7/6/18

ABR Kutuk SGC

Loading...


Lampung - Pilkada serentak 27 Juni 2018, yang belum lama ini digelar menyisakan beberapa polemik di masing-masing daerah yang menggelar perhelatan tersebut. Hal itu biasa karena kontestasi sama seperti pertandingan bersaing mengambil hati rakyat untuk dapat duduk sebagai pemenang. Berbagai macam carapun dilakukan, dari janji politik sampai berani menjamin kesejahtraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. 

Namun, kali ini Lampung yang baru saja melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi yang paling di sorot karena pasca pilkada, Lampung saat ini menghadapi gejolak yang luar biasa dikalangan masyarakat, baik masyarakat bawah samapai ke tingkat elit.  Hal itu terjadi karena adanya kegiatan Money politic yang diduga melibatkan salah satu koorporasi  yakni PT Sugar Group Companies (SGC) yang mendukung salah satu pasangan cagub dan cawagub Lampung. Menyakapi hal itu, Hermawan, Direktur Advokat Bela Rakyat (ABR) ikut angkat bicara atas terjadinya polemik yang terjadi di Lampung saat ini.

Menurut Hermawan, Ini merupkan bagian dari dinamika politik sekaligus "kecelakaan" demokrasi yang terjadi di Lampung serta bukti terjadinya kegagalan penyelenggara dalam hal ini Bawaslu Lampung dan pasangan calon dalam menciptakan demokrasi yang fair untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar dicintai dan mencintai rakyatnya. 

Tidak hanya itu, sambung Hermawan, hal itu juga berdampak untuk masyarakat bawah yakni konflik sosial yang memicu perpecahan atau gesekan antar masyarakat  dari masing-masing relawan ataupun masyarakat yang tidak tergabung sebagai relawan. 

"Mari kita buka mata yang lebar dan lihat kebawah, masyarakat yang terlibat dalam praktik money politic saat ini seperti menjadi korban dari kepentingan elit. Yang membagi dan yang menerima uang sama-sama ketakutan, bahkan sampai saat ini ada beberapa masyarakat yang belum berani pulang kerumah karena dicari cari serta takut dipanggil pihak terkait, serta banyak pula intervensi terhadap masyarakat yang ingin melapor atas praktik politik uang tersebut," ungkap Hermawan disela kesibukannya, Jumat (6/7/2018).

Terkait dibentuknya pansus tindak pidana pilkada oleh DPRD Lampung, Hermawan sangat mendukung atas dibentuknya pansus tersebut, karena DPRD itu selain memiliki fungsi sebagai legislasi, pengawasan, dan Bugeting,  DPRD juga adalah  representasi dari masyarakat yang memilih mereka sehingga menjadi wakil rakyat. Maka, DPRD tidak salah membentuk pansus karena itu dibutuhkan juga oleh masyarakat dan yang menyuarakanpun masyarakat, meskipun pelaksanaan pilkada diatur dalam uandang-undang yang khusus (lex sepecialis).

"Menurut saya langkah yang diambil DPRD Lampung sudah tepat, dimana ketika terjadi kebuntuan yang menimpa penyelenggara dan masyarakat terkait dengan indikasi politik uang yang tersetruktur sistematis dan masif (TSM), maka tidak salah DPRD Lampung mengambil bagian untuk memperjelas menangani permasalahan politik uang tersebut, apalagi bawaslu saat ini dinilai tumpul atau masuk angin oleh masyarakat," jelas Hermawan.

Terkait peran SGC dalam pilgub Lampung, sejak tahun 2017, Hermawan yang juga koordinator Presidiun Front Lampung Menggugat (FLM) telah berjuang membela hak- hak masyarakat Tulang Bawang yang berpuluh-puluh tahun merasa tertindas oleh korporasi tersebut bahkan perjuangan itu sampai ke gedung DPR RI, namun sampai saat ini belum ada yang berani menindaklanjuti laporan tersebut, betapa kuatnya korporasi itu. Atas dasar itu, Hermawan beserta seluruh anggota advocate bela rakyat (ABR) mengutuk keras atas keterlibatan PT SGC dalam pilkada Lampung yang menyebabkan dan menyisakan suasana semakin gaduh.

"Kita tahu SGC itu siapa, dan apa yang telah dibuatnya dalam pancaplokan lahan-lahan yang merugikan masyarkat. Ini malah ada oknum yang diindikasikan bersekutu dengan SGC, kan aneh, kita berjuang membela hak masyarakat, ini malah ada oknum yang bersekutu dengannya," ucap Hermawan.

"Ini merupakan sebuah pembelajaran bagi masyarakat Lampung dalam berdemokrasi. Maka kedepan, akan ada kontestasi pileg dan pilpres, sejatinya masyarakat harus menjadi pemilih cerdas agar kemudian masadepan masing-masing daerah tidak tergadaikan oleh uang receh atau korporasi, sehingga akan lahir para pemimpin atau pemangku kebijakan yang benar-benar memiliki visi misi mensejahterakan rakyat," tutupnya. (Red/KN)



Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.