Advertisement
BANDAR
LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kabupaten Lampung Selatan
dan PT Krakatau Lampung Tourism Development (KLTD) siap membangun
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seluas 352 hektare di Kalianda
Lampung Selatan. "Ini bentuk keseriusan Pak Gubernur Lampung," ujar
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono saat memimpin rapat persiapan
pengajuan KEK Pariwisata, di Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda,
Lampung Selatan, Selasa (3/10/2017).
Pemilihan
Lampung Selatan, kata Sutono, setelah Gubernur Lampung M. Ridho Fiacrdo
bertemu Menteri Pariwisata RI Arief Yahya saat launching Lampung
Krakatau Festival (LKF) di Jakarta, 6 Agustus 2017. "Ini tindak lanjut
pertemuan Pak Gubernur dan Menpar. Pak Ridho menyampaikan, dari beberapa
wilayah seperti Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, dan
Pesisir Barat, terpilih Kalianda tepatnya kawasan PT KLTD yang
berpotensi menjadi KEK Pariwisata. Nantinya kita akan namai KEK Krakatoa
Kalianda," kata Sutono.
Pembangunan
KEK Pariwisata, ujar Sutono, selain dukungan pemerintah harus ada dari
pengembang yakni PT KLTD. "Ini harus ada dukungan dari korporasi yakni
pihak pengembang dan pemerintah. Kita harus bersinergi, untuk
mengembangkan daerah pesisir sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
Lampung," kata Sutono yang juga mantan Sekretaris Kabupaten Lampung
Selatan itu.
Dalam waktu
dekat paparan KEK Pariwisata Kalianda akan diusulkan ke pusat. "Kita
akan ekpos ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Nantinya akan ada
Dewan Nasional yang menetapkan KEK. Pak Gubernur Ridho akan
menyampaikannya," ujar Sutono.
Direktur
Utama PT KTLD, Marudi Surachman, mengatakan Lampung punya potensi besar
dan banyak atraksi wisata berkelas dunia. "Perkembangan pariwisata di
Lampung tidak secepat provinsi lain, tetapi mudah-mudahan program KEK
ini membuat Lampung lebih baik," kata Marudi.
Dia
berharap pemerintah harus dapat menyamakan persepsi antara tujuan usaha
dan program pemerintah. "Tantangannya bagaimana menyamakan persepsi
antara tujuan usaha dan program pemerintah. Kalau sama, pasti akan
jalan, karena tergantung pengambil kebijakan pemerintah yang menjadi
payung utama program ini," kata Marudi.(Red/KN)