Advertisement
Bandar Lampung – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Advokat Bela Rakyat Indonesia (DPP ABR-I), Hermawan, S.HI., M.H., menyambut positif disetujuinya Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan yang merugikan masyarakat.
Menurut Hermawan, selama ini pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mampu menelusuri, membekukan, merampas, dan memulihkan aset yang berasal dari hasil kejahatan sesuai mekanisme hukum.
“Jangan sampai pelakunya dipenjara, tetapi hasil kejahatannya masih dinikmati keluarga, kroni, atau pihak lain yang sengaja digunakan untuk menyembunyikan kekayaan tersebut. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak menjadi sumber kemakmuran bagi para pelaku,” tegas Hermawan. Kamis, (19/11/2026).
Namun demikian, ABR Indonesia mengingatkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Perampasan Aset tidak boleh melahirkan kewenangan yang absolut. Penegakan hukum harus tetap berlandaskan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, transparansi, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak milik warga negara yang diperoleh secara sah.
“Kita ingin hukum kuat menghadapi koruptor, tetapi juga harus kuat melindungi rakyat yang tidak bersalah. Jangan sampai instrumen pemberantasan korupsi justru berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Hermawan juga menekankan pentingnya pengawasan lembaga peradilan, mekanisme keberatan bagi pemilik aset, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengelolaan barang rampasan yang profesional dan terbuka.
Lebih jauh, ABR Indonesia berharap aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya bangga dengan besarnya nilai aset yang dirampas. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah seberapa besar manfaatnya kembali kepada rakyat,” kata Hermawan.
ABR Indonesia juga mengajak masyarakat, organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, advokat, dan insan pers untuk mengawal implementasi undang-undang ini secara kritis dan konstruktif.
“Kami mendukung pemberantasan korupsi tanpa kompromi, tetapi menolak kriminalisasi tanpa bukti. Kekayaan hasil kejahatan harus kembali kepada negara, sementara hak warga negara yang tidak bersalah wajib dilindungi,” pungkasnya.
Hermawan menegaskan, inilah momentum membangun Indonesia yang lebih berkeadilan, di mana hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan maupun uang.

