Advertisement
Bandar Lampung -- Provinsi Lampung menempati peringkat pertama hasil evaluasi
Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 periode B 04
(April) untuk Regional Sumatera dan Jawa. "Diharapkan nilai ini dapat
terus dipertahankan hingga penilaian periode B 08 (Agustus) dan B 12
(Desember)," ujar Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Irwan Sihar
Marpaung pada acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik
Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Aula Bhineka Tunggal
Ika Badan Kesbangpol, Rabu (30/8/2017).
Irwan
menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung mampu mendapatkan nilai
tertinggi di Regional Sumatera dan Jawa karena administrasi laporan
berjalan tertib dan penanganan konflik secara langsung.
“Menjadi
juara pertama dalam penanganan konflik merupakan hasil kerja sama
semua unsur terkait. Untuk itu, atas nama Gubernur Lampung M. Ridho
Ficardo, saya mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait atas
upaya peningkatan sinergitas dalam rangka menjaga kestabilan dari
konflik sosial," kata Irwan Sihar.
Mempertahankan
apa yang diperoleh itu, kata dia, lebih sulit dibandingkan merebutnya.
"Semoga ini dapat terus dipertahankan,“ kata dia.
Pada
bagian lain, Karo Ops Polda Lampung Kombes Hariyoso mengatakan
Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung terus berupaya dalam
penanganan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Menurut dia,
konflik sosial yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh
perebutan sumber daya manusia (SDM) dan pendistribusian sumber daya
serta harga diri.
Berdasarkan
evaluasi Polri, konflik sosial terus berkembang seiring kegiatan
masyarakat seperti bidang politik dan ekonomi. "Masyarakat selalu ingin
memiliki kehidupan yang baik, sehingga dinamika kehidupan terus berjalan
seiring dengan berkembangnya suatu konflik sosial,” ujar Dir Intelkam
Polda Lampung Kombes Pol. Amran Ampulembang.
Amran
menjelaskan saat ini masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang
membawa ideologi komunis yang berhubungan dengan radikalisme. "Untuk itu
kita perlu mengatur sedemikian sehingga ideologi tersebut tidak mampu
berkembang seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki
paham ideologi radikal."
Dia
juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi
Lampung, khususnya Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam menekan
konflik sosial yang sejalan dengan tugas kepolisian dalam melaksanakan
harkamtibmas. Khususnya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat.(red/KN)