Advertisement
Bandar Lampung - Dinamika politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang mengundang perhatian
serius Korps Alumni HMI (KAHMI) Lampung dengan menggelar Rapat
Koordinasi Wilayah (Rakorwil), di Gedung Garuda Yaksa Sukadanaham,
Bandar Lampung, Sabtu (14/10/2017).
Satu
diantara rekomendasi Rakorwil itu, yakni KAHMI Lampung menolak
cagub-cawagub yang merupakan 'titipan' atau 'boneka' dari korporasi.
"KAHMI
Lampung menolak calon Gubernur-Wakil Gubernur yang disokong oleh
korporasi," tegas Anggota Majelis Pakar KAHMI Lampung Eddy Rifai kepada awak media.
Dikarenakan,
ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung itu, dapat dipastikan
bahwa cagub-cawagub yang didanai korporasi tertentu, akan mempunyai
beban pemenuhan konsesi demi kepentingan bisnis perusahaan tersebut.
"Masyarakat
Lampung akan sulit mendapatkan keadilan, dan kesejahteraan. Karena usai
terpilih, si Gubernur ini akan lebih memilih kepentingan korporasi yang
membiayainya, ketimbang rakyat yang memilihnya," terang guru besar
hukum itu.
Karena itulah,
tegas Eddy, berbagai elemen KAHMI Lampung mesti melihat persoalan ini
sebagai sebuah keresahan yang harus segera diantisipasi.
"Jangan
sampai demokrasi ternodai dengan kepentingan-kepentingan bisnis yang
akhirnya menafikan makna demokrasi itu sendiri, dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat," terangnya.
Hal
senada diungkapkan Wakil Ketua Majelis Penasihat KAHMI Lampung,
Syaripudin Basyar, dia menyatakan dukungan terhadap cagub-cawagub yang
digagas KAHMI Lampung harus bebas dari praktik-praktik kolonialisme
kapitalis baru yang menjajah hak-hak rakyat, yang hari ini ditindas dan
dijajah oleh kekuatan korporasi.
"KAHMI
secara kelembagaan tidak menginginkan pemimpin Lampung mendatang lebih
berpihak pada perusahaan daripada rakyat," tambah Guru Besar UIN Raden
Intan Lampung itu.
Untuk
itu, pihaknya berembuk dalam sebuah wadah yang dinamakan Garuda institut
dalam mengantisipasi pemimpin lampung mendatang yang dilatarbelakangi
oleh korporasi.
"Ini juga
termasuk tindaklanjut dari diskusi kita dahulu bahwa KAHMI
menginginkan Gubernur Lampung kedepan pemimpin yang mengerti dunia
akhirat. Pemimpin yang tidak berpihak kepada kepentingan korporasi nya bukan kepada rakyat. Karena pembangunan Lampung kedepan harus terarah," tutup pelantun sekaligus pencipta lagu Lampung Khukun itu. (Red/KN)
