Advertisement
Bandar Lampung - Sekjend DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto bantah mahar bakal calon Gubernur Rp.200 Miliar.
"Tidak ada angka 200 miliar, siapa yang bilang begitu?. Ketika pak Jokowi jadi gubernur, kami bergotong royong, ketika Rano Karno jadi gubernur kami bergotong royong," kata Hasto Kristianto saat diwawancarai awak media, Senin (4/12/2017) dini hari.
Menurutnya, PDIP, bukanlah partai memperjualbelikan rekomendasi kepada balon Gubernur.
"Kita bukan partai yang memperjualbelikan rekomendasi, kita bergotong royong, kita tidak ingin calon terjebak dari sumber dana, investor politik, kemudian ketika berkuasa dia lebih sibuk untuk mengembalikan dana yang dipakai untuk pemenangan pemilu," tegasnya.
Lanjut Hasto, PDIP menginginkan calon gubenrur itu dapat mandiri, tanpa adanya sumbangsih dari pihak ketiga seperti perusahaan atau pemodal besar.
"Kita ingin calon mampu berdaulat dalam keuangan pemilu,
Sehingga PDIP melakukan konsolidasi, kami siap bergotong royong," katanya
Meskipun dalam pilkada lalu, kata Hasto ada kelompok tertentu ingin mengendalikan kekuasaan pemerintah dari sang pemodal.
"Pilkada lalu kita melihat ada kelompok pemodal tertentu, yang ingin mengendalikan kekuasaan pemerintahan, dengan kekuatan politik," ungkapnya. (*)
