Tampilkan postingan dengan label DPRD Lampung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD Lampung. Tampilkan semua postingan

13/04/22

Anggota DPRD , Minta Buka Kawat Berduri

Anggota DPRD , Minta Buka Kawat Berduri


Bandar Lampung - Ade Utami Ibnu Anggota DPRD Provinsi Lampung mendukung aksi mahasiswa yang dilaksanakan hari ini Rabu (13/4) di Kompleks DPRD Provinsi Lampung.

Pada aksi hari ini terlihat Dua lapis kawat berduri yang menghadang massa aksi mahasiswa dengan kantor wakil mereka, mengetahui hal tersebut ade utami berharap dapat dibuka. Setidaknya, jumlah dan panjangnya dikurangi agar para demonstran dapat masuk dan menyampaikan aspirasi mereka. 

Demikian permintaan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung atas sangat ketatnya pengamanan aksi mahasiswa di kompleks DPRD Lampung. 



"Mereka kan ingin masuk ke rumah mereka, rumah rakyat yang dibiayai oleh orang tua mereka, oleh emak dan bapak mereka. Jangan sampai di halangi, " pinta Ade Utami Ibnu. 

Alumni Ponpes At Tohiriyah Banten ini juga mengingatkan jika suara mereka adalah suara rakyat dan suara rakyat juga suaranya Anggota Dewan, termasuk siara dari Fraksi PKS, baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu ade juga minta kepada para demonstran dan aparat untuk dapat melaksanakan aksi dengan damai. (Rls)

Anggota DPRD Lampung Fraksi Demokrat Inginkan Massa Aksi Masuk Berdialog

Anggota DPRD Lampung Fraksi Demokrat Inginkan Massa Aksi Masuk Berdialog


Bandar Lampung - Massa aksi demo yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung dan berbagai elemen masyarakat, sampai ba'da Zuhur masih belum bisa memasuki pekarangan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Selasa (13/4/2022).

Mereka yang menyuarakan aspirasi rakyat tersebut meminta agar pemerintah provinsi Lampung melalui forkopimda dan aparat kepolisian membuka pintu untuk masa aksi. 

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat langsung berkomentar tentang peristiwa atau aksi demo yang sedang terjadi. 

Menurut Midi Ismanto, wajar saja jika mereka meminta masuk untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang gedung DPRD ini adalah rumah rakyat. 

Meskipun demikian, pasti ada pertimbangan dari aparat yang berjaga, terlebih disini juga sudah turun langsung Kapolda Lampung dan Danrem bahkan Gubernur Arinal Djunaidi yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.  

Jelas kami yang saat ini duduk di kursi DPRD juga pernah mengalami masa-masa seperti aksi ini. 

"Jika ditanya keinginan, jelas kami ingin masuk agar aspirasi yang dibawa bisa tersampaikan dengan baik," kata dia. 



Ditempat yang sama, Deny Ribowo yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa hajat ini bukanlah hanya DPRD saja, melainkan juga ada Forkopimda, jadi tentu harus ada kesepakatan. 

"Sebenarnya jika kami DPRD justru kita ingin berdialog dengan massa aksi. Namun tidak mungkin jika ribuan begini. Harus ada delegasi dari mahasiswa tersebut yang menjadi perwakilan untuk dapat berdialog dengan kami sebagai wakil mereka di legislatif," ucap Deny. 

Deny Ribowo yang akrab disapa DRB itu juga menegaskan bahwa jelas pihaknya sebagai wakil rakyat sangat ingin mendengarkan aspirasi masyarakat, bahkan pihaknya sudah menunggu masa aksi tersebut sejak pagi. 

"Itulah gunanya kita duduk disini, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat," tegas DRB. 

Tapi kembali lagi, sambung DRB, meskipun kita menginginkan masa aksi masuk, tetapi semua harus ada kesepakatan dari beberapa pihak seperti Forkopimda, Kapolda, Danrem. Karena ini kaitannya dengan keamanan. (Putra/KN)

26/03/22

Rahmat Mirzani Djausal Yakin Prabowo Presiden 2024 dan Gerindra Menang

Rahmat Mirzani Djausal Yakin Prabowo Presiden 2024 dan Gerindra Menang


Bandar Lampung - Rahmat Mirzani Djausal resmi terima SK menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Lampung dan Langsung dikukuhkan, di Kantor DPD Gerindra setempat, Sabtu (26/3/2022).

Peresmian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Susunan Personalia DPD Gerindra Lampung nomor 03-0059/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 yang ditandatangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani pada tanggal 23 Maret 2022.

Dalam SK tersebut juga menetapkan Sekretaris Partai Gerindra Lampung ditempati oleh Ahmad Giri Akbar dan Bendahara diduduki oleh Elly Wahyuni. Sementara Ketua sebelumnya Gunadi Ibrahim menjadi Anggota Dewan Pembina dan Pattimura menjadi wakil Ketua Majelis Kehormatan (MK) DPP Gerindra.

Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, dalam pengurusan ini perlu adanya perjuangan, kerja keras dan pengorbanan.

Di kepengurusan ini, estafet inilah yang akan kita lanjutkan, baik dalam kepemimpinan, kerja keras dari pengurus sebelumnya, serta estafet cinta negeri berjuang untuk mengantarkan Prabowo menjadi Presiden," ucapnya. 

Politisi muda yang akrab disapa RMD itu juga mengatakan dalam pengelolaan organisasi partai harus mendahulukan kepentingan bersama dan mengesampingkam kepentingan-kepentingan pribadi.

"Kita lakukan secara kekeluargaan dalam menjalankan organisasi partai ini. Saya yakin di tahun 2024 nanti Prabowo jadi Presiden dan Gerindra menang di Lampung," tegasnya.

Sambung Rahmat Mirzani Djausal, dirinya mengaku sudah punya strategi khusus meningkatkan suara di pemilu 2024 mendatang, salah satunya fokus menggaet para pemilih pemula atau pemuda. 

Ditempat yang sama, Ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dengan dikukuhkannya Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Ahmad Giri Akbar dan bendahara Elly Wahyuni, Gerindra harus menang di Provinsi Lampung dalam mengahadapi Pemilu dan Pilkada di 2024.

“Itu di semua tingkatan sampai Pilpres harus menang,” tegas Sufmi Dasco.

Ia menyebutkan kepengurusan baru partai Gerindra Lampung harus punya semangat yang lebih bagus terlebih dipimpin oleh tokoh-tokoh muda.

“Pemilih pemula pada 2024 itu banyak, harapan saya pimpinan Gerindra Lampung saat ini bisa benar-benar menggaet pemuda untuk menambah kursi di DPR,” tutup dia. (Red/KN)

24/02/22

DPRD Lampung Mardani Umar : Waspadai 53 Ribu Sabu Bisa Sasar 10,7 Persen Pelajar Lampung

DPRD Lampung Mardani Umar : Waspadai 53 Ribu Sabu Bisa Sasar 10,7 Persen Pelajar Lampung



Lampung - Apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polda Lampung khususnya Satgas Siger Polda Lampung yang telah menyita narkoba jenis sabu sebanyak 53 kilogram sekaligus membongkar sindikat dibalik peredaran sabu tersebut.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Mardani Umar di sela-sela agenda resesnya di Kabupaten Lampung Utara, Kamis (24/2).

Menurutnya, kejadian yang berulang dari waktu kewaktu ini membuktikan kepada kita semua, bahwa Lampung menjadi sasaran atau pangsa pasar potensial dari narkoba.

"Hal inipun telah dikonfirmasi oleh Kepala BNNP Lampung, Brigjen Pol Edi Sawasono yang mengatakan bahwa barang bukti 53 kg tersebut untuk mensuplai kebutuhan pengguna narkoba di Lampung selama 1 bulan lebih," ungkap Aleg PKS Dapil Lampung Utara dan Way Kanan.

Dia juga mencoba menguraikan jika 53 kilogram atau 53 ribu gram ini terdistribusi ke masyarakat, dan masing-masing pengguna biasanya menggunakan rata-rata 0.3 gram (berdasarkan data yang ada) maka akan ada 176 ribu masyarakat pengguna narkoba jenis sabu pada waktu yang sama.

"Artinya jika berdasarkan data survei Pusat Penelitian Data dan Informasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mencatat terdapat 31.811 warga Lampung menjadi pengguna aktif narkoba, maka pada waktu yang bersamaan terdapat potensi 144.189 pengguna baru narkoba," kata Mardani Umar.

Diapun menguraikan lagi, jika sasaran pengedar tersebut adalah pelajar di Lampung, maka dengan 53 ribu gram sabu-sabu akan menjangkau 10,74 persen pelajar Lampung dari berbagai tingkatan, baik TK, PKBM hingga SMA/SMK yang jumlahnya 1.644.355 jiwa.

"Tentu ini pekerjaan berat bagi kita semua, aparat hukum, pemerintah daerah, masyarakat, kami di dewan serta masyarakat, dan media harus bahu membahu melawan peredaran narkoba, demi mempersiapkan generasi emas 2045 di Provinsi Lampung dan Indonesia secara umum. Ini adalah kejahatan luar biasa, setingkat dengan kejahatan terorisme, " urai Mardani.

Alumni Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini juga berharap bahwa pemangku kebijakan terkait hukum dan keamanan di Provinsi Lampung, semakin waspada mengingat garis pantai Lampung mencapai sekitar 1.105 KM.  Dia melihat begitu panjangnya garis pantai tersebut juga menjadi pintu masuk peredaran narkoba, tidak hanya antar pulau / provinsi, namun juga antar negara.

"Selain jalur darat, baik jalur tol maupun non tol untuk antar Provinsi, jalur lautpun perlu mendapatkan perhatian serius, dari aparat hukum dan keamanan. Mengingat garis pantai Lampung mencapai 1.105 Km," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya pihak aparat hukumpun telah membekuk pengedar narkoba di tol Mesuji, bersama barang bukti narkoba jenis sabu seberat 15 kg.

"Belum ada 1 bulan, pada 29 Januari lalu pihak aparat membekuk pengedar bersama barang bukti sebesar 15 Kg, kini kejadian lagi dengan barang bukti hampir 4 kali lipat dari kejadian akhir Januari lalu. Ini harus ada penyikapan yang super serius, " pungkas Mardani Umar. (rls/KN)

22/02/22

Ketua DPRD Lampung Tegaskan Faham Radikal dan Intoleransi Wajib ditindak Tegas

Ketua DPRD Lampung Tegaskan Faham Radikal dan Intoleransi Wajib ditindak Tegas

 


Lampung - Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay terima aspirasi masyarakat Jati Agung, tentang masifnya pergerakan paham radikalisme dan intoleransi, di wilayah Jati Agung yang dinilai sangat meresahkan serta dapat berpotensi memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Selasa (22/02/2022).

Pada pertemuan tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay sangat berterimakasih telah melakukan diskusi interaktif mengenai perkembangan issue yang beredar di masyarakat, dan tentunya akan menjadi perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti.

“Sebagaimana fungsi DPRD kita akan tindaklanjuti bersama pihak terkait untuk memastikan laporan ini dilakukan melalui penanganan yang mengedepankan persuasif, humanis dan edukatif,” kata Mingrum.

Memurutnya, narasi mengenai pemahaman radikalisme dan intoleransi ini mempunyai hal yang mendasar mengapa tindakan dan cara berfikir tersebut terbentuk, ini akan kita lakukan pemetaan nantinya.

“Kalau penilaian dini mengenai apa yang tadi di sampaikan, salah satu penyebab nya faktor ekonomi, kalau ini betul menjadi akarnya, kita akan bantu mendorong pergerakan dan peningkatan ekonomi melalui kearifan lokal dan ekonomi kreatif disana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mingrum mengungkapkan dalam waktu dekat jajaran DPRD Lampung akan menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Jati Agung.

“Selain kita maksimalkan koordinasi lintas sektoral, di internal DPRD dalam waktu dekat coba kita gunakan edukatif, turun kesana beri pemaparan dan wawasan harapannya ini menjadi upaya penyelamatan rakyat,” tegasnya.

Sementara, Ketua Dai Provinsi Lampung, Saldiman mengaku ada sekitar 30 desa di wilayah Jati Agung yang telah memiliki paham radikal dan intoleran disana. “7 orang telah di bait, mereka menggunakan fasilitas masjid tanpa adanya kordinasi dengan pengurus masjid melakukan kegiatan kajian disana, dan ada pengawasan ketika kegiatannya berlangsung,” kata Saldiman. 

Kemudian, Perwakilan masyarakat Jati Agung, Misman juga menyebutkan bahwa pemahaman tersebut telah membuat ketidaknyamanannya di lingkungan masyarakat, bahkan mereka tidak mau mengibarkan bendera merah putih di pekarangannya.

“Hasil cocok tanam yang ada di wilayah sana, diambil semaunya, mereka menganggap semua ini titipan dan yang berwenang adalah seluruh manusia di muka bumi, dan menggap negara ini belum merdeka jadi tidak layak untuk dikibarkan simbol negaranya,” ujarnya.

Ia juga berharap Ketua DPRD Lampung dapat
menjembatani dan menindaklanjuti untuk disampaikan kepada pihak terkait atas keluhan yang disampaikan. “Kami sangat menunggu langkah kongkrit yang dilakukan, sejujurnya ini tidak nyaman untuk kami ” Tutupnya

Hadir dalam kegiatan tersebut,Anggota DPRD Komisi I Okta Rijaya, Binmas Polda Lampung AKBP Ade, Kesbangpol Febri serta sejumlah elemen masyarakat Jati Agung. (*)