Advertisement
Konkritnews.com, Way Kanan-- Gubernur Ridho beri arahan pada Rapat Kordinasi Pemerintah
Kabupaten Way Kanan, di Halaman Kantor Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan,
Minggu siang (5/2/2017).
Ridho menekankan agar para Kepala Daerah, Kadis, dan
Apararur Desa harus tau dimana kantong-kantong masalah di daerahnya.
"Apakah pendidikan, apakah infrastruktur, apakah kesehatan, bila sudah
tahu maka fokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama sehingga
bisa keluar dari ketertinggalan pada masalah dibidang tersebut." Ujar
Ridho.
Untuk itu menurut Ridho diperlukan kerjasama dan kekompakan
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa sehingga kebijakan bisa
sesuai dengan harapan masyarakat.
"Pemerintah Daerah dan Kepala SKPD bisa mengerahkan Kepala
Desa untuk mengetahui masalah di setiap wilayah. Untuk itu Pemkab harus
merespon aspirasi Kepala Desa sebagai pemilik wilayah yang mencakup
masyarakat hingga tataran bawah, dan Kepala Desa sebaliknya juga harus
mendukung penuh pemerintahan yang sedang berlangsung. Sehingga terjadi
pemerintahan secara integral sesuai semangat Nawacita membangun
Indonesia dari pinggir." Papar Ridho.
Gubernur Ridho juga memaparkan sejumlah program salah satu
yang ditekankannya mengenai pertanian dan Infrastruktur. Dijelaskannya
Pemprov terus mencoba semaksimal mungkin untuk menganggarkan perbaikan
jalan Provinsi, sehingga pada tahun ini khusus untuk wilayah Way Kanan
saja Pemprov menganggarkan 68,9 Miliar untuk perbaikan jalan Provinsi
yang ada di Way Kanan.
Menurut Gubernur sudah sangat optimal setiap tahunnya
pemprov menganggarkan untuk Infrastruktur. Hasilnya, lanjut Ridho,
Perbaikan jalan Provinsi diapresiasi walau diakuinya masih ada yang
belum tersentuh namun dipastikan bergiliran menyesuaikan anggaran dan
kemampuan Pemprov.
Yang ditekankan Ridho saat ini, bahwa masyarakat juga
menuntut perbaikan jalan Desa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten. "Hasil survey yang saya lakukan secara internal, saat ini
yang cukup tinggi adalah keluhan perbaikan jalan Desa yang belum
optimal. Pemkab sebaiknya merespon ini, karna sudah saya sampaikan pada
rakor Bupati se-Lampung. Bila bisa seiring sejalan, pembangunan
infrastruktur bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat manfaatnya
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran berkehidupan sosial."
Tekan Ridho.
Pada bidang pertanian, jelas Ridho, pihaknya terus
memfokuskan diri terhadap mandatori Lampung sebagai daerah ketahanan
pangan. Untuk itu, amanah pemerintah pusat benar-benar ia laksanakan
sebaik mungkin yakni menjaga kepercayaan Presiden agar Lampung terus
dipercaya sehingga banyak bantuan bisa diturunkan untuk petani Lampung.
Untuk itu Ia harapkan kerjasama dari Kabupaten penyangga Pertanian di
Lampung khususnya Way Kanan.
Apalagi banyaknya masyarakat Lampung yang bekerja disektor
pertanian, maka kesejahteraan petani menurutnya akan berdampak besar
pada peningkatan kesejahteraan Kabupaten dan Lampung secara umum. Untuk
itu Ia bersama tim percepatan pertanian, Pemprov terus merumuskan
penyaluran pupuk, pembangunan irigasi, penyediaan bibit, hingga menjaga
stabilitas harga sebaik mungkin di Provinsi Lampung.
"Hanya saja tantangan kita adalah kebijakan impor dari
pusat, seperti kebijakan import singkong beberapa waktu lalu. Harga
singkong jatuh dan Lampung sebagai daerah penyuplai tapioka terbesar
petaninya terpuruk. Ini yang terus saya kejar dan komunikasikan ke
Pemerintah Pusat. Dan dilain sisi kita Pemprov terus berupaya memperluas
pemakaian dan olahan manfaat produk pertanian sehingga demand akan
semakin tinggi." Jelasnya.
Ridho juga berharap, bahwa masyarakat benar-benar bisa
mendukung jalannya pemerintahan. Sehingga Pembangunan di Lampung bisa
berlangsung secara cepat dan lancar karna mendapatkan dukungan. Pesan
Khusus Gubernur untuk Pemkab Way Kanan dan jajarannya pada rakor kali
ini salah satunya Ialah secepat mungkin secara bersama-sama menaikan
angka IPM kabupaten tersebut.
(RA/Kn)
