Juli.
"KPU kan mengajukan anggaran sebesar Rp276 Miliar, untuk 2017 ini diharapkan dapat cair sebesar Rp44 Miliar. Sedangkan Bawaslu mengajukan sebesar Rp138 miliar," jelasnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah berharap, Pemerintah Provinsi melalui TAPD dapat meneken NPHD pada Mei ini.
"Kita ajukan anggaran sebesar Rp138 miliar dengan tiga skema yakni dianggarkan melalui Pergub, dianggarkan melalui APBD murni 2017 dan APBD murni 2018. Kami juga berharap pemprov harus memahami anggaran keperluan ini, sebab ini sudah ideal," kata dia.
Menurutnya, pihaknya sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp118 miliar. Namun, anggaran tersebut belum termasuk anggara Gakumdu, penambahan masa tugas, dan anggaran penyelesaian sengketa.
"Rp138 miliar ini sudah ideal. Maka kami berharap pihak Pemprov dapat merealisasikannya," tandasnya.
(red/KN)
