Berita Terbaru

2/20/18

Wakil Bupati Pesawaran Buka STQ Tingkat Kabupaten

Wakil Bupati Pesawaran Buka STQ Tingkat Kabupaten


PESAWARAN - Wakil Bupati Pesawaran, Eriwan membuka Acara Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Kabupaten Pesawaran Tahun 2018, di Aula Masjid Agung  Islamic Center, Selasa (20/2).
“Maksud dan tujuan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ini, sebagai persiapan menghadapai pelaksanaan MTQ ke-46 se-Provinsi Lampung yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu,” ujar Eriwan.
Eriwan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan Seleksi STQ tingkat Kabupaten Pesawaran.
“Ditengah situasi kehidupan kebangsaan dan keagamaan dalam masyarakat kita yang sedang mengalami gelombang perubahan dan menghadapi tantangan diberbagai bidang, kita memperkokoh pemahaman terhadap pluralisme dan multikulturalisme sebagai sebuah kenyataan dalam kehidupan kontemporer,” kata Eriwan.
Selanjutnya, melalui kesempatan ini pula saya menyambut dengan hangat kehadiran seluruh kafllah dalam pembukaan STQ ini. Saya ucapkan selamat bermusabaqah, berikan usaha dan penampilan yang terbaik. Fastabikul  khoirot,  berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di ajang ini,”timpalnya.
Diketahui, berdasrakan laporan dari panitia STQ, para peserta berasal dari 11 kecamatan, dengan rincian Gedong Tataan 18 kafilah, Kedondong 16 kafilah, Negeri Katon 9 kafilah, Padang Cermin 12 kafilah, Punduh Pedada 10 kafllah, Tegineneng 43 kafllah, Way Lima 9 kafilah, Way Khilau 9 kafilah, Marga Punduh 11 kafilah,Teluk Pandan 28 kafllah dan Kecamatan Way Ratai11 kafilah. Total ada 176 kafilah. (*)
DPRD Bandar Lampung Panggil Dinas Kesehatan Terkait Penolakan Pasien

DPRD Bandar Lampung Panggil Dinas Kesehatan Terkait Penolakan Pasien


Bandar Lampung - Kasus penolakan pasein pelayanan kesehatan calon haji di Puskesmas Gedong Air, menjadi perhatian  DPRD Kota Bandar Lampung dengan memangil Kepala Dinas Kesehatan  dan Kepala Puskesmas Gedung Air, Selasa, (20/2/2018).

Ketua DPRD Bandar Lampung H. Wiyadi, SP. MM (PDIP) saat memimpin rapat kerja bersama Dinkes dan pihak Puskesmas Gedong Air di komisi IV mengatakan, dengan ditemukanya kasus penolakan pasien tersebut dirinya meminta Dinkes lebih meningkatkan pengawasan pelayanan kesehatan di puskesmas khususnya puskesmas Gedung Air.

“Kita minta Dinkes lebih meningkatkan lagi pengawasan pelayanan di puskes, jangan sampai kasus ini terulang lagi,” kata Wiyadi, 

Dijelaskannya, bidang kesehatan adalah salah satu program unggulan Kota Bandar Lampung, dirinya tak ingin program yang tak sedikit menelan anggaran tersebut dinodai oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Saya minta Dinas kesehatan kedepan mengadakan kegiatan pelatihan terhadap petugas pelayanan baik pelayanan medis maupun teknis, bukan hanya petugas di puskes Gedung Air tapi seluruh petugas pelayanan puskesmaa se- Bandarlampung ini,” tandasnya.

Wiyadi melanjutkan, dengan pelatihan tersebut diharapkan bukan hanya melayani namun juga pelayanan prosedural pelayanan kesehatan.

“Tidak semua masyarakat paham masalah pelayanan kesehatan ini. Seharusnya apabila ada pasien atau masyarakat yang datang, dilayani dulu dan diberi penjelasan bukan main tolak saja, tandas Wiyadi.

Untuk itu kita juga meminta tenaga pelayanan informasi juga diberi pelatihan sehingga memahami  tindakan apa yang dapat dilakukan ketika setiap menemui pasien.

Menanggapi hal tersebut, kepala Dinkes Kota Bandar Lampung Edwin Rusli mengatakan selama ini pihaknya sudah berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat, namun masih ada ditemukan kekurang puasan masyarakat, karena oknum-oknum, untuk itu dirinya berjanji kedepan pihaknya akan lebih meningkatkan lagi pengawasan.

“Memang tadi ditemukan ada oknum kurang ramah kurang cermat, kami sangat berterimakasih kepada DPRD telah dipanggil dalam hearing ini. Ini jadi cermin untuk pembelajaran kami sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan terutama pelayanan untuk masyarakat, memang seharusnya pelayanan itu harus lebih cepat dan lebih tanggap,”  katanya. (Red)
Habiskan Dana Miliaran, Proyek Gapura "Dicurigai"

Habiskan Dana Miliaran, Proyek Gapura "Dicurigai"


Muratara, konkritnews.com - Telan dana miliaran, Proyek Pembangunan Gapura Perbatasan, Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera selatan, perlu "Dicurigai". Hal ini diungkapkan Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Pucuk, Efendi. Selasa (20/2/2018)

Pasalnya apakah mungkin, hanya sebatas untuk pembangunan gapura tersebut menghabiskan anggaran dengan nilai sekitar Rp 4,2 miliar "Fantatis". Artinya, mulai dari Spesifikasi teknis barang yang digunakan perlu "dicurigai", sebab proyek tersebut sebelum dilaksanakan sudah terjadi Contract Chage Order (CCO), dengan satu kesatuan pada tambah kurangnya pekerjaan dilapangan, sehingga berdampak terjadinya pada Perubahan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu sendiri.

"Kalau benar proyek gapura menghabiskan dana miliaran, hal ini perlu Dicurigai", cetusnya.

LSM Pucuk, sejauh ini mulai dari dasar dan alasan CCO, serta ADDENDUM Perpanjangan waktu  proyek gapura tersebut, juga perlu dipertanyakan..?, begitu juga Administrasinya, sebab hingga saat ini Perpanjangan waktu telah habis namun pekerjaan belum selesai, sehingga pihak rekanan patut diputus kontrak dan terancam di Blacklist.

"Selain dasar dan alasan CCO, serta ADDENDUM dipertanyakan.?, pihak rekanan patut diputus kontrak dan terancam di Blacklist", papar, Efendi.

Sebelumnya, Erdius Lantang, selaku 
Pelaksana Tugas (PLT), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Muratara mengatakan.

"Meskipun sebagian plat belum ada yang dipasang, proyek tersebut sudah dinyatakan selesai, sesuai Perpres nomor 4 tahun  2015, tentang Batas akhir perpanjangan waktu (ADDENDUM). Yaitu, Senin (19/2), hanya saja dirinya  belum mengetahui jumlah persentase fisik dan pembayaran, sebab sewaktu pelaksanan itu bukan dizamannya", katanya, untuk lebih jelasnya dirinya menyarankan silahkan tanya langsung sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Keisa. Saranya

Bedasarkan pantauan tim media dilapangan, selain ada beberapa plat kuningan yang terlihat belum terpasang, juga ada plat yang belum dilapisi dengan striker, begitu juga pada semua bagian pipa besi pagar belum terlihat dilakukan pengecetan.

Diketahui melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, Dinas PUPR Muratara, telah menganggarkan dana sebesar Rp 4,2 miliar, untuk Pembangunan Gapura Perbatasan Muratara, yang dikerjakan dengan waktu selama 100 hari, oleh PT. Samudra Jaya Lestari, selaku Rekanan.

Informasi dihimpun dari sumber terpercaya, bahwa Bupati Muratara. Syarif Hidayat,  ada kekeEcewaan pada proyek tersebut, hanya saja sampai saat ini belum diketahui kekecewaan itu, sedangkan dikonfirmasi melalui pesan SMS dinomor. 0811780xxx, sampai sekarang belum ada jawaban. (Sahlin)
Cagub Arinal Lepas Keberangkatan Delapan Jamaah Umroh

Cagub Arinal Lepas Keberangkatan Delapan Jamaah Umroh


Lampung - Calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi beserta istrinya Riana Sari melepas keberangkatan delapan orang peserta (jemaah) umroh Hotel Branti Indah, depan Bandara Raden Intan, Selasa (20/2/18).

Delapan peserta umroh itu, merupakan warga Lampung yang beruntung mendapat undian hadiah utama dari empat kali kegiatan jalan sehat yang dilaksanakan Jaringan Arinal Berkarya (JAYA).

Dalam sambutannya, Riana Sari mengatakan bahwa umroh yang diterima kedelapan jemaah merupakan rizki dari Allah.

“Ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada bapak ibu melalui pak Arinal,” ujar Riana.

Riana berpesan, agar para peserta umroh menjaga kesehatannya selama perjalanan Umroh, di Mekkah.

“Pesan kami yang pertama, jaga kesehatan. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup,” terangnya.

Kedepannya, dia berharap agar para jemaah tersebut terus menjalin silaturahmi dengan keluarganya.

“Insyaallah hubungan kita kedepannya akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain itu, Riana meminta doa dari para jemaah agar Arinal dan wakilnya Chusnunia Chalim (Nunik)  dimudahkan segala urusannya.

“Saya titip doa, semoga pak Arinal dan Bu Nunik diberi kesehatan dan hajatnya dikabulkan,” harapnya.

Disela-sela percakapan dengan para peserta Umroh, Arinal sempat mengatakan agar kedelapan jamaah saling bantu-membantu saat dalam perjalan Umroh nantinya.

“Saling jaga bu, pak. Kitakan berangkatnya bareng-bareng, jadi saling memperhatikanlah satu sama lainnya,” ucap Arinal kepada kedelapan jamaah.

Kedelapan peserta umroh yang beruntung tersebut yakni : Adrik Gunawan (40) dan Istri Risdayanti (39) warga Krui, Jamalluddin (29) dan Istri Aminah (25) warga Pajar Bulan, Lampung Barat, Mat Duli (49) dan ibundanya Inda Wajamar (72) warga Kotabumi, Imam Nawawi (50) dan Istri Mutoharoh (45) warga Gunung Labuhan, Waykanan. (*)
Rapatkan Barisan, Partai Republik Tambah Kekuatan Ridho-Bachtiar

Rapatkan Barisan, Partai Republik Tambah Kekuatan Ridho-Bachtiar


Bandar Lampung -- Menyusul tidak lolosnya Partai Republik menjadi peserta Pemilu 2019, tak mematikan semangat para kadernya di Provinsi Lampung untuk terus bergerak di dunia politik. Buktinya, Selasa (20-2) siang, puluhan pimpinannya mengadakan pertemuan khusus di kantor DPD Partai Demokrat Lampung. Mereka merapat ke partai pimpinan M. Ridho Ficardo tersebut.

Dipimpin Ketua DPW Partai Republik Provinsi Lampung, Ali Usman, pimpinan 11 DPD Partai Republik se-Lampung menyatakan tekadnya bergabung dengan Partai Demokrat untuk memenangkan pasangan Ridho-Bachtiar pada pilgub mendatang.

Kehadiran sekitar 35 pimpinan Partai Republik se-Lampung itu diterima oleh Sekretaris DPD PD Lampung, Fajrun Najah Ahmad, mewakili Ketua DPD PD Lampung, Ridho Ficardo, didampingi beberapa pengurus PD Lampung: Sutoto, Budiman AS, Hermawan, dan Mursalin.

Fajar -panggilan akrab Fajrun Najah Ahmad- menyatakan penghargaan atas merapatnya para tokoh Partai Republik ke Demokrat untuk berjuang bersama partai pengusung, partai pendukung serta relawan dan simpatisan Ridho-Bachtiar guna memenangi pilgub bagi pasangan petahana itu.

"Kami sangat bangga dengan kehadiran para tokoh Partai Republik ini, dan kami yakin, dengan menyatunya Republik dengan Demokrat beserta koalisi, akan makin menguatkan perjuangan untuk kembali memenangkan Ridho-Bachtiar pada pilgub mendatang," kata Fajar.

Dia meminta para pimpinan Partai Republik di kabupaten/kota se-Lampung untuk menjalin komunikasi intensif dengan jajaran partai pengusung dan pendukung Ridho-Bachtiar, yaitu Demokrat, Gerindra, PPP, PSI, PBB dan Perindo.

"Mari kita bergerak bersama untuk memenangkan kembali Ridho-Bachtiar. Kemenangan petahana ini sangat penting bagi peningkatan kemajuan daerah dan pengembangan perekonomian masyarakat Lampung. Dalam tiga tahun kepemimpinannya, Ridho-Bachtiar telah membuktikan berbagai kemajuan di seluruh wilayah Lampung. Jadi, agar trend perkembangan kemajuan daerah bisa tetap terjamin arahnya, maka kita wajib memenangkan kembali Ridho-Bachtiar. Karena kemenangan petahana sepenuhnya demi kemajuan yang terencana dengan baik bagi seluruh wilayah di Lampung beserta masyarakatnya," tutur Fajar yang juga Ketua Tim Pemenangan Ridho-Bachtiar.

Sementara Ketua DPW Partai Republik Provinsi Lampung, Ali Usman, menegaskan pilihan merapat ke Demokrat karena selama ini kepemimpinan Ridho-Bachtiar sudah memberi bukti bagi kemajuan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Lampung.

Ditambahkan, belasan ribu kader Republik yang ada di Lampung akan berjuang bersama untuk memenangkan pasangan Ridho-Bachtiar pada pilgub mendatang.

Pertemuan pimpinan Republik dan Demokrat Lampung yang berlangsung selama 3 jam lebih itu, dihiasi dengan diskusi guna memaksimalkan perjuangan untuk sukses pada pilgub 27 Juni nanti. (*)
 Pjs. Gubernur Didik Serahkan Cinderamata kepada KPU dan Bawaslu RI

Pjs. Gubernur Didik Serahkan Cinderamata kepada KPU dan Bawaslu RI


JAKARTA -- Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mendapat kehormatan dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk menyerahkan cinderamata kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dan dan Ketua Bawaslu RI Abhan, SH  dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persiapan Pilkada Serentak 2018, di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).

Dalam sesi pemberian cinderamata, Pjs Gubernur Didik tampak terkejut saat Mendagri memintanya menyerahkan cinderamata. Saat itu, Mendagri Tjahyo Kumolo tengah menjadi moderator yang menghadirkan pembicara Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI. Didik pun menyerahkan cindera mata tersebut di hadapan para peserta yang hadir, seperti penyelenggara Pemilu KPU RI, Bawaslu RI,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Wakil dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018.

Acara Rakernas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H. Acara diisi dengan diskusi dari paparan materi dari KPU RI dan Bawaslu RI.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono dalam laporannya mengatakan rapat kerja nasional ini membahas teknis penyelenggaraan pemilihan, terutama yang menyangkut peran dan fungsi pemerintah daerah serta persiapan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. 

Pilkada Serentak 2018 ini akan dilangsungkan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Provinsi yang akan menggelar Pilkada tahun 2018, yaitu Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan bahwa demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk Rakyat. Dengan jumlah penduduk yang begitu padat maka demokrasi harus diatur mekanismenya, ditentukan panitia dan pengawasnya agar tertib sesuai dengan tujuan dari adanya demokrasi tersebut. Oleh sebab itu, harus ada keterlibatan aktif dari seluruh rakyat untuk memenuhi angka partisipatif pemilih dalam menentukan siapa kepala daerah yang dikehendaki dan dipercaya untuk memimpin 5 tahun ke depan. "Pemilu akan aman baik dan sukses apabila penyelenggara profesional, pemerintah memfasilitasi pembiayaan,  ASN, TNI, POLRI netral, maka pemilu akan semakin berkualitas, akan semakin baik," ujarnya. 

Tujuan dari acara ini, menurut Wiranto, untuk menyadarkan seluruh Bangsa Indonesia bahwa Pemilukada ini adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu optamalisasi peran pemerintah dan koordinasi antar instansi penegakan hukum sangat diperlukan. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan angggaran sebagai bentuk antisipasi pencegahan tindak pidana korupsi. 

Wiranto juga meminta seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada untuk menjaga pesta demokrasi itu agar berjalan dengan tertib. "Ada penyelenggara, fasilitator, dan rakyat sebagai unsur penting dalam memilih pemimpin. Kemudian calon pemimpin, lalu aparat keamanan yang punya peran penting dalam menjalankan amanat," ucap Wiranto.

Wiranto menegaskan, para penyelenggara pemilu diharapkan dapat menjaga momentum pilkada dengan bersikap netral dan profesional. "Saya hanya ingin ingatkan bahwa negara ini milik kita bersama. Pemilu akan sukses kalau penyelenggara profesional dan tidak berpihak," lanjutnya.

Menurut Wiranto, dalam pilkada yang akan digelar pada pertengahan Juni mendatang, ada beberapa pihak yang tidak ingin Pilkada berjalan dengan sukses. Itulah sebabnya, dia meminta seluruh masyarakat betul-betul menjaga momentum demokrasi tersebut. "Kalau fasilitas pemerintah cukup, kalau rakyat bebas memilih, kalau kontestan adu kompetensi, kalau parpol ikut aturan, dan pihak keamanan siap dan netral. Bayangkan, pilkada akan aman tidak akan terjadi apa-apa," jelas Wiranto.  (Red)
GPN segera Laporkan KPU Pesawaran ke DKPP

GPN segera Laporkan KPU Pesawaran ke DKPP


Pesawaran - Menindak lanjuti hasil temuan oleh Tim investigasi DPD II Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Pesawaran terkait indikasi sarat kepentingan dan adanya pengkondisian calon PPK yang akan ditetapkan saat tahapan perekrutan, Yusuf Ramadhan selaku Ketua akan segera melaporkan Komisioner KPU Pesawaran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini disampaikan Yusuf disela aktifitasnya, Selasa, (20/2/2018). 

Yusuf menjelaskan, sampai saat ini Komisioner KPU Pesawaran belum memberikan Tanggapan Prihal dugaan diatas, namun GPN tidak akan diam, kami akan terus menyuarakan apa yang kami temukan. Pasalnya dalam hal ini KPU Pesawaran diduga melakukan Pelanggaran  dengan ditemukannya soal dan jawaban yang beredar sebelum tes tertulis dimulai.

"Soal dan jawaban beredar ke peserta tes sebelum tes tertulis dimulai, ini mengindikasikan adanya pelanggaran yang masif dan terstruktur, serta adanya perubahan jadwal semaunya oleh komisioner yang diduga sarat kepentingan," terangnya.

Kemudian, dari hasil penetapan  anggota PPK terpilih untuk penyelenggaraan Pileg 2019, lebih dari 90% anggota PPK terpilih tersebut adalah anggota PPK pada PILGUB 2018. Kami GPN sebagai Organisasi Kepemudaan yang konsen terhadap kontrol sosial menilai perekrutan ini hanya sebatas formalitas. Seolah dikondisikan dan tidak ada ruang bagi masyarakat Pesawaran yang mendaftar.

Sementara,  salah satu peserta Calon Anggota PPK inisial M saat dimintai keterangan mengatakan, Perekrutannya seperti main-main mas, pada saat wawancara saya malah diajak Foto Selfie, terkesan tidak profesional KPU nya mas. ucap M kepada Tim Investigasi GPN saat dimintai keterangannya. (Tim)

2/19/18

Giri : "Linggau Butuh Perubahan"

Giri : "Linggau Butuh Perubahan"


LUBUK LINGGAU, konkritnews.com - Diselah selah rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus), PDI Perjuangan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera selatan (Sumsel), serta Walikota dan Wakil Walikota Priode 2018-2023 yang diselenggarakan di Hotel Hakmaz Taba Kota Lubuklinggau. Diungkapkan, Giri "Lubuklinggau butuh perubahan" Senin (19/2/2018).

Dengan Moto : Maju bersama Menang Bersama" yang di selenggarakan di Hakmaz Taba Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, berjalan lancar. Dalam acara tersebut dihadiri oleh tamu undangan,  seperti Staf Kementrian Republik Indoneaia, dan Ketua PDI Perjuangan Sumsel, yang merupakan calon Wakil Gubernur Sumsel, H.M Giri Ramanda NK SE yang berpasangan dengan Dodi Alex Noerdin, terlihat juga, Ketua DPRD Musirawas Yudi Pratama, serta H.Rustam Effendi dan Riezky Aprilia bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, dan Ketua DPC, PAC, ketua Ranting serta seluruh Kader yang berada di Kota Lubuklinggau, 

Dalam sambutannya, calon Wakil Gubernur Sumsel Giri sapaan akrabnya menyampaikan, jika dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumsel, ia berjanji akan menjalankan programnya sesuai yang ia rencanakan. Lanjut dia, dirinya minta pada pengurus partai di Lubuklinggau, mulailah, Manfaatkanlah waktu yang ada sebaik-baik mungkin, sesuai dengan aturan.

"Sedangkan programkan pendidikan gratis hingga ke Infrastuktur, yang ada di Sumsel, sesuai usulan yang disampaikan itu sudah ada, yang terpenting Lubuklinggau butuh perubahan dan bekerja", ungak Giri.

Dengan diiringi lagu yel-yel Dodi-giri, yang berbunyi, "Satu padu untuk menang, gotong royong untuk menang, berjuanglah untuk menang, Dodi-giri Menang", dia berharap semoga semoga. Paslon No 3 bisa terpilih menjadi Walikota, agar Lubuklinggau kedepanya semakin maju, harapnya. (Sahlin)
Gabungan Forkopimda Provinsi Lampung Tandatangani Deklarasi Netralitas TNI, Polri dan ASN

Gabungan Forkopimda Provinsi Lampung Tandatangani Deklarasi Netralitas TNI, Polri dan ASN


BANDAR LAMPUNG -- Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno kembali menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2018 di Provinsi Lampung.

Penegasan tersebut disampaikan Pjs. Gubernur Didik saat menjadi Inspektur Upacara Gabungan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di Lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (19/2/2018). Acara ini diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN, Polri, dan TNI. 

Dalam sambutannya, Didik menjabarkan sejumlah peraturan tentang Netralitas tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 70 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan unsur ASN, anggota Polri dan anggota TNI untuk menjaga netralitas itu. 

Menurut Pjs. Gubernur Didik penyelenggaraan Pilkada akan menghadirkan persaingan antar kekuatan politik, yang menyebabkan munculnya gesekan, pertentangan dan pembelahan antar kelompok-kelompok masyarakat. "Saya meminta kepada segenap unsur pemerintahan, aparat keamanan, partai politik, Ormas, serta pimpinan organisasi kemahasiswaan/kepemudaan se-Provinsi Lampung, agar secara bersama-sama dapat menjaga kondusifitas iklim politik dan stabilitas Kamtibmas daerah, menjelang, pada saat dan pasca pelaksanaan Pilkada Tahun 2018," tegasnya.

Didik juga menyampaikan arti netralitas dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Selain itu, Netralitas ASN sebagaimana juga diatur di dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 2 huruf “f” menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. "Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," katanya. 

Peraturan lain yang disinggung Didik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. "Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 ini, pada pasal 11 huruf c, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu calon," ujarnya.
 
Perbuatan keberpihakan tersebut, jelas Didik diantaranya memasang spanduk/baliho yang mempromosikan orang lain sebagai calon Kepala Daerah, mengunggah. Lalu, menanggapi like, komentar, dan sejenisnya atau menyebarluaskan foto, visi misi calon Kepala Daerah melalui media sosial maupun media online, dan melakukan foto bersama dengan calon Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

"Pemprov Lampung juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 800/0179/VII.01/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung dan OPD dilingkungan Pemprov Lampung," kata Didik.

Didik beranggapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan di dua Kabupaten, yaitu Tanggamus dan Lampung Utara, tentu akan berimplikasi terhadap masalah keamanan dan ketertiban umum selama proses penyelenggaraannya. Hal tersebut sejalan dengan terlibatnya berbagai pihak yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut. "Karena itu perlu adanya suatu sistem deteksi dini, cegah dini dan cipta kondisi yang mampu meminimalisir setiap ATHG dalam penyelenggraan Pilkada serentak tahun 2018," ucapnya.

Pada akhir sambutannya, Didik berpesan kepada seluruh peserta upacara untuk mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.  "Harus pula melakukan pengawasan terhadap segala kemungkinan pelanggaran Pilkada dan mengkoordinasikan serta melaporkan kepada aparat keamanan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya. 

Usai upacara ini, dilaksanakan penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN, Polri dan TNI yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kepolisian Daerah Lampung dan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam. (rls)
Mantan Kepala Pekon Parerejo Akhirnya Ditangkap

Mantan Kepala Pekon Parerejo Akhirnya Ditangkap


Pringsewu, konkritnews.com -  MA mantan Kepala Pekon Parerejo Kecamatan Gadingrejo akhirnya bisa ditangkap oleh Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Pringsewu,  Setelah lima bulan menjadi daftar pencarian orang (DPO). 

Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Pringsewu, menangkap mantan Kepala Pekon Parerejo MA di PO. Rosalia Bandarlampung, Senin (19/2), sekitar pukul 01.00 wib.

Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Asep Sontani Sunarya, kepada wartawan, Senin (19/2) menjelaskan, tersangka merupakan mantan kepala pekon Parerejo yang sudah lama menjadi DPO. "Lima bulan menjadi DPO kejaksaan, dan akhirnya bisa di amankan", ungkap Asep Sontani.

Dikatakannya, kajari juga mengapresiasi tim Pidsus Kejari Pringsewu yang di pimpin Rolando Ritonga, telah berhasil menangkap mantan kakon berinisial MA. "Dari hasil penyidikan, selama ini tersangka tinggal di Bekasi, penangkan MA di pol travel Rosalia Bandar Lampung, juga dalam rencana mau pulang ke rumahnya di Parerejo," ucapnya. 

Tersangka tambah Asep akan menjalani kurungan selama 20 hari kedepan, sambil kejaksaan melengkapi pemberkasan.

"Tersangka di duga telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana pekon (ADP) tahun 2016, sebesar Rp982 juta dengan kerugian di taksir sekitar Rp200 juta, "Paparnya. 

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Pringsewu, telah lebih dahulu mengamankan Kaur Pembangunan Pekon Parerejo berinisial AM. Kajari menyatakan AM (Kaur Pembangunan) di tahan  diduga menyalahgunakan dana pekon Rp350 juta dan dan dana desa (DD)  Rp631 juta, jadi total Rp982 juta. Kerugian di taksir mencapai Rp200 juta.

Kedua tersangka ini, diduga kuat melakukan kerjasama dengan merugikan keuangan negara dan dengan sengaja membuat laporan fiktif, Jadi tambah Asep Sontani antara mantan kakon MA dan kaur pembangunan AM, adalah dari paket terduga korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana pekon.(ADP) tahun 2016.(Harmi)
Waktu Habis, Gapura Perbatasan Belum Rampung

Waktu Habis, Gapura Perbatasan Belum Rampung


Muratara, konkritnews.com - Perpanjangan untuk penambahan waktu pekerjaan (ADDENDUM), Proyek Pembangunan Gapura Perbatasan, Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), yang dikerjakan oleh PT. Samudra Jaya Lestari, telah Habis, namun pekerjaan juga belum rampung, Senin (19/2/2018).

Pelaksana Tugas (PLT), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Muratara. Erdius Lantang, saat dikonfirmasi melalui via selulernya dinomor. 081379154xxx mengatakan, meskipun ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang, namun Proyek pembangunan gapura perbatasan sudah dinyatakan selesai dikerjakan sesuai dengan Perpres nomor 4 tahun  2015, tentang Batas akhir perpanjangan waktu (ADDENDUM). Yaitu, Senin (19/2), hanya saja dirinya  belum mengetahui jumlah persentase pembayaranya, sebab sewaktu pelaksanan itu bukan dizamanya.

"Meskipun ada yang belum terpasang, hari ini pembangunan gapura sudah dinyatakan selesai dikerjakan". Lanjutnya, sebagian item pekerjaan yang belum selesai itu hanya pemasangan plat kuningan, dikarenakan adanya pembersihan pada plat, sebab Pembesihan plat itu tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), untuk lebih jelasnya dirinya menyarankan silahkan tanya langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, Kesa, saran PLT Kadis.

Bedasarkan pantauan tim media dilapangan, selain ada beberapa plat kuningan yang terlihat belum terpasang, juga ada plat yang belum dilapisi dengan striker, begitu juga pada semua bagian pipa besi pagar belum terlihat dilakukan pengecetan.

Selain itu informasi yang dihimpun, dari salah satu Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muratara yang dapat dipercaya mengungkapkan, tanpa alasan tertentu sebelum pelaksanaan pembangunan gapura dimulai sudah terjadi CCO dan Perubahan pada RAB, setelah itu juga terjadi Addendum perpanjangan waktu dikarenakan saat itu pekerjaan tidak selesai sesuai batas kontrak. Akuinya, dalam proyek gapura, PPK juga menjabat selaku Pokjanya.

"Sebelum dimulai sudah CCO, setelah mulai terjadi Addendum, selain PPK, juga selaku Pokjanya", ujar sumber yang namanya mintak dirahasiakan.

Diketahui melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, Dinas PUPR Muratara, telah menganggarkan dana sebesar Rp 4,2 miliar, untuk Pembangunan Gapura Perbatasan Muratara, yang dikerjakan dengan waktu selama 100 hari, oleh PT. Samudra Jaya Lestari, selaku Rekanan.

Sampai berita diterbitkan, Kesa, selaku PPK, Berulang kali dihubungi untuk dikonfirmasi melalui dua nomor ditelponya juga belum ada yang aktif. (Sahlin)
Kamis, FLM Akan Datangi BPN Lampung

Kamis, FLM Akan Datangi BPN Lampung



Bandar Lampung - Ketua pansus SGC Tulang Bawang Novi Marzani mendukung pergerakan FLM yang akan turun aksi di depan kantor BPN provinsi Lampung pada Kamis (22/2/2018) mendatang. Hal itu diungkapkan saat menghadiri acara dialog publik menyoal kinerja dan menagih janji komisi II DPR RI terhadap permasalahan HGU PT. Sugar Group Companies yang digelar FLM di Bandar Lampung, Senin (19/2/2018).

Perlu diketahui, beberapa waktu belakangan ini Front Lampung Menggugat (FLM) sudah beberapa kali mengundang BPN Lampung untuk membicarakan persoalan HGU SGC. Tetapi, pihak BPN tidak pernah memenuhi undangan itu, menyikapi hal tersebut FLM bersepakat akan kembali melakukan demo untuk mendesak guna meminta penjelasan HGU SGC yang sebenarnya.

Koordinator Umum Front Lampung Menggugat (FLM), Aprino Prihantiono menegaskan jika BPN Provinsi Lampung terlalu sibuk yang menyebabkan ketidakhadirannya dalam undangan dialog publik yang digelar oleh FLM. Maka, FLM yang akan mendatangi kantor BPN Provinsi Lampung.

"Kami akan mendatangi kantor BPN Provinsi Lampung guna menanyakan prihal HGU PT. SGC yang sebenar-benarnya. Apabila BPN tidak dapat memberikan penjelasan terkait HGU tersebut, maka kami menuntut kepala BPN Provinsi Lampung untuk mundur dari jabatannya," tegas Aprino. (Putra/KN)
Frans Agung Ingatkan Masyarakat Waspadai Obat Berbahaya

Frans Agung Ingatkan Masyarakat Waspadai Obat Berbahaya


Tulang Bawang - Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sosialisasi kepada warga di Kampung Cempaka Jaya Kecamatan Menggala Timur, Tulangbawang, Senin (19/2/2018)

Sosialisasi tersebut bertujuan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai obat, makanan dan kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

Frans Agung mengatakan program sosialisasi tersebut merupakan program Komisi IX DPR. 

Menurut dia, saat ini obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya marak di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus jeli dan teliti sebelum mengkonsumsi. 

"Belilah makan makanan yang higienis sebelum dibeli harus diteliti terlebih dahulu," ujarnya dihadapan ratusan warga. 

Dilanjutkan Frans Agung, selain obat dan makanan berbahaya. Saat ini narkoba juga sudah merambah di pedesaan. "Kita juga harus mewaspadai bahaya narkoba. Dan narkoba saat ini sudah masuk ke pedesaan dan itu tidak pandang bulu," ungkapnya. 

Ditambahkan Frans Agung, bahwa keberadaan narkoba sudah sangat merugikan masyarakat. "Kalau ada yang jual narkoba laporkan. Bapak ibu jangan segan segan. Disini ada pak kepala kampung," ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya apalagi bulan puasa sudah mulai dekat. Masyarakat harus makin waspada. "Makanlah makanan yang bersih tidak mengandung zat berbahaya," tandasnya. 

Sementata Kepala BPOM Lampung, Dra Symsuliani memberikan apresiasi kepada Frans Agung 

Menurut dia, kegiatan sosialisasi KIE Obat dan Makanan ini merupakan salah satu program komisi IX. "Kita bangga adanya bapak Frans karena beliau adalah tokoh Lampung yg ada di komisi IX. Tentu Isebagai wakil rakyat yg memperjuangkan aspirasi masyarakat Fran's Agumg bersedia turn ke Masyarakat. 

Oleh karena itu pihaknya berharap, Fran's Agung dapat lebih memperjuangkan dengan membuat regulasi  terkait beredar 
nya obat yg terlarang. (iwo)
Soal HGU SGC, FLM Kecewa Tidak Hadirnya Komisi II DPR RI dan BPN Saat Dialog Publik

Soal HGU SGC, FLM Kecewa Tidak Hadirnya Komisi II DPR RI dan BPN Saat Dialog Publik



Bandar Lampung - Front Lampung Menggugat (FLM) menggelar dialog publik menyoal kinerja dan menagih janji komisi II DPR RI terhadap masalah hak guna usaha (HGU) PT. Sugar Group Companies. Bandar Lampung, Senin (19/2/2018).

Hadir dalam acara tersebut ketua pansus SGC Tulang Bawang Novi Marzani, akademisi Dr. Budiono, Juniardi yang sudah dua kali memandu acara dialog publik FLM, perwakilan masyarakat yang merasa terzolimi oleh SGC, okp, ormas, serta perwakilan mahasiswa yang ada di provinsi Lampung.

Koordinator Presidium FLM, Hermawan dalam sambutannya mengatakan pihaknya telah mengundang komisi II DPR RI namun tidak ada konfirmasi untuk kehadiran, begitu pun dari BPN Provinsi Lampung yang sampai saat ini belom juga memenuhi undangan diskusi publik yang FLM gelar.

"Kami sangat kecewa atas ketidakhadiran pihak komisi II DPR RI terlebih kepada Hendriyoso dan Tamanuri yang kita ketahui mereka adalah DPR RI dapil Lampung II. Padahal tadinya kami berharap banyak kepada mereka," ungkapnya.

Ditempat yang sama Novi Marzani ketua pansus SGC yang dalam acara tersebut berlaku sebagai salah satu pembicara mengatakan, sebagai ketua pansus saat ini dirinya tidak memiliki kekuatan secara politis. pasalnya, anggota pansus dari fraksi lain loyo termasuk fraksi PKS dan Hanura.

"Seperti ada kapal yang dibuat tidak bisa berjalan, maka dari itu saya sekarang bergerak dengan kekuatan terakhir bersama rakyat untuk rakyat," terangnya.

"Maka dari itu saya meminta untuk semua unsur perwakikan mahasiswa dan masyarakat harus bergerak agar perusahaan SGC mengembalikan hak masyarakat yang selama ini telah di rampas," tambahnya.

Disisi lain, DR. Budiono selaku akademisi mengatakan awal pembentukan pansus SGC dirinya merasa pesimistis karena ia merasa gerkan tersebut kental dengan nuansa politis. Namus seiring berjalan setelah melihat pergerakan dari Front Lampung Menggugat (FLM) yang bergerak hingga saat ini, Budiono mendukung langkah FLM yang berupaya mengembalikan hak rakyat khususnya masyarakat Tulang Bawang melalui jalur hukum.

"Menurut pengamatan saya, kategori pencaplokan tanah yang dilakukan PT. Sugar Group Companies sudah masuk dalam kategori pelanggaran melawan hukum. Maka dari itu saya menyarankan untuk diselesaikan secara hukum dan saya siap memberikan kajian bahkan pendampingan terhadap persoalan ini," kata dia. 

Lanjut Budiono, menurutnya PT. SGC sudah melakukan pelanggaran HAM. "Saya juga menyarankan kalau perlu persoalan ini harus kita laporkan ke Amnesti Internasional, karena pelanggaran HAM yang dimaksud adalah hak untuk hidup masyarakat Tulang Bawang di tanah kelahirannya," terang dia.

"Perjuangan kita masih panjang, saya berharap kepada FLM untuk tidak mengendurkan semangatnya membela masyarakat Tulang Bawang mengembalikan Hak-hak nya," tutup DR. Budiono. (Putra/KN)