Advertisement
Bandar Lampung - Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyebut, rapat paripurna yang digelar Rabu (25/2/2026) membahas sejumlah agenda penting, termasuk laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI serta pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Giri menjelaskan, pembahasan mencakup laporan hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025, termasuk sektor ketahanan pangan dan aspek lain yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah.
“Ya, hari ini paripurna membahas LHP BPK dari tahun 2023 sampai semester I 2025, kemudian juga terkait laporan operasional BUMD, dan yang ketiga pembentukan pansus untuk menindaklanjuti LHP BPK,” kata Giri saat diwawancarai seusai Paripurna, Rabu (25/2/2026).
Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah hasil pemeriksaan terhadap BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) beserta anak perusahaannya.
Menurut Giri, pansus akan mendalami hasil audit tersebut guna mendorong perbaikan tata kelola perusahaan.
Ia berharap LJU sebagai badan usaha milik daerah dapat dikelola secara transparan dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung.
“Harapannya tata kelola LJU dan anak-anak perusahaannya bisa lebih transparan. Yang paling penting, LJU sebagai BUMD bisa menjadi penopang pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Giri menambahkan, LJU bergerak di bidang konstruksi dan memiliki sejumlah anak perusahaan di berbagai sektor usaha, termasuk transportasi penyeberangan dan energi.
DPRD melalui pansus nantinya akan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar kinerja perusahaan daerah tersebut dapat lebih optimal.
