5/21/18

Lagi-lagi Komite Sekolah Diduga Lakukan Praktik Pungli

Loading...



Tanggamus - Sungguh ironis, ditengah sulitnya keadaan ekonomi saat ini, masyarakat malah harus dibebankan lagi dengan kelakuan komite SMA N 1 Pulau Panggung, kecamatan Pulau Panggung, kabupaten Tanggamus, yang melakukan tindakan indikasi praktik pungli terhadap wali muridnya.

Dari data yang dihimpun tim media konkritnews, pihak komite sekolah menengah atas tersebut telah meminta pungutan yang nilainya bervariasi. Menurut keterangan dari salah satu wali murid berinisial (JJ) yang ditemui di kediamannya mengatakan pungutan tersebut nilainya berbeda-beda.

"Saya diminta uang sumbangan sebesar Rp. 3.000.000,- karena anak saya siswi kelas X. 
Sebenarnya saya merasa keberatan karena kondisi ekonomi kita yang sulit dan pas pasan, namun pihak sekolah bilang ke anak saya kalau tidak bayar uang itu anak saya tidak akan mendapatkan nomor untuk mengikuti mid smester, lalu saya bayar itu dengan mencicil dan akhirnya pihak sekolah memberikan nomor mid smester itu terhadap anak saya. Berjelang beberapa waktu pasca dilaksanakannya smester, raport anak saya ditahan karena uang sumbangan yang diminta pihak komite itu belum saya lunasi," ungkap JJ, Senin (23/3/2018) lalu.


Ditempat yang sama, ada beberapa wali murid yang juga mengungkapkan rasa keberatannya terhadap pungutan itu. Untuk siswa kelas XI dimintai Rp. 2.000.000,-, dan kelas XII dipungut dengan nominal kurang dari dua juta.

Perlu diketahui, bedasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan  Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas PUNGLI di Indonesia. Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktik-praktik PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintahan, TNI dan Polri, termasuk pihak komite sekolah, karena sudah jelas ada 58 item yang tidak bisa pihak komite sekolah untuk meminta pungutan atau sumbangan yang ditentukan nominalnya.

Jika pihak komite meminta sumbangan, maka sumbangan tersebur harus bersifat sukarela dan tidak bisa ditentukan nominal dan jangka waktunya.

Hal tersebut sudah terlampir dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 80 Tahun  2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana dan pertanggung jawaban keuangan dana bantuan oprasional sekolah. Seperti yang terlampir juga dalam BAB II prihal Implementasi BOS SMA, yang didalamnya terdapat ketentuan bagi sekolah penerima BOS SMA hanya dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. 

Sumbangan tersebut dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Dari data tersebut, terlihat jelas pihak komite SMAN 1 Pulau Panggung kabupaten Tanggamus telah melakukan tindakan yang terindikasi praktik pungli.

Namun, Kepala Sekolah SMAN 1 Pulau Panggung, Sasmadi saat di konfirmasi via whastapp nya, Senin (21/2/2018), terkait masalah tersebut dirinya mengatakan tidak ikut campur terkait dugaan praktik pungli yang dilakukan komite SMA yang ia pimpin.

"Saya tidak tahu persoalan itu, karena terkait persoalan uang pungutan sukarela itu pihak komite yang berwenang dan yang lebih tahu," ungkap Sasmadi.

Lalu, Tim media konkritnews diminta Sasmadi untuk langsung menghubungi pihak komitenya.

Saat dihubingi melalui telepon selulernya, Senin (21/5/2018) malam, Ketua komite SMAN 1 Pulau Panggung, Bani Rahman, megklaim pungutan tersebut sudah dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid, dan menurutnya wali murid telah menyepakati adanya pungutan tersebut.

Terkait data yang dihimpun tim konkritnews tentang adanya aduan dari beberapa wali murid yang merasa keberatan atas pungutan dan kejanggalan dalam kwitansi yang diterima oleh siswa karena tidak adanya rincian dari pungutan itu, Bani Rahman dengan nada kerasnya seolah menantang dan minta tim konkritnews untuk datang menemuinya dengan membawa wali murid yang merasa keberatan atas pungutan itu. 

"Uang sukarela itu berdasarkan musyawarah dan tidak ada paksaan. dan perlu diketahui pungutan  itu tidak hanya di SMAN 1 Pulau Panggung saja, melainkan seluruh sekolah menengah atas di tanggamus melakukan hal yang sama," kata Bani Rahman kepada media konkritnews.

"Wali murid mana yang merasa keberatan sini temui saya," ucap keras dia.

Tidak hanya itu, Bani Rahman juga seolah menantang media konkritnews untuk segera menerbitkan berita yang menyangkut dirinya.

"kalau kamu kurang puas sini temui saya, suatu saat kita pasti ketemu," ancamnya.

Perlu diketahui, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 1999 tentang Pers pada Bab I pasal I ayat 1 bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Ayat 4, Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ayat 10 tentang Hak Tolak, adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Wartawan juga harus perpegang pada kode etik jurnalis agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. (Red/KN)

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.