Ridho Ficardo Minta Kader Demokrat Bekerja Maksimal Untuk Lampung Maju dan Sejahtera

Advertisement

BANDAR LAMPUNG -- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta kadernya menjadi pengambil kebijakan dalam pembangunan Lampung, bukan penyeimbang. Untuk itu, Ridho meminta seluruh kader Partai tetap rendah hati dan bekerja maksimal dalam menjalan misi menjadikan Lampung maju dan sejahtera.

 "Secara nasional, Partai Demokrat menargetkan perolahan suara 15%. Namun khusus Lampung harus lebih dari itu, karena pada Pemilu 2009, Partai Demokrat meraih 14% suara di Provinsi Lampung. Perolehan suara harus bisa 18-20% karena sekarangkita memiliki kepala daerah di Pesawaran, Way Kanan, Lampung Timur, Metro, dan Bandar Lampung," kata Ridho Ficardo pada orasi politik puncak perayaan ulang tahun ke-16 Partai Demokrat di Kantor DPD Partai Demokrat, Jalan Pangeran Emir M. Noor, Bandar Lampung, Jumat (15/9/2017).

Jika para tetap ingin mewarnai pembangunan Lampung, Ridho yang juga Gubernur Lampung itu, meminta para kadernya mendominasi perolehan kursi di seluruh kabupaten, provinsi, hingga nasional. "Dominasi Partai Demokrat harus betul-betul kita pertahankan. Dominasi sudah terbangun dan kita menuju pada hegemoni Partai Demokrat di Provinsi Lampung," kata Ridho.

Meski demikian, Ridho meminta dilaksanakan dengan rendah hati. Bukan dengan arogansi kekuasaan. "Jangan sampai sombong dan hebat sendiri. Apalagi kebanyakan gaya. Harus rendah hati, bersahabat dengan semua warga, dan merangkul kader partai lain," kata Ridho.

Kepada seluruh kader, Ridho meminta segera konsolidasi menghadapi tiga perhelatan politik yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilihan Umum, dan Pemilihan Presiden 2019. 

Dalam menghadapi tiga pesta demokrasi ini, Ridho meminta kadernya tetap merangkul seluruh partai. Terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, Ridho meminta seluruh kader konsolidasi internal dan memperkuat struktur partai. Kebijakan Strategis Lampung Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Lampung, pada kesempatan itu Ridho Ficardo juga menyampaikan kinerja Pemerintahan yang diusung Partai Demokrat tersebut. "Prioritas utama pembangunan Lampung adalah memperkuat posisi sebagai basis ketahanan pangan. Ketika awal saya menjabat 70% irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak," kata Ridho.Namun kondisi terakhir, kata Ridho, 90% dapat diperbaiki. Bantuan juga diberikan dalam bentuk pompa air, sumur bor, dan alat mesin pertanian. "Itulah makanya dalam satu tahun, Lampung mampu menaikkan panen pagi 1 juta ton, dan akan terus meningkat hingga 4,4 juta ton tahun ini," kata Ridho.

Prioritas kedua adalah industrialisasi berbasis masyarakat. Pembangunan infratruktur strategis di Lampung, menurut Ridho, merupakan upaya meningkatkan industri dan pariwisata. "Dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Lampung sangat tinggi. Beliau memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk menjalankan proyek strategis nasional di Lampung," kata Ridho. 

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang hampir 250 km tak lepas dari peran Pemerintah Provinsi Lampung. Peran itu dibuktikan dengan lancarnya proses pembangunan sejak awal. Bahkan, ketika dana pusat belum turun, Pemprov Lampung berinisiatif membuat Tim Percepatan Pembangunan JTTS. "Ketika dana belum turun dari pusat, patok kiri kanan JTTS sepanjang 140 km terpasang. Presiden bahkan menyampaikan apresiasi karena pembangunan jalan tol di Lampung termasuk yang paling cepat di Indonesia," kata Ridho.

Kehadiran JTTS, kata Ridho, bakal berdampak pada tiga kawasan industri yang tengah dipersiapkan yakni Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus, Kawasan Industri Mesuji, dan Lampung Selatan. "Nilai investasi kawasan industri ini puluhan triliun dan membuka puluhan ribu lapangan kerja," kata Ridho. 

Prioritas pembangunan ketiga adalah di bidang pariwisata. Saat rapat dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada 7 Agustus 2017 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mengusulkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kalianda, Lampung Selatan. "Nah, tiga program pembangunan strategis ini ternyata sinkron dengan Pemerintah Pusat," kata Ridho.Ketiga program strategis itu dapat dicapai dengan tersedianya infrastruktur yangmemadai. Namun Ridho mengingatkan infrastruktur bukan tujuan tapi alat mencapai tujuan. Dia mencontohkan, ketika ingin mencapai ketahanan pangan tentu harus didukung jalan usaha tani, transportasi dan konektivitas harus bagus. Terlebih pariwisata yang sangat mementingkan perbaikan akses dan amenitas."Infrastruktur itu landasannya. Ketika awal menjabat berdasarkan tiga kali survei, permasalahan nomor satu adalah infrastruktur. Namun di akhir 2016, masalah infrastruktur dari masalah nomor satu menjadi nomor 10. Ini artinya, kinerja infrastruktur Pemprov Lampung bagus. Sebagian memang masih berproses dan saya minta seluruh kader Partai Demokrat mengawalnya," kata Ridho. (Red/KN)