Advertisement
Bandar Lampung - Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung memang masih cukup
lama. Namun panasnya aura kompetisi sudah mulai terasa, serang menyerang
program masing kepala daerah yang akan maju Pilgub mulai gencar.
Walikota Bandarlampung, Herman HN yang sebelumnya menyindir
program ronda hanya untuk pencitraan yang disinyalir ditujukan kepada
Bupati Lampung Tengah, Mustafa direspon serius oleh kader Partai NasDem
Lampung.
Ketua Bappilu Partai Nasdem Lampung Edwin
Hanibal, menyindir program unggulan Herman HN. Salah satunya program Bina
Lingkungan (Biling).
Menurut Edwin Hanibal, program Biling yang menerima murid mencapai
70-80% tanpa melalui tes dengan alasan membantu warga kurang mampu hanya
akan menutup kesempatan bagi anak kelas menengah hingga mampu ke
sekolah negeri.
“Saya kurang setuju, karena program Billing jelas kurang mendidik. Coba di evaluasi peserta program biling ini malah membuat mereka
jadi bodoh dan malas-malasan. Kalau mereka dimarahin sama guru, mereka
lapor ke walikota padahal mereka waktu belajar kerjanya tidur-tiduran,” terang Edwin Hanibal, saat berkomentar pada awak media. Selasa (25/4).
"Saat ini tidak ada
lagi sekolah negeri baik tingkat SMP dan SMA/SMK di Bandar lampung yang
masuk daftar sekolah Favorit, karena prestasi sekolahnya menurun yang disebabkan
oleh murid yang bermalas-malasan belajar," lanjutnya.
Pasalnya, kata Edwin, program tersebut membuka peluang bagi para tenaga pendidik
yang tidak bertanggungjawab untuk menerima sogokan atau pungli dari
orang tua murid yang ngaku-ngaku tidak mampu atau miskin.
"Program
biling yang menerima warga miskin (70%) merupakan bentuk gagalnya Herman
HN memimpin Bandarlampung selama dua periode ini," tambahnya.
“Kalau beliau (Herman HN) lebih mengutamakan warga miskin
(70%) artinya selama beliau menjabat tidak ada program meningkatkan
kesejahteraan dari rakyat miskin ke masyarakat menengah karena di
Bandar Lampung masih banyak rakyat yang tidak mampu,” jelasnya.
Belum lagi pelayanan birokrasi yang berbelit-belit terutama
ditingkat kelurahan dan Puskesmas ditambah lagi ketidak disiplinan
pegawai birokasi Pemkot Bandar Lampung.
“Kalau aparat kelurahan malas atau ada jalan yang rusak di
gang-gang kelurahan bisa dengan cepat ditambal atau diaspal begitu juga
kalau ada siring yang macet atau banjir bisa segera diatasi. Sekarang
ini saja aparat kelurahan baru jam 14.30. – 15.00 Wib sudah menutup
kantor, begitu juga untuk pelayanan pegawainya kurang memuaskan khusunya
dikantor-kantor kecamatan dan di Puskesmas,” paparr Edwin Hanibal.
menurutnya, Bandar Lampung sebagai wajah Provinsi ini, sudah selayaknya memiliki program smart
city seperti di DKI Jakarta ada program qlue.
“Program Walikota Bandar Lampung seperti Fly Over atau pelebaran persimpangan jalan sudah cukup. Hanya saja untuk jalan-jalan
gang atau kelurahan aspalnya tidak merata diduga pilih kasih,” pungkasnya.
(Red/KN)
