Advertisement
Pesawaran - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Lampung, Selasa (8/12/2020).
Hal itu dikatakan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Sofandi Arifin, ada beberapa kriteria yang dijadikan penilaian untuk pemberian WTP tersebut.
"Ada empat indikator penilaiannya dan yang menilai itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kalau kami dari kementerian keuangan hanya memberikan penghargaan terkait diperolehnya 4 tahun berturut-turut oleh Pemkab Pesawaran," kata Sofandi, Selasa (8/12/2020).
"Indikatornya tersebut antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, inilah yang menjadi penilaian BPK, dan menganggap pemerintahan Pesawaran sudah memenuhi standar, sehingga diberikan penghargaan opini WTP," tambahnya.
Dirinya mengatakan, apabila Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut, selain mendapatkan penghargaan dari menteri keuangan, Pemkab Pesawaran juga akan mendapatkan plakat.
"Sebenarnya ada apresiasi yang kita berikan, yaitu Dana Insentif Daerah (DID), namun karena tahun ini sudah diberikan untuk DID Covid, jadi di tahun ini DID nya tidak ada, namun kita tetap apresiasi untuk segala pencapaian Pemkab Pesawaran," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengatakan, pencapaian ini bukanlah sebuah prestasi melainkan sebuah kewajiban untuk Pemerintah Kabupaten Pesawaran selaku pengelola keuangan negara, untuk menyajikan standar akuntansi pengelola keuangan yang baik.
"Dengan penghargaan ini, menjadi cambuk bagi kami untuk ditahun yang akan datang dapat menyajikan seluruh laporan yang terbaik dan dalam penggunaannya pun harus tepat dan baik pula," tegasnya.
"Maka dari itu perlu adanya koordinasi yang baik dari seluruh lintas sektor, karena ada terkait tentang dana hibah dalam laporan tersebut, kemudian program-program sosial juga, jadi perlunya koordinasi tersebut," pungkasnya. (Rls/KN)
