Advertisement
Bandar Lampung -- Akibat pembangunan jalan Tol Sumatera
di ruas wilayah Lampung yang kebagian sekitar 140 km dari Bakauheni
hingga perbatasan Sumatera Selatan diprediksi akan ada pertambahan
volume lalulintas secara signifikan sehingga pasca pembangunan tol ini
akan menyebabkan kemacetan luar biasa di pintu penyeberangan Bakauheni.
Sementara saat ini, konektivitas Sumatera - Jawa hanya dilayani 5
pelabuhan penyeberangan di Bakauheni dan Merak dari 10 pelabuhan
penyeberangan yang menjadi rencana Kementerian Bappenas.
Dalam
kaitan ini, anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, memberikan
tanggapan: "Saya sudah memprediksi hal tersebut. Bayangkan saja berapa
ribu kendaraan bertambah setiap hari berlalu-lalang melintasi
penyeberangan Bakauheni - Merak sbg akibat lancarnya moda tol darat
sumatera ini. Satu sisi pemerintah dg giat mengejar target pembangunan
tol sumatera ini di tahun 2018 utk menyambut Seagames 2018 di Palembang
Sumsel, di lain sisi pemerintah belum memikirkan konsekwensi dr
kehadiran tol ini di ujung Sumatera yg memungkinkan terjadinya 'bottle
neck' berkilo-kilo meter nantinya. Ini merupakan ancaman dan malapetaka
dlm sejarah perhubungan darat Indonesia, dua sisi wilayah yaitu Merak
dan Bakauheni akan menjadi neraka kemacetan terutama saat-saat
menghadapi lebaran dan hari-hari besar lainnya".
Andi
melanjutkan, "Bahwa dengan perkembangan signifikan sbg imbas kehadiran
Tol Sumatera mau tidak mau pemerintah tidak cukup mengandalkan 5 sampai
10 pelabuhan penyeberangan, namun jawaban yg paling memungkinkan adalah
digagas kembali upaya untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS)".
Ketika
disampaikan bahwa JSS ini dulu pernah diajukan oleh pemerintah SBY
namun dihentikan rencananya oleh Presiden Jokowi, Andi menanggapi:
"Betul itu, Jokowi menghentikan JSS dengan alasan pemerataan pembangunan
barat dan timur dan digulirnya program tol laut, namun menurut saya ini
kekeliruan dlm mindset pembangunan nasional, karena untuk membangun
wilayah timur 'kan tidak harus menghentikan dinamika pertumbuhan di
wilayah Barat. Saya sudah pernah menghitung biaya jembatan ini bersama
kementerian Bappenas waktu itu dipimpin oleh Adrinov Chaniago. Biaya
diprediksi sebesar Rp 200T. Pemerintah hanya mengeluarkan dana 10% saja,
lainnya dibiaya oleh konsorsium swasta. Saat itu Provinsi Banten dan
Lampung sudah menyetujui dan mengeluarkan rekomendasi bahkan sudah
dibentuk perusahaan2 daerah yg akan memback-up konsorsium ini", sebutnya
"10%
dari APBN yang sebesar Rp 2000an Trilyun 'kan kecil sekali sebetulnya,
harusnya pemerintah pusat bisa mewujudkan proyek ini, karena JSS ini
bukan hanya menjadi impian masyarakat Lampung dan Banten saja namun
merupakan aspirasi penduduk Sumatera dan Jawa yang nota bene penghuni
terbesar republik ini, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah arus
lalu lintas pasca dibangunnya Tol Sumatera. Jika Jokowi dapat mereview
ulang dan menetapkan kembali rencana mega proyek JSS ini tentu akan
dicatat dalam sejarah bangsa ini sebagai sebuah mahakarya pemerintahan
Jokowi-JK", pungkas Andi.
(Red/Kn)
