Advertisement
Bandar Lampung — Ketua Umum Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR Indonesia), Dr. (c) Hermawan, S.HI., M.H., menyerukan tobat nasional kepada seluruh pemimpin bangsa, mulai dari Presiden hingga tingkat RT, menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fenomena tersebut dinilainya sebagai indikator serius bahwa negara sedang berada dalam kondisi tidak sehat secara moral dan sistemik.
Di sela aktivitasnya sebagai advokat, Hermawan menegaskan bahwa rentetan OTT yang terus terjadi bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan alarm keras kegagalan kepemimpinan dan rusaknya nilai integritas penyelenggara negara.
“Jika OTT terus berulang dari pusat hingga daerah, itu bukan prestasi. Itu tanda sistem nilai kita rusak dan praktik kezaliman terhadap sesama sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Ibu Pertiwi sedang menangis melihat amanah yang terus dikhianati,” tegasnya, Senin (22/12/2025), di Kantor DPP ABR Indonesia.
Mantan Ketua Umum HMI Bandar Lampung ini menilai, korupsi yang terjadi secara berulang menunjukkan kegagalan serius dalam menanamkan etika, moral, dan keteladanan kepemimpinan. Oleh karena itu, ia meminta para pemimpin berhenti mencari pembenaran dan mulai melakukan introspeksi total.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi atau pencitraan, melainkan tobat nasional dalam arti sesungguhnya keberanian mengubah cara berpikir, cara memimpin, dan cara melayani rakyat dengan menegakkan aturan secara konsisten,” ujarnya.
Khusus di Provinsi Lampung, Hermawan mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar meningkatkan kewaspadaan, seiring menguatnya sinyal penegakan hukum oleh lembaga-lembaga seperti KPK dan Kejaksaan. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang telah memberikan peringatan keras kepada jajaran di bawah kepemimpinannya.
“Peringatan itu harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Jangan berhenti pada seremoni atau pernyataan normatif, tetapi tutup semua celah penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
Lebih jauh, pendiri Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Provinsi Lampung ini mengaitkan kondisi kebangsaan dengan meningkatnya bencana alam di wilayah Sumatra. Menurutnya, fenomena tersebut patut dimaknai sebagai peringatan moral bagi seluruh anak bangsa.
“Banyak manusia lupa siapa dirinya, merusak alam, dan menzalimi sesama. Ketika keadilan diabaikan, alam seolah ikut bersuara,” ungkap Hermawan.
Ia menegaskan, ABR Indonesia akan terus mengambil peran aktif dalam melakukan kontrol sosial, mengawal penegakan hukum, mendorong reformasi integritas, serta membela hak-hak rakyat yang dirugikan oleh praktik korupsi.
“Negeri ini tidak akan sembuh hanya dengan penindakan. Indonesia hanya bisa pulih jika para pemimpinnya jujur, adil, dan berani bertobat secara nyata,” pungkasnya. (Red)
