Berita Terbaru

10/19/19

Pengamat Pariwisata Mendesak Pemprov Lampung Segera Perbaiki Jalan Rusak Menuju Tempat Wisata

Pengamat Pariwisata Mendesak Pemprov Lampung Segera Perbaiki Jalan Rusak Menuju Tempat Wisata


Lampung - Rusaknya akses jalan menuju destinasi wisata teluk Kiluan dan pantai Gigi Hiu kabupaten Tanggamus provinsi Lampung mendapat banyak kecaman dari beberapa masyarakat dan wisatawan lokal. Hal itu dikarenakan tidak cepatnya respon pemerintah Provinsi Lampung dalam menanggulangi ambrolnya jalan tersebut.

Sangat berbanding terbalik dengan salah satu keinginan pemerintah daerah yang ingin mengembangkan potensi wisata yang ada di Lampung ini. Karena realitanya sampai berita ini diturunkan, pememerintah melalui dinas terkait seolah diam saja dan tidak ada solusi apapun terkait ambrolnya ruas jalan menuju pantai Kiluan itu.

Menyikapi persoalan itu, Yulian Manaf selaku Pemgamat Pariwisata di Lampung sangat menyayangkan adanya jalan menuju tempat wisata yang rusak parah bahkan dapat mengancam jiwa para pengguna jalan. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung melalu dinas terkait harus cepat tanggap menanggulangi persoalan-persoalan yang dapat mengganggu aktivitas pariwisata di Lampung. 

"Harusnya pemerintah dapat segera memperbaiki jalan itu, jangan sampai nantinya malah membuat para wisatawan mengeluh dan enggan untuk kembali berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Lampung. Tidak hanya itu, tentu menurunnya aktivitas pariwisata bakal berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat setempat khususnya," terang Yulian Manaf, Sabtu (19/10/2019).


Dapat dipastikan ambrolnya jalan itu akan berdampak pada penurunan kunjungan wisata ke Teluk Kiluan dan Pantai Gigi Hiu pada musim libur yang akan mendatang. Pasalnya, ruas jalan provinsi yang menghubungkan Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran dengan Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus itu ambrol akibat tergerus longsor dan hanya menyisakan sekitar 1 meter lagi badan jalan yang dapat dilintasi kendaraan. 

"Ini jika tidak segera ditangani dengan segera, maka jalan provinsi tersebut akan tidak bisa di lewati warga setempat dan melumpuhkan sektor pariwisata dan mengganggu perekonomian warga sekitar," ungkap Yulian Manaf.

“Terbukti banyak wisatawan lokal ataupun mancanegara yang membatalkan berkunjung ke Teluk Kiluan bahkan ke Pantai Gigi Hiu di Pekon Napal, begitu mengetahui jalannya ambrol dan susah dilalui mobil. Mereka memilih ke tempat wisata lain," tambahnya.

Untuk itu, Yulian Manaf meminta kepeda Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menyelesaikan persoalan itu dengan cepat, jangan sampai karena lambatnya pengerjaan perbaikan jalan yang ambrol itu memiliki dampak buruk yang berkepanjangan bagi aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat serta menimbulkan image yang buruk bagi pariwisata Lampung. (Red/KN)
25 Program BMW Pemkab Tulangbawang Bukan Kaleng-Kaleng

25 Program BMW Pemkab Tulangbawang Bukan Kaleng-Kaleng


Tulang Bawang, (Lampung) - Selain telah dibuktikan dengan menyabet sejumlah penghargaan bergengsi dari berbagai kalangan, baik ditingkat Provinsi ataupun Nasional, 25 program unggulan pro-rakyat Bergerak Melayani Warga (BMW), gagasan Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH, secara bertahap manfaatnya kian dirasakan masyarakat.

Memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, karena program kemasyarakatan ini dibutuhkan kerjasama, kekompakan, gotong royong, keuletan dan ketulusan dari seluruh stakeholder dalam mewujudkannya.

Untuk optimalnya realisasi program, tentu stakeholder terkait yang berperan aktif bersama mendukung suksesnya hingga ke hati masyarakat butuh sebuah kecepatan sehingga lugasnya melayani rakyat, maka Pemkab Tulangbawang dalam 25 program telah merealisasikan bantuan kendaraan bermotor bagi Kepala Dusun agar dapat membantu tugas Kepala Kampung dalam mengayomi warga sehari-hari.

Pada Tahun ke-2 di Pimpin Bupati perempuan pertama di Kabupaten Tulangbawang ini, juga telah merealisasikan kendaraan bermotor bagi TNI-Polri Bhabinsa - Bhabinkamtibmas.

Untuk Kepala Dusun diberikan kendaraan bermotor jenis bebek dengan transmisi manual, agar gesit memudahkan Aparatur Kampung saat jemput bola menemui masyarakat dan menjalankan instruksi Kepala Kampung yang berkaitan dengan 25 program unggulan pro-rakyat.

Seperti dikatakan Ketur Widir, Kepala Dusun di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, bahwa dirinya sangat berterimakasih kepada Bupati Tulangbawang Ibu Hj. Winarti, atas pemberian sepeda motor tersebut.

"Manfaatnya yang saya rasakan dengan pemberian sepeda motor ini, saya selaku Kepala Dusun bisa membantu Bapak Kepala Kampung H. Bambang Sumantri, dalam melayani masyarakat," ungkapnya saat ditemui di Kecamatan Menggala Timur, Jum'at (18/10/2019).

"Sehingga dengan adanya 25 program unggulan Pemerintah, harapan saya kedepan semoga seluruh Kepala Dusun yang ada di Kabupaten Tulangbawang bisa diberikan sepeda motor untuk pelayanan mobilisasi masyarakat," imbuhnya.

Senada dengan Ketut Widir. Salah satu Kepala Dusun di Kampung Tri Makmur Jaya, Kecamatan Menggala Timur, menuturkan bahwa bantuan sepeda motor sangat bermanfaat dalam mobilitas di Kampung untuk pemberitahuan kepada warga mengenai berbagai program.

"Harapan saya untuk Kepala Dusun yang lain di Kampung Tri Makmur Jaya agar juga dapat juga diberikan motor, supaya bisa semakin maksimal dalam menjalankan kegiatan dan tugas, yakni mensukseskan program Pemerintah hingga sampai ke masyarakat," tutupnya. (Novan)

10/18/19

Kepsek Diduga Pengkonsumsi Sabu ternyata ASN Lampung Timur

Kepsek Diduga Pengkonsumsi Sabu ternyata ASN Lampung Timur


Kota Metro-KN
Sempat viral di beberapa media tekait ASN pengkonsumsi sabu, ternyata diduga Kepala SD Negeri 1 Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur penikmati barang haram tersebut.

VR (50) warga Mergorejo 25 A Metro Selatan merupakan ASN Lampung Timur, VR (50) sekedar meluruskan terkait pemberitan yang sempat beredar dibeberapa media beberapa waktu lalu.

VR (50) adalah warga Metro yang berdomisili di Mergorejo 25 A Metro Selatan, dirinya bukanlah ASN Kota Metro melainkan ASN Lampung Timur. Jum’at, (18/10)

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Ir. Ria Andari, S.Pd, menjelaskan kepada wartawan Konkrit News diruang kerjanya, menurutnya dirinya tidak punya Kepsek yang berenisial VR (50) tersebut.

“Saya juga sempat kaget berita yang beredar tentang Kepsek ini, kalau di Kota Metro ini sepengetahuan saya Kepsek SD Negeri tidak ada yang bernama VR (50),” ucap Kadis terkait pemberitan yang sempat beredar.

Kadis menambahkan, “Kita sekedar meluruskan berita yang beredar, ini hanya sekedar miskomunikasi tentang ASN Kota Metro, yang jelas bukan salah satu Kepala Sekolah di Kota Metro. Tapi, VR (50) ini Kepala Sekolah SD Negeri 1 Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur,” jelas Kadisdikbud Kota Metro.

Ria Andari juga menghimbau kepada seluruh Kepala Sekolah untuk tidak main-main dengan barang haram tersebut, apabila lebih dari satu tahun tidak masuk kedinasan sangsinya dipecat dari PNS nya.

“Jadi, saya harap Kota Metro ini jangan dicoreng dengan hal seperti narkoba, apalagi dilingkungan pendidikan termasuk sekolah, semoga kita dijauhkan dari barang haram tersebut,” tegasnya.

LS (44) wiraswasta, asal Kecamatan Metro Timur dan VR (50) ASN, asal Metro Selatan, kedua pelaku ditangkap Satuan Narkoba Polres Kota Metro diduga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. LS (44) dan VR (50) memang warga Kota Metro.

LS (44) mengakui bahwa uang untuk membeli barang haram tersebut diperolehnya dari VR (50) untuk membeli Narkoba jenis Sabu. LS (44) dan VR (50) saat ini diamankan di Mapolres Kota Metro guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut.
(Samidi)
Fit Propert Test di PDIP, Dendi: Saya Siap Lanjutkan Pembangunan Pesawaran

Fit Propert Test di PDIP, Dendi: Saya Siap Lanjutkan Pembangunan Pesawaran


Bandar Lampung - Salah satu  bakal calon Bupati Pesawaran yang berstatus sebagai petahana melaksanakan Fit Propert Test di DPD PDI-P Lampung, Jumat(18/10). Dalam pemaparan Visi Misi yang dilakukan oleh Dendi tersebut dihadiri Tim Tujuh yang menjadi tim penguji masing-masing bakal calon. 

Pasca pemaparan tersebut, Dendi mengatakan, sejauh ini Visi dan Misi saya dengan  PDI sejalan,  jadi kenapa tidak jika saya diusung dengan PDI dalam pertarungan Pilkada Pesawaran 2020 mendatang. 

"Visi Misi selaras kok,  jadi ya saya optimis akan mendapatkan rekom dari DPP,  masih banyak PR yang perlu saya selesaikan. Insyaallah lah nanti liat kedepannya saja, karena saya ingin melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan," ungkapnya, Jumat(18/10/2019)

Disinggung apakah akan ada borong-borong partai dalam pertarungan Pilkada nanti? "Semua tidak ada yang tidak mungkin ya dalam politik, jika saya di percaya oleh semua partai ya 'alhamdulillah', karena tujuan kami dalam mengikuti kontestasi politik ini ya memang melalui jalur partai," tuturnya.

Politisi Demokrat ini menambahkan, sejauh ini dinamika politik itu wajar, sehingga tidak ada yang tidak mungkin, politik itu fleksibel dan tak terduga-duga. 

Selain Dendi, ada beberapa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran yang mengikuti Fit Proper Test di DPD PDI Lampung,  seperti M. Nasir,  Fadhil Hakim, Eriawan,  Yusak dan Rudi Irawan. (Red)

10/17/19

Tokoh Lampung Desak KPK Usut Nama Baru di Kasus Mustafa

Tokoh Lampung Desak KPK Usut Nama Baru di Kasus Mustafa


Bandar Lampung - Tokoh Masyarakat Lampung M. Alzier Dianis Thabranie mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti nama-nama baru yang muncul dalam persidangan Tipikor kasus mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

"Proses cepat dengan menjadikannya sebagai tersangka. Karena sudah terbukti lewat fakta-fakta di persidangan,"kata Alzier, Kamis (17/10).

Jika lembaga antirasuah ini tidak segera mengambil langkah cepat, kata Mukhtasyar NU ini, dikhawatirkan bisa memunculkan masalah baru.

"Kita khawatir bakal ada masalah baru, jika proses penyelidikan dan pendalamannya lambat," tegas dia.

Alzier berharap, KPK RI bisa bersikap profesional dan independent dalam menjalankan tugas demi menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya provinsi Lampung.

"Kita berharap KPK jangan kalah dengan para penguasa yang telah melakukan kesalahan. Jadi, kalau benar katakan benar dan kalau salah katakan salah. Jangan takut-takut, karena rakyat akan selalu mendukung langkah KPK dalam menekan angka tindak pidana korupsi," pungkasnya. (Red)
Arinal Djunaidi Wujudkan Lampung sebagai Provinsi Pertama di Indonesia yang Membangun PLTSa Regional

Arinal Djunaidi Wujudkan Lampung sebagai Provinsi Pertama di Indonesia yang Membangun PLTSa Regional


BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berhasil mewujudkan Lampung sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Regional, menyusul ditandatanganinya.

Perjanjian Investasi tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSa) Regional Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, di Taman Santap Rumah Kayu, Rabu (16/10/2019) malam.

Penandatanganan dilakukan bersama Direktur Utama President Director PT. Zhongde Waste Technology Indonesia Ali Husein dan disaksikan Sekretaris Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bastary Pandji Indra.

"Penandatangan perjanjian ini merupakan awal dari proses panjang untuk mewujudkan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energy listrik regional Provinsi Lampung yang berbasis teknologi ramah lingkungan," ujar Gubernur Arinal.

Arinal mengatakan tujuan pengelolaan sampah ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota. Selanjutnya juga untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya dapat terwujud.

Dari pembangunan PLTSa ini nantinya mampu menghasilkan listrik sebesar 25 MW. "Bagaimana sampah ini bisa bermanfaat dan ternyata kita dalam posisi krisis energi dimana sampah bisa memberikan solusi yang menjadikan sebagai sumberdaya energi dan insyallah bisa terwujud paling tidak 25 MW," kata Gubernur.

Gubernur berharap masing-masing pihak yang telibat dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan bersama yang telah disepakati.

Selain itu, Arinal juga berharap kepada pihak Kemenko Kemaritiman untuk dapat mendorong pengalokasian Biaya Pengolahan Sampah (BLPS) dan Mendapatkan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

PLTSa Regional Lampung ini sendiri nantinya akan dibangun di wilayah Gedung Wani, Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan di atas lahan seluas 20 hektare. Sementara itu, Direktur Utama President Director PT. Zhongde Waste Technology Indonesia, Ali Husein mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak terutama Gubernur Arinal yang berkomitmen untuk menangani persoalan sampah menjadi sumber energi.

"Terimakasih. Kita telah bekerja siang malam banting tulang sehingga dalam tiga bulan ini kita bisa berhasil malam ini. Pengurusan izin kita ini adalah di Indonesia yang pertama, jadi alhamdulillah daerah lain dua hingga tiga tahun masih belum selesai tetapi di Provinsi Lampung kita selesai," ujar Ali.

Ali menuturkan atas kegigihan Gubernur Arinal, mampu mewujudkan pembangunan PLTSa Regional di Provinsi Lampung. "Saya sangat ingat Bapak Gubernur kita sewaktu di Kemenko Kemaritiman berbicara kalau beliau baru menjabat 1 bulan 7 hari apa yang tidak bisa dikerjakan kita harus bisa kerjakan, sehingga kita wujudkan Lampung bisa menjadi nomor satu," katanya.

Sekretaris KPPIP Bastary Pandji Indra mengatakan bahwa pihaknya juga mendukung penuh pembangunan PLTSa Regional di Provinsi Lampung sebagai pemegang izin tercepat. "Pihak Kementerian tentu juga mendorong pembangunan ini, untuk pembangunan PLTSa di Provinsi lain sebenarnya sudah dilakukan namun geraknya masih agak lambat, Lampung termasuk cepat prosesnya, bisa langsung berkomitmen," ujar Bastary.

Dalam laporannya, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjuk PT. Lampung Jasa Utama (LJU) sebagai tangan pemerintah yang akan bermitra dengan PT. Zhongde Waste Technology Indonesia.

"Tertanggal 15 Oktober kita telah menerima persetujuan atau fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Pergub tentang penunjukkan PT. LJU yang akan bermitra dengan PT. Zhongde Waste Technology Indonesia," ujar Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan selain lahan seluas 20 hektare, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyediakan jalan akses untuk menuju lokasi tersebut.

"Pemprov Lampung juga akan memfasilitasi segala bentuk perizinan dan melakukan koordinasi serta fasilitasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, PT. PLN dan pihak Kementerian dalam rangka untuk melakukan percepatan dalam aspek perjanjian dan dukungan regulasinya," katanya.

Fahrizal menjelaskan ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Zhongde Waste Technology Indonesia dalam kurun waktu dua tahun, yakni selain melakukan investasi pembangunan instalasi juga menyelesaikan studi kelayakan, mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan.

"Mereka juga harus menggunakan teknologi ramah lingkungan yang memenuhi standar green teknologi dan memberi fasilitasi untuk ahli teknologi kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga pada akhirnya tenaga kerja Indonesia dapat menguasai teknologi yang digunakan," ujarnya.