1/12/18

Juendi: PRAPERADILAN BOS SGC PREMATUR

Loading...
Juendi Leksa Utama, Sekretaris BAHU NasDem Lampung

Bandar Lampung – Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem Lampung ikut angkat bicara terkait permohonan Praperadilan pimpinan PT. Sugar Group Companies (SGC) Gunawan kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dittipidum Bareskrim) Mabes POLRI di Pengadilan Jakarta Selatan.

Sekretaris BAHU NasDem Lampung Juendi Leksa Utama menyampaikan praperadilan yang diajukan Gunawan merupakan langkah hukum yang tergesa-gesa.

“Praperadilan ini prematur, legalstanding pemohon apa. Pemohon itu-kan statusnya masih saksi, terus hak asasi apa yang dilanggar sehingga menggugat,” tanya Juendi dalam rilis yang disampaikannya Jumat, (12/01/2018).

Menurutnya, dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah jelas menyampaikan tentang obyek praperadilan yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian objeknya diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi  penetapan tersangka masuk kedalam ranah praperadilan sebagai bentuk check and balance system untuk melindungi hak asasi manusia sebagai warga negara.

“Hak Asasi Manusia itu dilindungi oleh Negara dan tidak ada satu-pun yang boleh melanggarnya. Nah jika tidak ada yang dilanggar, apa yang digugat,” terang mantan Direktur Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) ini.

Diketahui dalam pemberitaan yang beredar, permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terkait permohonan pembatalan penyidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal POLRI.

Awal kronologis kasus Gunawan itu terkait dugaan kasus sengketa lahan di Lampung yang dilaporkan Walfrid Hot Patar S ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/369/IV/2017/Bareskrim tertanggal 7 April 2017.

Selanjutnya, penyidik Bareskrim menyelidiki dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tertanggal 22 Juni 2017.

Hingga kini penyidik juga belum menetapkan tersangka terhadap penyidikan laporan itu, bahkan Gunawan masih berstatus saksi. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara ini yaitu Effendi Mukhtar. Sidang hari ini Jumat 12 Januari 2018 beragendakan saksi atau ahli dan sidang kesimpulan pada Senin 15 Januari 2018 dan sidang putusan pada keesokan harinya.

Selain itu, BAHU juga mendukung dan mengapresiasi pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus yang sedang ditanganinya itu.

“Segera selesaikan berkasnya, tetapkan tersangka dan limpahkan berkasnya ke JPU agar cepat disidangkan,” ujar pengacara Hak Asasi Manusia ini.

Masyarakat Lampung juga berhak tahu atas dugaan tindak pidana terkait sengketa lahan di Lampung ini. Karena menurutnya, konflik pertanahan di Lampung bersinggungan langsung dengan hak atas tanah rakyat. (rls) 

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.