Advertisement
KALIANDA – Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamortoni Ahadis yang mewakili Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, menyampaikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2019, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, yaitu dengan menjaring seluruh aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, di Aula Rajabasa Pemkab setempat, Selasa 19 Maret 2019.
Untuk itu Hamartoni berharap, Musrenbang yang direncanakan setiap tahun, pelaksanaanya tidak terjebak dalam aktifitas yang sekedar memenuhi kewajiban proses perencanaan.
Akan tetapi juga katanya, seluruh stakeholder terkait harus mampu memanfaatkan kegiatan tersebut dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder pembangunan, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengingatkan dan memantapkan kembali cara pandang bersama, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Karena keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan keberhasilan dan kebanggaan Provinsi Lampung,” kata Hamartoni.
Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya pengambilan keputusan tentang program dan kegaiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang.
Hal itu katanya, sesuai periode perencanaan dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
“Paradigma baru perencanaan pembangunan menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan. Karenanya pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga harus melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya,” ujarnya.
Nanang juga menyampaikan, pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengimplementasikan aplikasi e-Planing dalam proses perencanaan baik ditingkat desa, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pokok-pokok pikiran DPRD melalui e-Pokir.
“Dengan digunakannya aplikasi ini, saya berharap proses penyusunan perencanaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga, dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih berkualitas,” kata Nanang.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tumbuh sebesar 5,46 % pada tahun 2017 meningkat bila dibandingkan tahun 2016 yang hanya 5,22 %. Angka itu juga katanya, lebih tinggi dari Provinsi Lampung yakni 5,17 % dan nasional yang hanya sebesar 5,07 %.
“Di tahun 2018, angka kemiskinan juga menurun menjadi 14,86 % dari tahun sebelumnya sebesar 15,16 %. Laju inflasi 2,39 % di tahun 2018. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,19 menjadi 66,95 ditahun 2017, yang menjadikan IPM kita berada diurutan ke-7 se-Provinsi Lampung,” terang Nanang.
Nanang juga mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan, dimana ditahun 2019 APBD Lampung Selatan mencapai Rp2,36 triliun naik sebesar 8,66 % dari tahun 2018.
“Namun demikian, kita menyadari bahwa APBD kita masih belum mencukupi semua kebutuhan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kita masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan Lampung Selatan. Oleh karena itu, skala prioritas menjadi faktor penting dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.
Pantauan tim ini, dalam acara itu juga diserahkan buku data distribusi dana dan lokasi pelaksanaan kegiatan Provinsi Lampung di wilayah Lampung Selatan dari Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Plt Bupati Lampung Selatan.
Selain Pj Sekdaprov yang mewakili Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, juga tampak hadir anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Lampung Selatan. (*)
