Advertisement
Bandar Lampung - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Bandarlampung Imam Santoso mengatakan Pembahasan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular memasuki pembasan finalisasi dan sinkronisasi dengan Tim Penyusun Peraturan Daerah Kota Bandarlampung. Hal ini dikemukakan Imam Santoso pada saat pembahasan bersama dengan NGO bidang Kesehatan, RSUD Tjokrodipo dan Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, rabu 8 November 2017.
Imam Santoso menerangkan bahwa dari rapat pembahasan tersebut, banyak masukan yang di terima, baik dari penegasan judul raperda, pengayaan terhadap peran serta masyarakat, perlindungan kepada petugas paramedis yang bertugas menangani pasien penyakit menular sampai dengan penyiapan bangsal tersendiri yang terpisah dari pasien lainnya.
Mengenai judul, lanjut Imam Santoso, yang semula penangganggulangan penyakit menular akan kita rubah menjadi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Terkait dengan peran serta masyarakat akan kita perluas lagi dengan melibatkan beragai NGO yang jalan bergerak dibidang kesehatan agar pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dapat berjalan secara masif, papar Imam Santoso.
"Selanjutnya hal hal yang terkait dengan perlindungan kepada paramedis yang akan bersentuhan langsung dengan pasien penyakit menular akan kita upayakan dapat dianggarkan Alat Perlindungan Diri (APD) termasuk dilamanya penyediaan Extra Foodingnya. Hal ini penting kerena paramedis yang bersentuhan langsung dengan pasien sangat rawan tertular dengan penyakit pasien yang dirawat, dan mereka ini harus diberikan perlindungan," tandas Imam Santoso.
Rapat pembahasan raperda itu dihadiri oleh dr. Yulita Tricia. MKM dari RSUD Tjokrodipo, dr. Wirman dari Komisi Perlindungan HIV, Pristiwi W Darwati dar SSR Aisyiah, Dinas Kesehatan dan Forum Tubercolosis.
Sementara anggota BP2D yang hadir, Julius Gultom (F-PDIP), Pebriani Piska (F Demokrat), Abdul Malik (F PAN) dan Yusuf Erdiansyah Putra (Hanura). (Rls/KN)
