Advertisement
Bandar Lampung – Mencuatnya dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) ABR Indonesia Dr (c) Hermawan.,S.H.I.,M.H.,CM.SHEL tanggapi dengan serius persoalan yang terjadi saat ini.
Menurutnya, perkembangan perkara yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dengan mengedepankan hukum, konstitusi serta penanganan secara transparan dan menyeluruh.
“Apabila persoalan sebesar ini tidak ditangani secara tegas, transparan, dan berdasarkan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat dipertaruhkan. Negara harus menunjukkan bahwa supremasi hukum benar-benar berlaku dan tidak tunduk pada kepentingan siapa pun negara jangan dan jadi lemah,” ujarnya. Sabtu, (14/11/2026).
Setiap dugaan tindakan yang berpotensi mengancam kedaulatan negara maupun mengganggu jalannya pemerintahan harus ditangani berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di institusi negara.
“Jangan sampai Indonesia memberikan kesan sebagai negara yang lemah, mudah ditekan, dan tidak berdaya ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kewibawaan kepala negara,” tegas Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung itu.
Selain itu, parat penegak hukum diharapkan bekerja secara profesional, independen, objektif, dan transparan dalam mengungkap seluruh fakta. Proses penyelidikan dan penyidikan harus mampu menjawab berbagai pertanyaan publik, termasuk mengenai motif, pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut.
Tidak hanya itu dukungan kepada Presiden Prabowo bukan semata-mata persoalan dukungan terhadap individu, melainkan juga komitmen untuk menjaga konstitusi, demokrasi, dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat juga diharapkan tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya.
“Indonesia membutuhkan persatuan, stabilitas, dan komitmen bersama untuk menjaga demokrasi serta pemerintahan yang berjalan sesuai konstitusi. ABR Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa menjadi pengawal dan pemerhati jalannya perkara ini,” tutupnya.
