Advertisement
Bandar Lampung - Bakal calon (Balon) Gubernur Provinsi Lampung yang saat ini masih menjabat walikota Bandarlampung Herman HN, mengaku pesimis akan ada aturan tegas yang mengikat Balon sebelum penetapan calon di KPU.
Namun demikian, mantan Kadis Penda Provinsi Lampung itu tetap sepakat, bahwa dalam melakukan sosialisasi harus beretika.
“Pembiaran ribuan truk ton gula oleh Bawaslu. Bawaslu jangan diam saja. Terserah kalau diam saja, Bawaslu sembeleh saja,” kata Herman HN saat menghadiri workshop KPU yang digelar di Hotel Emersia, Rabu (15/11).
Walikota dua periode itu mengaku memiliki pengalaman pahit di Pilgub Lampung 2014 lalu. karena Bawaslu dinilai tumpul dalam menindak pelanggaran pemilu.
“Saya salah satu yang ikut waktu itu (Pilgub 2014) ada pembiaran. Uji kesehatan periksa rambut darah, kalau air seni saja itu bebohongan. Dari rumah sudah bawa botol kecil. Kalau periksa kencing saja, main-mainan saja sudahlah,” kelakar dia dengan nada kesal dalam workshop itu.
Dalam mengantisipasi timbulnya permainan politik uang dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, Herman berharap KPU membuat selebaran kepada masyarakat menolak politik uang.
“KPU buat selebaran jangan main politik uang. Pemimpin yang baik jangan bohongi rakyat. Visi misi itu baik semua,” tegas Herman.
Ditengah-tengah Herman berbicara, komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih selaku moderator memotong karena waktu yang diberikan untuk Herman berbicara sudah habis. “Cukup pak sudah habis waktunya,” jelas Handi Mulyaningsih.
Langsung dijawab, Herman seperti ini.“Tar dulu. Jadi Politik uang harus diberi sanksi, dihukum sekian. Bawaslu awasi, jangan awasi saya saja. Sekali ini saya maju keras, jangan pemimpin nabur gula itu gak bener itu,” kata Herman dengan nada ketus.
Herman Siap Dipasangkan Siapa Saja
Seusai acara, kepada awak media yang meliput, Herman HN mengaku masih menunggu rekomendasi dari DPP PDIP. Dia siap dipasangkan dengan siapa saja, termasuk saat disebutkan nama Sekda Provinsi Lampung Sutono.
“Dengan siapa saja pasangannya, tetapi saya nomor satu. Untuk wakil terserah DPP,” ungkapnya.
Bahkan, Herman HN optimis rekomendasi partainya akan ke dia, tidak berubah seperti di Pilgub 2014 lalu.
“Sekarang nunggu rekomendasi, rekomendasi mau pindah kemana, orang saya sendiri kalau dua tiga orang baru dikawal (di DPP PDI-P), surat tugasnya orang saya sendiri, masa pindah lagi. Lihat saja nanti,” tegasnya lagi.
Terkait regulasi yang mengatur sebelum masa penetapan calon, Herman pesimistis KPU bisa memberikan sanksi tegas.
“Ya bagaimana mau ngatur payah juga, orang belum calon, paling imbauan,” katanya.
Ditambahkan Herman, harus ada regulasi seperti undang-undang jika ingin membuat aturan mengenai politik uang sebelum masa penetapan calon.
“Dasar hukumnya gak ada, dibuat dasar hukum dulu UU misalnya, ntah jadi calon ntah gak, mau ngehukum orang. Tetapi harus ada etika, etika yang baik bagaiamana, tergantung calon,” kata dia lagi.
Herman memastikan tidak akan memakai cara-cara yang tidak beretika dalam melakukan sosialisasi mengenalkan ke masyarakat. "Oh gak gitu kalau kita sosialisasi, lihat saja cara saya,” pungkasnya. (rls)
