Advertisement
Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melalui proses seleksi terbuka (selter). Perkembangan terbaru diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di ruang Video Conference lantai 1 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Jumat (8/8/2025).
Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, didampingi Kepala Dinas Kominfotik, Ganjar Jationo, menyampaikan bahwa seleksi untuk jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah memasuki tahap akhir. Tiga nama telah diajukan ke pemerintah pusat dan kini menunggu persetujuan:
1. Saprul Al Hadi – Kabid Pengelolaan Aset Daerah, BPKAD Lampung.
2. Meini Ilhamudin – Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Disnaker Lampung.
3. Yuri Agustina Prima Sari – Sekretaris Disnaker sekaligus Plt. Kepala Biro Kesra.
Sementara itu, proses selter juga tengah berjalan untuk dua jabatan strategis lainnya: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT).
Untuk jabatan Kepala Dinas PPPA, tercatat baru empat pendaftar:
1. Hanita Farial – Sekretaris Dinas PPPA.
2. drg. Titik Suarni – Kabid Tumbuh Kembang Anak, Dinas PPPA.
3. Syafriyadi, A.P., M.Si. – Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian, Disdikbud Lampung.
4. Hermansyah Saleh – Sekretaris Kesbangpol Provinsi Lampung.
Namun, berbeda halnya dengan jabatan Kepala Dinas PMDT. Hingga batas waktu yang sama, belum ada satu pun pelamar yang mendaftar. BKD akan membuka pendaftaran hingga 13 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB. Jika tetap kosong, BKD akan berkoordinasi dengan Panitia Seleksi (Pansel) untuk mempertimbangkan perpanjangan masa pendaftaran.
Rendi Riswandi menegaskan bahwa pembukaan seleksi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan penting di lingkungan Pemprov Lampung. “Mekanisme pengisian JPT dilakukan melalui dua jalur, yaitu seleksi terbuka dan job fit. Untuk dua jabatan ini, prosesnya ditempuh melalui selter,” ujarnya.
Proses ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan akuntabel. (Red)
