KONKRIT NEWS
14/11/17, 14.11.17 WIB
Last Updated 2017-11-14T12:06:38Z
Daerahpolitik

Gelar Pers Briefing, Gerindra Ajak Wartawan Satukan Pandangan Membumikan Paradoks yang Terjadi di Lampung

Advertisement

Bandar Lampung - Paradoks Indonesia adalah "Kejanggalan" tentang kondisi yang terjadi di Indonesia.  Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia.  Namun mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup miskin dan lapar? Mengapa negara Indonesia terus berutang? Mengapa Kekayaannya terus mengalir ke luar negri?. Kondisi inilah yang disebut oleh Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra) dalam kutipan buku putihnya sebagai "Paradoks Indonesia".

Meneruskan pandangan yang tertulis dalam buku yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut,  DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung menggelar Pers Briefing Membumikan Paradoks Indonesia di Lampung. Selasa (14-11-2017).

Acara yang digelar di Sekretariat DPD Partai Gerindra Lampung itu juga sekaligus memperkenalkan buku "Paradoks Indonesia" negara kaya raya tapi masih banyak masyarakat hidup miskin. Buku yang dibuat oleh Prabowo Subianto itu berisi tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Indonesia. 

Ketua Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim dalam acara tersebut menyampaikan bahwa selain memperkenalkan buku Paradoks Indonesia, digelarnya acara Pers Briefing itu juga bertujuan mengundang khusus untuk para wartawan atau jurnalis baik yang bekerja di media massa online,  surat kabar maupun elektronik dalam rangka menyatukan pandangan-pandangan yang selama ini berbeda-beda. 


"Pers Briefing ini digelar guna menjelaskan kepada masyarakat tentang keadaan Indonesia saat ini yang terangkum dalam buku Paradoks Indonesia. Terlebih Paradoks yang terjadi di Lampung ditengah hangatnya menjelang Pilgub 2018," kata Gunadi Ibrahim.

Di tempat yang sama, Sekretaris Gerindra Lampung, Pattimura, menjelaskan bahwa di Lampung juga sampai saat ini telah terjadi  berbagai macam Paradoks, yang mana masyarakat Lampung masih banyak yang merasa terjajah di bumi kelahirannya sendiri oleh kepentingan-kepentingan korporasi dan oknum elit. 

"Hal ini tidak bisa kita biarkan, sampai kapanpun jika terus seperti itu Lampung tidak akan pernah maju dan masyarakatnya tidak akan bisa sejahtera. Kita memiliki negara yang kaya, namun kekayaan tersebut tidak bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat indonesia. Hutang negara yang semakin menumpuk, pendidikan yang sampai saat ini belum sepenuhnya merata dan berkeadilan. maka dari itu, Gerindra akan bersama-sama memperjuangkan hak-hak yang sudah seharusnya  dimiliki masyarakat," tegas Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung itu 

Berbicara Lampung, lanjut Patimura, banyak sekali permasalah-permaslahan yang kerap terdengar dan menjadi tangis bagi masyarakat. Seperti permasalahan tanah atau yang lain. Contohnya yang dirasakan masyarakat kita di Tulangbawang, karena adanya perusahaan besar yang mampu mengatur pemerintah.

"Masyarakat yang hidup di daerah itu kini seperti merasa ada negara dalam negara. Seperti zaman penjajahan saja," ungkapnya. 

"Masyarakat Lampung di Tulang Bawang sudah 30 tahun merasa dijajah. Adanya perusahaan (SGC) tidak berdampak positif, justru membuat masyarakat sengsara. Mau masuk diperiksa, keluar diperiksa, jadi seperti zaman penjajahan. Padahal mereka lebih dahulu hidup di kampung itu," ungkap Pattimura.

Menurut Pattimura, masyarakat maupun pemerintah sepertinya ketakutan kalau sudah mendengar SGC atau membahas masalah SGC.


"Namun kami dari Gerindra tidak akan mundur demi memperjuangkan Hak-hak masyarakat. Pansus SGC DPRD Tulang Bawang yang hanya menyisakan empat orang saja akan terus menyoal dan menindak lanjuti dengan tegas sampai tuntas. masalah disana bukan masalah benar atau tidak benar, tapi adalah berani atau tidak berani untuk menyelesaikan permasalahannya," tegasnya. 

Selain itu, kata Pattimura yang juga Wakil ketua II DPRD Lampung itu mengungkap bahwa elit pemimpin bangsa disana banyak yang berkhianat.

"Ini adalah elit pemimpin bangsa yang berkhianat. Maka munculnya kemudian Hak Guna Usaha (HGU) di tanah ulayat, di dua kecamatan Gedung meneng dan Dente Teladas Tulang Bawang. Wajar ini dipertanyakan masyarakat," terangnya.

"Hari ini kami tegaskan Partai Gerindra tidak hanya memikirkan orang perorangan saja, tapi kepentingan masyarakat banyak yang dikedepankan. Sesuai dengan tujuan didirikan Partai Gerindra yakni menjadi pejuang politik, artinya kami akan mengutamakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," tandasnya. (Red/KN)