Konkrit News

18/01/21

Anggaran Sapras SMPN 6 Satap Batanghari Nuban Lampung Timur Dipertanyakn

Lampung Timur - Sarana dan prasarana sekolah (Sapras) kenyamanan dan terawat menjadi salah satu sarat mutlak kegiatan belajar mengajar, dalam lingkungan sekolah dapat nyaman dan kondusif. Namun ini sangat jauh berbeda dan lain halnya yang terlihat di SMPN 6 Batanghari Nuban Satu Atap Kabupaten Lampung Timur.

Kondisi gedung sekolah jauh dari yang diharapkan tidak memenuhi standar layak dan nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini pula dibuktikan oleh tim media yang berkunjung langsung ke SMPN 6 Batanghari Nuban Satu Atap Kabupaten Lampung Timur Senin (18/01/2021).

Berdasarkan laporan dari beberapa warga sekitar dan orang tua siswa yang mengatakan, kondisi gedung belajar SMPN 6 Batanghari Nuban Satu Atap Lampung Timur tidak pernah ada perawatan.dan selama belajar daring ini guru hanya masuk setiap hari selas dan kamis saja,'' ungkapnya.

"Kami sebagai warga dan juga orang tua wali siswa sangat miris, jika melihat sekolah yang tidak pernah ada perawatan.Buktinya bisa dilihat tidak pernah ada pengecatan, selain itu plapon pada jebol di gedung itu. Padahal pasti ada anggaran untuk perbaikan, apa karena sekolah ini di pedalaman atau pelosok. Sehingga bisa semaunya mengelola dana anggaran. Justru ini patut dipertanyakan keman dana anggaran itu," jelas narasumber yang namanya enggan disebutkan.

Terlihat jelas dari laporan rekapitulasi TW 1 ada dana dikeluarkan untuk sapras sarana dan prasaran sekolah, Rp.5.300.000,- bahwa keadaan di seluruh bangunan gedung sekolah tempat siswa belajar plapon jebol disana - sini, tembok gedung sudah kusam seperti tidak pernah ada pengecatan dan toilet rusak seperti sudah lama tidak diperbaiki.

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 6 Batanghari Nuban Satu Atap Kabupaten Lampung Timur belum bisa di konfirmasi walau sudah 2 kali media mendatangi sekolahan, tapi sekolahan selalu tutup dan tidak ada satupun dewan guru yang piket.

(Samidi)

17/01/21

Pemprov Lampung Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM

LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Gelar Stabilitas Harga dan Eksistensi UKM di PKOR Wayhalim, Minggu (17/1/2020), untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok di masa Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dibuka Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.

“Gelar Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Eksistensi UKM ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya oleh Pemprov Lampung yang bekerja sama dengan UMKM dan instansi terkait dalam mengandalikam inflasi,” ujar Fahrizal.

Sekdaprov Fahrizal menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu wujud kepedulian Pemerinyah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di era pandemi Covid-19 ini.

“Pemprov Lampung menyadari kegiatan yang digelar ini masih belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat, terutama dari segi kuantitasbpenyediaan barang yang dibutuhkan, namun mudah-mudahan kegiatan ini dapat lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan di antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya,” harap Fahrizal. (Rls/KN)

Pelajar Jadi Pelaku Kekerasan, RPA Lamsel Langsung Lakukan Pandampingan

Lampung Selatan - Pengurus Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Lampung dan Cabang Lampung Selatan melakukan pendampingan kepada korban akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangga korban kekerasan seksual.

Turut hadir untuk melakukan pendampingan tersebut yakni, pengurus RPA Lampung yang diwakilkan oleh Koordinator Kabupaten Esi Ardania, Ketua RPA Lampung Selatan Arif Rahman Hakim, Sekretaris Nopi Ardayanti dan Bendahara Nurfadillah, Minggu (17/01/2021).

Diketahui saat ini korban berusia 16 tahun, salah satu warga Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kejadian tersebut telah terjadi pada bulan september dan korban mulai menceritakan kejadian yang dialaminya sekitar awal bulan januari 2021 kemarin.

Dalam keterangannya, Ketua RPA Lampung Selatan, Arif Rahman Hakim mengatakan korban merupakan pelajar yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Setelah mengetahui informasi mengenai korban, kemudian kami berkunjung kerumah keluarga korban di kecamatan tersebut. Ujarnya.

“Keluarganya, ayah dan ibu si korban menangis sambil menceritakan kejadian yang terjadi pada anaknya, bahwa korban dipaksa dan diancam oleh pelaku yang merupakan tetangganya sendiri yang dimana pelaku tersebut sudah mempunyai 2 orang anak dan ditinggal oleh istrinya.” Tambah Arif.

Ditempat yang sama, Koordinator Kabupaten, Esi Ardania mengatakan, berharap kejadian ini tidak terjadi lagi kepada perempuan dan anak dan tetap dapat menjalani kehidupan seperti biasanya dan saya mengajak agar masyarakat tidak memberikan sanksi sosial yang dapat menambah keterpurukan kepada si korban. Pungkasnya. (Rls)

BPC HIPMI Pesawaran Open Recruitment Anggota Baru

Pesawaran - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Pengurus Cabang (BPC HIPMI) Kabupaten Pesawaran bakal melaksanakan serangkaian agenda wajib. Diantaranya adalah open recruitment Anggota BPC HIPMI Pesawaran & DIKLATCAB.

ketua BPC HIPMI Pesawaran Rusdianto menjelaskan bahwa HIPMI adalah organisasi pengusaha muda yang berusia 17 – 40 tahun, dan kini telah memilliki anggota di seluruh kabupaten kota di Indonesia.

"Saat ini BPC HIPMI Pesawaran melakukan open recruitment anggota untuk periode 2020 - 2023,"jelasnya, Minggu (17/1/2021).

Pria yang akrab disapa Totok mengatakan, Waktu open recruitment anggota baru ini adalah pada tanggal 18 Januari – 30 Januari 2021.

"BPC HIPMI Pesawaran mengajak Pengusaha Muda untuk menjadi anggota baru bagi yang memenuhi syarat."ucapnya.

Adapun Syaratnya antara lain :

1. Pengusaha Muda Asli Pesawaran

2. Memiliki Usaha ( Semua Sektor)

Lebih lanjut, terkait pendaftaran anggota baru ini bisa langsung menghubungi saudara Nizam Virgo Ardi melalui contact person WA 085769516400.

Sementara, untuk DIKLATCAB akan dilaksanakan setelah recruitment selesai.

Dalam DIKLATCAB ini panitia akan mengundang pembicara dari Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Provinsi Lampung dan pemerintah daerah.

"Nantinya, para pemateri ini akan memaparkan sejarah tentang berdirinya HIPMI dan peluang usaha yang ada di daerah yang pesertanya diikuti para anggota dan rekrutmen baru," tutupnya. (Red)

Karang Taruna Provinsi Lampung Gelar Rakor

Bandarlampung - Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Ramadhona memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengurus Karang Taruna di 15 Kabupaten, Provinsi Lampung, Sabtu (16/1).

Rakor yang dihelat di Emerald Room Emersia Hotel Bandar Lampung tersebut sekaligus dijadikan ajang silaturahim antar pengurus Karang Taruna se-Provinsi Lampung.

"Karang taruna bisa menjadi jembatan program-program di instansi terkait guna kepentingan masyarakat, saya berharap karang taruna bisa ambil bagian membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan hidup dan menanggulangi kemiskinan," ujar Dendi Ramadhona yang juga Bupati Kabupaten Pesawaran.

Bandar Lampung - Pemaparan fungsi Karang Taruna di Pemerintah Daerah menjadi titik penting Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung dalam rakor tersebut, karenanya Dendi meminta seluruh pengurus Karang Taruna di 15 Kabupaten/Kota untuk lebih pro aktif dalam menjalankan roda organisasi.

"Semua dinas memiliki program-program kemasyarakatan, Karang Taruna dapat turut serta dalam program tersebut sehingga keberadaan karang taruna dapat dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

"Perlu diketahui, setiap tahun Bupati mengeluarkan Perbub terkait penggunaan Dana Desa, jika Karang Taruna pro aktif bisa dimasukan nomenklatur Karang Taruna dalam penggunaannya, dan semua anggaran untuk kesejahteraan masyarakat," timpalnya.

Ditambahkan, peran serta karang taruna untuk menggandeng kepala daerah perlu dibarengi dengan program kerja yang jelas agar dalam perjalanannya mendapat respon positif dari instansi terkait.

"Bina hubungan baik dan titipkan program karang taruna dalam perencanaan anggaran di setiap Kabupaten/Kota, dengan begitu karang taruna dapat lebih maju dan berguna ditengah masyarakat," pungkasnya. (TIM/KN)

16/01/21

RPA Lampung Utara Diharapkan Dapat Melakukan Pendampingan Secara Langsung

Lampung Utara - RPA Cabang Lampung Utara periode 2020-2024 mengadakan Rapat Koordinasi Program Kerja dan Silaturrahim Pengurus di cafe dan resto D’Acei. sabtu (16/1). Hadir pada acara tersebut, Ketua dan Pengurus RPA Provinsi Lampung, Ketua dan Pengurus Cabang Lampung Utara serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ketua RPA Lampung, Enny Puji Lestari memberikan apresiasi kepada RPA Cabang Lampung utara bahwa didalam kepengurusannya ada Dinas PPA Lampung Utara, Dinas Kesehatan dan Polisi.

“Dengan adanya RPA ini, nantinya akan melakukan konsolidasi untuk melakukan pendampingan secara langsung kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dirinya berharap dengan berdirinya RPA di Kabupaten Lampung Utara ini agar dapat melakukan pendampingan apabila terjadi kekerasan seksual atau KDRT terhadap perempuan dan anak serta mengurangi angka kekerasan terhadap anak.” Ujarnya.

Enny menambahkan, di Lampung Utara banyak sekali kasus-kasus yang harus kita tangani terutarama pada daerah-daerah yang terpinggirkan untuk menjadi PR kita bersama dalam melakukan advokasi, Tambahnya.

Ketua RPA Lampung Utara Elviyana mengatakan, RPA akan melakukan advokasi penguatan kapasitas dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta akan mempresuer tentang issu-issu perempuan dan anak di media sosial, ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Mustofa selaku Ketua Divisi Pekerja dan Pekerja Migram RPA Lampung mengatakan, berkaitan dengan undang-undang tentang perlindungan anak tertuang dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ujarnya.

Ahmad Mustofa berharap, kita harus mensosialisasikan undang-undang itu, karena untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang memang diskriminatif terhadap kekerasan perempuan dan pelecehan seksual dibawah umur, Harapnya.

Masih ditempat yang sama, Koordinator Advokasi RPA Lampung Utara, Ratna susanti menghimbau kepada warga masyarakat agar dapat memahami undang-undang perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan seksual dan kekerasan terhadap rumah tangga. Pungkasnya. (*)

Gubernur Lampung Beri Semangat Petani dan Nelayan Sukseskan Kartu Petani Berjaya

LAMPUNG SELATAN -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberi semangat para petani dan nelayan yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung untuk menyukseskan program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat membuka Rembuk Paripurna KTNA Provinsi Lampung di Kebun PKK Agropark, Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu (16/1/2021).

Menurut Arinal, KTNA tidak terpisahkan dalam membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern di Provinsi Lampung, dan harus ikut ambil bagian dalam kesuksesan KPB.

Melalui program ini permasalahan para petani juga terjawab.

"Para petani termasuk KTNA harus menjemput KPB, menjadi sandaran dan dibawa bersama KTNA," ujar Gubernur Arinal yang juga pembina KTNA Provinsi Lampung.

Arinal menyebutkan melalui KPB, dirinya ingin seluruh petani untuk maju dan bangkit.

"Pertanian di Lampung harus bangkit, untuk itu KTNA menyuarakan hati para petani bersama-sama mengajak sukseskan KPB," katanya.

Melalui KPB, kata Arinal akan memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan).

Arinal menyebutkan seperti ketersediaan sarana produksi pertanian, akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, LKM, dan/atau akses keuangan lainnya yang sah.

Termasuk pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, penanganan panen dan pasca panen serta pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli.

"Pertanian di Lampung harus melakukan banyak lompatan inovasi. Untuk itu, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung memasuki revolusi industri 4.0 atau digitalisasi dibidang pertanian adalah melalui KPB," ujarnya

Arinal mengatakan ditambah juga dengan ditetapkan Provinsi Lampung sebagai lokomotif pembangunan pertanian Indonesia

oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"KPB juga telah direspon oleh para Kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Untuk itu, Arinal mengajak KTNA untuk merespon cepat program KPB ini agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh petani.

"Kita harus cepat, karena ini produknya dari Lampung dan menjadi program nasional pada masa yang akan datang. Kalau bukan sekarang para KTNA, mau kapan lagi," ujarnya.

Arinal meminta KTNA harus bekerja profesional dan mampu membangkitkan semangat untuk membangun.

"Saya akan hadir dan akan didepan KTNA. Kita harus tunjukkan kepada Indonesia sesungguhnya kita bisa," pungkasnya.

Rembuk Paripurna KTNA ini selain menetapkan program kerja organisasi KTNA Provinsi Lampung, juga dilaksanakan pemilihan pengurus KTNA Provinsi Lampung periode 2021-2026.

Acara ini turut dihadiri Anggota DPR RI Hanan A. Rozak, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila) Irwan Sukri Banuwa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan, para alumni pertanian IPB, Unpad, UGM dan pihak perbankan. (Red)

15/01/21

Diduga Tak Penuhi Hak Petani Sawit, KSUSB Disoal

Tulang Bawang - Gabungan petani sawit yang tergabung di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) yang berada di kampung Mulyo Dadi Rawa Pitu, Tulang Bawang meminta haknya agar dapat di kelola langsung oleh PTPN7.

Diketahui semenjak terbentuknya pelasma perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSUSB) hingga saat ini tidak ada kejelasan dan sehingga para petani tidak penah mendaptkan hasil dan menglami kerugian yang besar, Kamis (14/01/2021).

Beberapa petani sawit mengatakan sudah 13 (tiga belas) bulan lebih sejak dipanen oleh pihak pengelola yang di ketuai oleh Mustopo hingga saat ini para petani tidak penah menerima hasilnya dan anehnya para petani terkena hutang yang sangat tidak masuk akal.

Seperti halnya H. Mulyono salah satu anggota pelasma sawit yang tergabung sebagai anggota koperasi KSUSB mengatakan dirinya tidak pernah mendapatkan hasil yang sudah di sepakati sejak awal terbentuknya pelasma yang bermitra dengan PTPN7.

"Saya selaku anggota petani KSUSB dari tahun 2011 hingga saat ini dengan harapan mendapatkan hasil, tapi kenyataannya sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan hasil sepeser pun, sementara saat ini yang saya ketahui kebun sawit kami buahnya sudah bagus hasilnya pun sudah baik, seharusnya kami para petani sudah bisa mendaptkan hasil sesuai yang sudah di sepakati, saya berharap kepada PTPN7 agar bisa menertibkan kembali seperti apa yang sudah di cantumkan dalam perjanjian kerja sama dan saya berharap kepada institusi penegak hukum agar dapat membantu memfasilitasi kami para petani yang sudah dirugikan oleh pihak Koprasi KSUSB," pungkasnya.

Hal senada, Lasiman Nurhakim dan Agung mengatakan bahwasannya para petani yang tergabung di KSUSB ini tidak pernah mendapat kan apa yang jadi harapan mereka selama ini, terlebih sekarang ini sawit tersebut terus di panen oleh pihak Mustopo CS.

"Sangat saya sayangkan sekali kalau pihak Mustopa cs memanen buah sawit tersebut tanpa ada hasil yang jelas. Terlebih petani sampai terhutang yang tidak masuk akal. Para petani saat ini dalam kebingungan di karnakan sekarang ini banyak orang dari luar yang datang di kebun plasma itu bukan petani yg sudah terdaftar atau yang sudah tertuang dalam perjanjian. Sementara koprasi ini kan masih dalam sengketa kepengurusan nya. Jadi alangkah baiknya kalau dalam sistem pengelolaannya di kembalikan kepada pihak PTPN7 agar para petani bisa ada hasilnya sedikit-sedikit. Jika ini terus dipanen dan dikelola oleh pihak koperasi yang tidak jelas. Kami khawatir akan timbul masalah baru," tutur Lasiman dan Agung.

Mereka berharap kepda pihak penegak hukum agar dapat ditinjau dan dihentikan kegiatan pemanenan sawit tersebut. Karna dikhawatirkan para petani akan nekat dan dapat terjadi pertumpahan darah. (TIM)

Sebarkan Foto Tak Senonoh Mantan Pacar, Pria Ini Diamankan Polres Tanggamus

Tanggamus Lampung - Pria asal Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. MR 22 tanun ditangkap Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 dan Tipiter Polres Tanggamus, Kamis (14/01/2021). Tersangka ditangkap atas pelaporan P (23) warga Kecamatan Pugung atas dugaan tindak pidana mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Pasalnya, tersangka menyebarkan foto korban yang bertelanjang dada melalui akun instagram palsu. yang dibuat tersanka karena kesal korban menolak ajakannnya untuk melakukan hubungan intim.

Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas, SH mengungkapkan, tersangka ditangkap MR ditangkap saat berada di rumah kostnya di Bandar Lampung.

“Tersangka ditangkap di salah satu rumah kost yang dihuninya di Bandar Lampung,'' ungkap AKP Edi Qorinas. mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, SIK.

Ia menambahkan, pihaknya bisa mengungkapkan ini setelah melakukan serangkaian penyelidikan dari Unit Tipidter dan Tim Tekab 308. Hingga diketahui posisi pelaku sedang di rumah kostnya dan dilakukanlah penangkapan.

Pelaku dan korban miliki hubungan pacaran. Dari mulai penolakan ajakan hubungan intim keduanya bercekcok mulut dan juga di pesan WhatsApp. Selama itu juga pelaku mengancam menyebarkan foto korban yang bertelanjang dada.

Foto tersebut akhirnya muncul pada Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 13.25 WIB. Korban tahu setelah diberitahu teman-temannya.

Mereka memberitahu ada akun instagram dengan nama korban yang memuat foto korban sedang bertelanjang dada. Di dalamnya pun menawarkan obat aborsi.

“Lalu korban pun menghubungi pelaku agar menghapus postingan tersebut namun pelaku tidak mau karena telah menolak ajakannya berhubungan badan,” terang AKP Edi Qorinas.

Dari kasus ini barang bukti yang diamankan berupa 11 (sebelas) lembar print out percakapan whatsapp dan postingan akun palsu instagram korban serta handphone yang digunakan tersangka.

“Pelaku dijerat pasal 27 ayat 1,3,4 jo pasal 76 E dan pasal 81 ayat (1) jo pasal 45 ayat 1,3,4 undang undang ITE,” ujar AKP Edi Qorinas.

Dari hasil pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya, serta merasa menyesali atas akibat ulah perbuatannya itu.

(Samidi)

Pelantikan 90 Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemprov Lampung, Gubernur Arinal Minta Lakukan Terobosan sesuai Era Revolusi Industri 4.0

BANDARLAMPUNG— Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan terobosan sesuai revolusi industri era 4.0.

Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi dan inovasi serta semangat bekerja sehingga dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur, melantik 90 Pejabat Administrator atau Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lantai 3, Balai Keratun, Jumat petang (15/1/2020).

"Lakukan terobosan-terobosan ataupun program-program yang benar-benar baru dalam meningktkan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan tujuan akhir agar tupoksi Anda mampu memberikan impact maksimum/ signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Berjaya,” ujar Sekdaprov menyampaikan pesan Gubernur.

Menurut Fahrizal, Pemprov Lampung meminta Pejabat Administrator yang baru dilantik untuk dapat menjabarkan teknis di lapangan agar tepat dan terarah pada sasarannya dan cepat dalam penanganannya.

“Pejabat Administrator sebagai seorang pemimpin memiliki peran yang strategis dalam upaya peningkatan kinerja dan budaya kerja di lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan sikap keterbukaan, penghargaan partisipasi, motivator, teladan, disiplin, toleransi, kreatif, hangat, rendah hati, sederhana, antusiasme, dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Administrator,” ujar Sekdaprov.

Pelantikan ini sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/32/VI.04/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls/KN)

Gubernur Arinal Lantik 12 Pejabat Eselon II Pemprov Lampung

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jumat (15/1/2021).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan nomor 821.21/30.VI.04/2021 tanggal 13 Januari 2021.

Adapun 12 orang pejabat Esselon II yang dilantik yaitu,

1. Adi Erlansyah jabatan lama Inspektur Provinsi Lampung jabatan baru Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda)

2. Saiful Darmawan jabatan lama Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik jabatan baru Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

3. Irwan Sihar Marpaung jabatan lama Asisten Pemerintahan dan Kesra jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

4. Freddy jabatan lama Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) jabatan baru Inspektur Provinsi Lampung.

5. Mulyadi Irsan jabatan lama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) jabatan baru Kepada Bappeda.

6. Achmad Chrisna Putra jabatan lama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) jabatan baru Kepala Dinas Perkebunan.

7. Agus Nompitu jabatan lam Kepala Dinas Koperasi dan UMKM jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja

8. Qhodratul Ihwan jabatan lama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesra

9. Febrizal Levi Sukmana jabatan lama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan jabatan baru Kepada Dinas BMBK

10. Edi Yanto Kepala Dinas Perkebunan jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan

11. Minhairin jabatan lama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) jabatan baru Asisten Administrasi Umum

12. Zulfikar jabatan lama Kepala Biro Hukum jabatan baru Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Arinal berharap para pejabat yang baru dilantik dapat berbakti kepada daerah bangsa dan negara.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab, dan menyadari apa yanh harus dilakukan bagi daerah,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal meminta ke depan para pimpinan tinggi bisa melakukan upaya perubahan di Satker masing masing.

“Saya ingin ke depan kita harus mempersiapkan program yang lebih baik lagi. Tolong saya Bagaimana supaya Provinsi Lampunh ini menjadi provinsi modern di Indonesia,” ujar Arinal. (Rls/KN)

Angga Permata Resmi Dilantik Sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Lampung Timur

Lampung Timur - Pelantikan dan Pengukuhan pengurus BPC HIPMI Kabupaten Lampung Timur periode 2020-2023.Dengan tema “ Bersama Bersinergi & Berinovasi Menuju Lampung Timur Berjaya. Acara pelantikan berlangsung di Griya Kebun 38 Batanghari Lampung Timur, Jum'at ( 15/01/21 ).

Pada kesempatan itu Bupati terpilih Lampung Timur Hi Dawam Raharjo mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik dan berharap (BPC HIPMI) Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Lampung Timur dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Lampung Timur lebih baik lagi.

“Kiranya HIPMI semakin maju dan mampu memperkokoh eksistensi sebagai wadah insan-insan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu, HIPMI harus solid dan memiliki solidaritas tinggi,” harapnya.

Selanjutnya, Ketua HIPMI yang baru dilantik Angga Permata,S.H menyampaikan harapannya bahwa selain berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, HIPMI juga berperan memajukan dan meningkatkan tingkat perekonomian secara umum.

“Saya berharap HIPMI Lampung Timur dapat mengembangkan pertumbuhan dunia usaha terutama di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki berbagai macam usaha potensial,” ujar Angga.

Lebih lanjut, Angga berharap agar para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI dapat bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini tentu melibatkan semua anggota untuk konsisten menjalankan perannya dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur.

" Saya berharap Kabupaten Lampung Timur ini, akan lebih cepat maju apabila pengusaha dan pemerintah daerah saling bekerjasama dan bersinergi,” ujar Angga.

Sementara itu,sambutan Ketua BPD HIPMI Provinsi Lampung, Arie Nanda Djausal,ST.,MM menyampaikan selamat dan semoga dapat mengemban amanah.

"Selamat atas pelantikan kepengurusan HIPMI Lampung Timur ini semoga dapat diberikan kesehatan, petunjuk dalam memimpin lembaga ini menjadi lebih baik dan membawa berkah kepada seluruh jajarannya. Terpenting adalah dapat bersinergi dalam mengisi pembangunan serta memajukan Kabupaten Lampung Timur," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut diserahkan pula cinderamata dari HIPMI Lampung Timur kepada Katua BPD HIPMI Lampung Arie Nanda Djausal,ST.,MM

Hadir dalam acara pelantikan,Bupati terpilih Kabupaten Lampung Timur Hi.Dawam Raharjo dan Wakil Bupati terpilih Hi.Azwar Hadi, Kapolres Lampung Timur dan tamu undangan.

(Red/KN)

Lokasi Bantuan Sumur Bor Dusun 5 Desa Gunung Tiga di Bangun di Tanah Milik Pribadi

Lampung Timur -B sumur bor dari dinas pertanian untuk masyarakat di pedesaan yang lokasinya sulit air bersih. di Dusun 5 Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Ada indikasi di korupsi berjamaah oleh ketua kelompok tani dan tim pelaksana, Selasa (14/01/2021).

Menurut warga masyarakt setempat yang enggan namanya dimuat di media,kedalaman proyek sumur bor itu lebih kurang 50 Meter dan dibangun di tanah milik pribadi. untuk lebih jelasnya tanya ketua kelompok tani saja pak purwanto,'' Jelasnya.

Selanjutnya tim media mendatangi ketua kelompok tani Mekar Abadi dan juga merangkap sekertaris (GAPOKTAN) Gabungan Kelompok Tani, Purwanto dikediamanya.yang beralamat di dusun 5 Desa Gunung Tiga.

''Purwanto ketika ditanya terkait anggaran dana pembangunan sumur bor, yang baru selesai di bangun dan beralokasi di tanah milik pribadinya itu.membenarkan pembangunan tanpa adanya musyawarah itu sudah di tentukan oleh dinas titik koordinatnya,'' kilahnya.

Terlihat dengan dibangunnya sumur bor di tanah milik pribadi, tanpa ada surat keterangan hibah untuk masyarakat. selaku ketua kelompok tani mekar abadi,dan di benarkan Purwanto kalau sumur bor itu bukan tanah hibah melainkan tanah milik pribadi,'' jelasnya kepada tim media.

Benar,'' Kalau bantuan itu bersumber dari dinas pertanian kabupaten Lampung Timur tahun 2020.Serta sudah di tentukan oleh dinas pertanian tentang titik koordinatnya.dengan pagu anggaran sebesar Rp.150,000.000 (Seratus Limapuluh Juta Rupiah),Bangunan sumur bor untuk pertanian tadah hujan itu baru selesai sekitar bulan desember 2020,'' Ungkap Purwanto.kalu titik koordinat sudah ditentukan dari dinas.

Terpisah kepala Desa Gunung Tiga H.Helmi saat dimintai keterangan adanya sumur bor, tidak mengetahui adanya pembangunan sumur bor kalau dari awalnya. melainkan sudah berjalan 30% baru diberitahu oleh Purwanto.yang seharusnya saya selaku Kepala Desa diberi tahu dari peletakan batu pertama.Sampai berita ini di terbitkan dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur belum bisa di konfirmasi.

(TIM/KN)

14/01/21

LGK E-Sports Gelar Kompetisi Game Mobile Legends, Ketua: Total Hadiah Jutaan Rupiaah

13/01/21

Diduga Ada Permainan Pokja, Gapensi Pesisir Barat Pertanyakan Pembatalan Tender

PESISIR BARAT - Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) kembali mempertanyakan adanya pembatalan dan tender ulang paket kegiatan infrastruktur di Kabupaten Pesibar yang ditayangkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Pesibar.

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Pesibar, Supardi Rudiyanto, mengatakan dalam pelaksanaan proses tender (lelang) kegiatan infrastruktur di Kabupaten Pesbar ada beberapa kegiatan yang dibatalkan dan ditender ulang, padahal proses tahapan masih berjalan.

“Seharusnya tahapan lelang itu diselesaikan terlebih dahulu, tidak seperti sekarang ini baru tahapan verifikasi dokumen tapi tender sudah dibatalkan,” katanya, Senin (11/1/2021).

Karena itu, kata dia, pihaknya mempertanyakan proses tender yang dilakukan oleh kelompok Kerja (Pokja) di ULP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Pesbar. Jika lelang kegiatan infrastruktur itu di lelang atau tender ulang, maka pihaknya menduga ada indikasi permainan Pokja untuk memenangkan salah satu penyedia.

“Untuk itu, kita minta agar Pokja lebih transparan menilai dokumen penawaran penyedia,” jelasnya.

Dijelaskannya, seperti ada pembatalan tender paket rehabilitasi jalan (khusus Kabupaten) Rawas-Lebuay (lelang tidak mengikat) tahun anggaran 2021, yang diikuti oleh PT.Mulia Putra Pertama yang tergabung dalam Gapensi Pesbar, bahwa sebelumnya pihak perusahaan itu telah mengikuti tender pekerjaan yang diadakan oleh Pokja pemilihan IA Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesbar tahun anggaran 2021 untuk paket pekerjaan rehabilitasi jalan (khusus kabupaten) Rawas-Lebuay (lelang tidak mengikat) dengan nilai pagu anggaran Rp12.759.196.248,-.

“Pihak perusahaan itu sudah mencantumkan nilai penawaran dalam dokumen penawaran sebesar Rp11.865.863.013,51,” katanya.

Ditegaskannya, pada tanggal 8 Januari 2021 dikirim pemberitahuan melalui email dari lpse.pesisirbarat.go.id yang ditujukan ke alamat email perusahaan itu dan disebutkan bahwa untuk paket rehabilitasi jalan (khusus kabupaten) Rawas-Lebuay telah dilakukan pembatalan dengan alasan tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.

“Dalam pembatalan tender itu diduga telah melanggar hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu Gapensi Pesbar kembali akan menyurati Polda Lampung, Aspidsus Kejati Lampung dan KPK terkait dengan proses kegiatan lelang yang terjadi di Kabupaten Pesbar ini,” tegasnya.

Terpisah, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat Pemkab Pesbar, Mizar Diyanto, S.E., bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu laporan dari Pokja terkait dengan proses tender kegiatan infrastruktur di Pesbar itu. Karena proses tahapan untuk kegiatan lelang itu ditangani oleh Pokja, jika sudah ada laporan nanti di informasikan kembali.

“Termasuk adanya pembatalan tender atau tender ulang kegiatan itu ada di Pokja, yang jelas kita juga masih menunggu laporan,” kilahnya singkat. (*)