Advertisement
BANDAR LAMPUNG -- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan naik pada level 68-70%. Sedangkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung juga diprediksi naik dari 9% menjadi 9,5-10%.
Prediksi tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Agus Bakti Nugroho pada Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017, Selasa (15/8/2017). Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2017.
Menurut Agus Bakti Nugroho, pertumbuhan PAD diproyeksi lebih tinggi sebesar Rp75 miliar. Angka tersebut diperoleh dari dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan 15 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung dan ditempatkan pada belanja tak langsung untuk belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota. Dengan penambahan Rp75 miliar itu. semula Perubahan APBD 2017 Rp2,7 triliun bertambah menjadi Rp2,8 triliun.
Rencana target pendapatan dan proyeksi setelah perubahan Rp7,70 triliun terdiri dari PAD menjadi Rp3,8 triliun, dana perimbangan Rp4,58 triliun dan lain-lain Pendapatan yang sah Rp43,05 miliar. Rencana Belanja Rp7,85 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp4,54 triliun dan Belanja Langsung Rp3,34 Triliun.
Sehingga jumlah pembiayaan daerah Rp189,31 triliun terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan sebelum perubahan Rp84,143 miliar menjadi Rp204,312 miliar. Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp5 miliar bertambah menjadi Rp15 miliar.
Pembahasan penyusunan Perubahan APBD 2017, menurut Bachtiar Basri, menghasilkan beberapa kesepakatan asumsi ekonomi makro Provinsi Lampung 2017. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2-5,5%, dan laju inflasi dipertahankan pada tingkat 4 plus minus 1%. Kemudian, persentase penduduk miskin 13%, tingkat pengangguran terbuka 4-4,5% dan pendapatan per kapita penduduk sebesar Rp35 juta.
Selain itu, Wakil Gubernur menambahkan pada sisi pengeluaran PDRB pertumbuhan investasi pada tingkat 5-6% dan pertumbuhan ekspor lebih dari 5%. Dari sisi lapangan usaha, terdapat pertumbuhan sektor pertanian pada kisaran 3-4%, pertumbuhan sektor perdagangan 6%, dan pertumbuhan sektor industri 5%. "Dalam pembahasan PPAS perubahan APBD 2017 terdapat pula beberapa pokok bahasan yang terkait dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaaan daerah," kata Gubernur.
PAD diproyeksikan lebih tinggi Rp75 miliar dari yang diajukan. Begitu pula dengan belanja daerah dimana terdapat penambahan alokasi sebesar Rp75 miliar dari yang diajukan. Sedangkan di sisi pembiayaan daerah disepakati sesuai rencana awal, yang berarti tidak mengalami perubahan. "Semoga proses pembahasan dan pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD 2017 mampu berjalan aesuai jadwal yang direncanakan," kata Bachtiar. (Red/KN)
