Berita Terbaru

1/18/18

Perkuat Infrastruktur Konektivitas, Gubernur Ridho Lakukan MoU dengan Pelindo II

Perkuat Infrastruktur Konektivitas, Gubernur Ridho Lakukan MoU dengan Pelindo II


JAKARTA -- Gubernur Muhammad Ridho Ficardo terus berupaya memperkuat infrastruktur konektivitas Provinsi Lampung dengan mengembangkan pelabuhan untuk mendukung tiga sektor andalan Lampung: industri, pertanian dan pariwisata. Hal itu ditempuh Gubernur dengan menjalin nota kesepahaman ((Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pelindo II Panjang atau IPC (Indonesia Port Corporation). MoU ini dilaksanakan antara Gubernur Ridho dengan Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya, di kompleks Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, Rabu (17/01/2018). 

MoU yang disepakati adalah pemindahan pelayanan kapal Pelra (Pelayaran Rakyat) yang semula di Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Sebalang (Lampung Selatan). Kemudian, reaktivasi jalur rel kereta api ke Pelabuhan Panjang dan pembangunan dry port batu bara di Kabupaten Way Kanan, serta pemanfaatan jalan dan lahan milik Pemprov Lampung. 

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur konektivitas di Lampung, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi multiplier effect jalan tol. "Pelabuhan sebagai rantai pergerakan perekonomian suatu daerah mempunyai peran penting dalam pergerakan barang untuk menunjang kemajuan sektor perekonomian. Hal ini sejalan juga dengan tiga sektor andalan pemerintah provinsi Lampung yakni sektor industri,  pertanian dan pariwisata di mana kami melakukan pergerakan secara simultan dengan kata kuncinya adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan tiga sektor tersebut," jelas Gubernur Ridho.

Menurut Gubernur,  pertumbuhan pembangunan Provinsi Lampung ke depan khususnya industri akan mengarah kepada hilirisasi. Dengan adanya industrialisasi dalam percepatan pembangunan diharapkan dapat menjadikan lompatan pembangunan lebih jauh lagi, terlebih lagi jika nanti ada jalan tol yang membuat fungsi infrastruktur konektivitas dapat meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.
"Akselerasi-akselerasi yang akan terjadi ke depan harus lebih dapat dicermati. Percepatan pembangunan harus diimbangi dengan mempersiapkan masyarakat dalam menerima percepatan pertumbuhan perekonomian itu. Hal ini tentu nya dapat dijadikan perhatian bagi kita bersama untuk menerima kemajuan pertumbuhan pembangunan," kata Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama IPC. Elvyn G. Masassya mengatakan secara konsisten IPC berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek secara bertahap yang menghadirkan pelayanan cepat dan mudah diakses. Selain itu, juga mempersiapkan palayanan fisik yang memadai dan ramah terhadap stakeholders. Sinergi antara IPC dan Pemprov Lampung ini adalah untuk menjembatani inovasi dan upaya peningkatan pelayanan bagi pelaku bisnis dan masyarakat di Indonesia. "Kerjasama ini diharapkan dapat menunjang kelancaran dan meningkatkan geliat perekonomian Provinsi Lampung," ujar Elvyn. 

Dalam acara MoU ini turut hadir Kepala Bappeda Pemprov Lampung Taufik Hidayat, Kepala Balitbangnovda Mulyadi Irsan,  Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Lampung Qodratul Ikhwan,  Kepala Biro Hukum Zulfikar,  Kepala Biro Perekonomian Lukmansyah,  Kepala Biro Perlengkapan Fauziah serta Kepala Biro Humas Dan Protokol Bayana dan beberapa pejabat dari PT Pelabuhan IndoneSia Il (Persero) atau IPC. (Red/KN)

1/17/18

Wujud Rasa Syukur, Wakil Bupati Tulang Bawang Gelar Pesta Rakyat

Wujud Rasa Syukur, Wakil Bupati Tulang Bawang Gelar Pesta Rakyat


Tulang Bawang - Puji syukur atas kemenangan pasangan Winarti-Hendriwansyah di Pilkada Tuba dan dengan dilantiknya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang periode 2017-2022 tak henti-hentinya dipanjatkan oleh masyarakat Tulang Bawang dan Winarti-Hendriwansyah. Hal ini ditunjukan dengan digelarnya pesta rakyat yang dilaksanakan di kediaman Hendriwansyah. Acara yang digelar sejak malam Kamis (17/1) hingga hari jumat (18/1) menampilkan antara lain Penampilan Kuda Kepang, Tarian Tradisional, Pemberian Santunan anak Yatim, Ceramah, Pemutaran Film Layar Putih atau yang biasa di sebut layar tancap.

Tujuan dengan digelarnya acara tersebut menurut keterangan tim ses WIN-HEN yang tak mau di sebut namanya sebagai ungkapan rasa syukur , penyampain niat atas hajat Hendriwansyah dengan dilantiknya sebagai Wakil Bupati Tulang Bawang. Selain itu melalui acara ini Wakil Bupati Tulang Bawang mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Tulang Bawang agar Winarti-Hendriwansyah mampu memikul amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Tulang Bawang untuk memimpin tahun kedepan.

Dalam awal sambutannya Hendriwansyah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan baik tenaga, pemikiran, waktu yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah mengantarkan Winarti-Hendriwansyah menjadi Bupati dan wakil Bupati Tulang Baang priode 2017-2022.

Acara tersebut terbuka yang secara umum Pesta Rakyat tersebut di hadiri Anggota DPR RI Alimin, Anggota DPRD Provinsi Lampung Kadek Suwartika, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Sobri, dan unsur Pimpinan Daerah DPRD Kabupaten Tulang Bawang yakni Sopii, Aliasan dan Herwan Saleh serta Pejabat Tinggi Pratama, Administrasi, Pengawas, Pejabat Fungsional serta Para Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan tentnya masyarakat Tulang Bawang untuk menikmati kemeriahan acara Pesta Rakyat tersebut. (Novan/KN)
Hi.Fauzi: Penyelenggara Negara Patut Dengarkan Suara Rakyat

Hi.Fauzi: Penyelenggara Negara Patut Dengarkan Suara Rakyat


Pringsewu - DPRD Kabupaten Pringsewu menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dan Pengambilan Keputusan Tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pringsewu digelar di gedung DPRD  setempat, Selasa (16/1/2018).  Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu S.Nainggolan ini, dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu DR.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., beserta jajaran pemerintah daerah dan muspida Kabupaten Pringsewu.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu DR.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A.  berharap apa yang telah dilaporkan dan disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Pringsewu melalui juru bicara dari 5 Daerah Pemilihan sebagai hasil kunjungan reses beberapa waktu lalu, bisa menjadi acuan dan bahan masukan sekaligus pertimbangan dalam rangka menyusun program-program pembangunan Kabupaten Pringsewu kedepan, dengan lebih memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, sehingga nantinya dapat membawa kemaslahatan bersama. 

Selanjutnya, terkait pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pringsewu, Wakil Bupati Pringsewu mendasarkannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang Pelakasanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang  tahapan, tata cara penyusunan, pendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah,  bahwa Perumusan Perancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah mencakup Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rangka melaksanakan Permendagri. “Sebagai penyelenggara negara, sudah sepatutnya kita banyak mendengar dan menyerap apa yang disuarakan oleh rakyat dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apa yang kita kerjakan melalui program pembangunan di Kabupaten Pringsewu,  betul-betul sesuai dan menyentuh kepentingan rakyat,” katanya. (Harmi/KN)
Satria Hamid: Transmart Segera Tindak Lanjuti Usulan DPRD Bandar Lampung

Satria Hamid: Transmart Segera Tindak Lanjuti Usulan DPRD Bandar Lampung

Satria Hamid, Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia

Bandar Lampung - Komisi III DPRD Bandar Lampung langsung menyikapi persoalan keberadaan pusat perbelanjaan dan wahana permainan Transmart yang dianggap menjadi pemicu kemacetan di Jalan Sultan Agung-Ryacudu melalui hearing di Ruang Lobby Gedung Sekretariat DPRD Bandar Lampung, Rabu (17/1/2018).

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III Wahyu Lesmono dari Fraksi PAN itu diihadiri oleh beberapa anggota DPRD seperti Sekretraris Komisi III Ahmad Riza (fraksi Grindra), anggota Komisi III Dedi Yuginta (PDI-P), Juhari (Grindra) Albert Alam (PPP), Taufikur Rahman (PKB), sementara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir parwakilan dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Camat, Lurah, dan Dirlantas Polda Lampung.

Dalam hearing, terungkap bahwa banyak pelanggaran serta rekomendasi dari pemerintah yang tidak diindahkan pihak management Transmart. Diantaranya tidak menjalankan rekomendasi Analisa Dampak Lalu-Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Iskandar mengatakan, mengatakan dishub telah mengeluarkan dokumen andalalin, akan tetapi itu setelah pembanguanan Transmart berjalan. Semestinya pihak Transmart sudah mengantongi dokumen andalalin  sebelum pembangunan.

"Andalalin memang sudah dikeluarkan, akan tetapi itu ketika pembangunan gedung sudah hampir selesai. Jika seandainya pihak Transmart mengakukan sebelu dibangun mungkin dapat dirubah. Tapi ini sudah dibuat, sementara untuk menerubah disaint pihak Transmart Way Halim mengaku tidak memiliki kebijakan harus menunggu dari pusat," kata Iskandarsyah.

Selain itu, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Dekrison menjelaskan selain persoalan andalalin pelanggaran Transmart juga terjadi pada proses administrasi perijinan.

Dekrison menjelaskan, dalam site plan pembangunan Transmart tidak terdapat pembangunan ruko. Sementara kenyataan dilapangan, selain pusat perbelanjaan dan wahana permainan pihak Transmart juga melakukan pembangunan ruko. 

"Kami sudah menanyakan mengapa terdapat pembangunan ruko, sementara dalam site plan tidak ada pembangunan ruko, hanya pusat perbelanjaan saja," tegas Dekrison.

Selain itu, Distako juga menyesali sikap Dinas Perhubungan yang dinilai tidak tegas terhadap pihak Transmart yang secara terang-terangan telah menyalahi aturan.

Semantara, Anggota Komisi III Dedi Yuginta mengaku sangat senang dengan adanya pembangunan Transmart yang dianggap bisa menjadi icon Kota Bandar Lampung. Akan tetapi dirinya melihat persoalan kemacetan yang terjadi lantaran sejak awal pembangunan telah terjadi pelanggaran.

"Kalau saya lihat persoalan ini memang sudah salah dari awal. Semestinya pihak Transmasrt sebelum melakukan pembangunan sudah menjalankan apa yang diarahkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlalu," kata Dedi Yuginta.

Dedi Yuginta menyebutkan, bahwa persoalan Transmart harus disikapi secara serius apalagai Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung dan pemerintah sudah menyatakan secara tegas agar Transmart ditutup.

Anggota Komisi III dari fraksi Grindra Jauhari melihat ada unsur pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja oleh pihak Transmart. Hal tersebut dikarenakan, Transmart bukan merupakan perusahaan baru, melainkan sudah memili cabang dibeberapa kota-kota besar.

"Saya yakin pihak transmart mengetahui aturan, karena bukan perusahaan baru dan sudah banyak cabang, Saya yakin pihak tansmart mengecelikan," kata Jauhari.

Sementara Sekretaris Komisi III Ahmad Riza mempertanyakan sikap Transmart yang sejak awal sampai hari ini selalu menciptakan persoalan. Bahkan sebelum pembangunan Transmart, Gedung DPRD Bandar Lampung sempat didemo elemen masyarakat terkait perijinan Transmart.

"Sebelumnya, pembangunan Transmart baru proses 40 persen, DPRD sudah di demo terkait ijin. Kemudian setelah itu timbul masalah ketenaga kerjaan. Dan sekarang masalah andalalin. Ada apa dengan Transmart?" tanya Ahmad Riza.

Menyikapi hal tersebut, Corporate Communication General Manager PT. Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengaku akan segera menindaklanjuti setiap usulan yang diutaran DPRD dan OPD. Diantaranya dengan langsung merubah pintu utama Transmart Way Halim.

"Semua usulan dan masukan dari DPRD ataupun OPD akan langsung kami tindaklanjuti, besok (Kamis, 18/1/2018) langsung merubah pintu utama. Sementara untuk perijinan sedang dalam proses," terang Satria Hamid. (Red/KN)
Dianggap Pemicu Kemacetan, DPRD Bandar Lampung Minta Transmart Berbenah

Dianggap Pemicu Kemacetan, DPRD Bandar Lampung Minta Transmart Berbenah

Wahyu Lesmono (F-PAN) Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung

Bandar Lampung - Komisi III DPRD Bandar Lampung langsung menyikapi persoalan keberadaan pusat perbelanjaan dan wahana permainan Transmart yang dianggap menjadi pemicu kemacetan di Jalan Sultan Agung-Ryacudu melalui hearing di Ruang Lobby Gedung Sekretariat DPRD Bandar Lampung, Rabu (17/1/2018).

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III Wahyu Lesmono dari Fraksi PAN itu diihadiri oleh beberapa anggota DPRD seperti Sekretraris Komisi III Ahmad Riza (fraksi Grindra), anggota Komisi III Dedi Yuginta (PDI-P), Juhari (Grindra) Albert Alam (PPP), Taufikur Rahman (PKB), sementara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir parwakilan dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Camat, Lurah, dan Dirlantas Polda Lampung.

Dalam hearing, terungkap bahwa banyak pelanggaran serta rekomendasi dari pemerintah yang tidak diindahkan pihak management Transmart. Diantaranya tidak menjalankan rekomendasi Analisa Dampak Lalu-Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Iskandar mengatakan, mengatakan dishub telah mengeluarkan dokumen andalalin, akan tetapi itu setelah pembanguanan Transmart berjalan. Semestinya pihak Transmart sudah mengantongi dokumen andalalin  sebelum pembangunan.

"Andalalin memang sudah dikeluarkan, akan tetapi itu ketika pembangunan gedung sudah hampir selesai. Jika seandainya pihak Transmart mengakukan sebelu dibangun mungkin dapat dirubah. Tapi ini sudah dibuat, sementara untuk menerubah disaint pihak Transmart Way Halim mengaku tidak memiliki kebijakan harus menunggu dari pusat," kata Iskandarsyah.

Selain itu, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Dekrison menjelaskan selain persoalan andalalin pelanggaran Transmart juga terjadi pada proses administrasi perijinan.

Dekrison menjelaskan, dalam site plan pembangunan Transmart tidak terdapat pembangunan ruko. Sementara kenyataan dilapangan, selain pusat perbelanjaan dan wahana permainan pihak Transmart juga melakukan pembangunan ruko. 

"Kami sudah menanyakan mengapa terdapat pembangunan ruko, sementara dalam site plan tidak ada pembangunan ruko, hanya pusat perbelanjaan saja," tegas Dekrison.

Selain itu, Distako juga menyesali sikap Dinas Perhubungan yang dinilai tidak tegas terhadap pihak Transmart yang secara terang-terangan telah menyalahi aturan.

Semantara, Anggota Komisi III Dedi Yuginta mengaku sangat senang dengan adanya pembangunan Transmart yang dianggap bisa menjadi icon Kota Bandar Lampung. Akan tetapi dirinya melihat persoalan kemacetan yang terjadi lantaran sejak awal pembangunan telah terjadi pelanggaran.

"Kalau saya lihat persoalan ini memang sudah salah dari awal. Semestinya pihak Transmasrt sebelum melakukan pembangunan sudah menjalankan apa yang diarahkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlalu," kata Dedi Yuginta.

Dedi Yuginta menyebutkan, bahwa persoalan Transmart harus disikapi secara serius apalagai Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung dan pemerintah sudah menyatakan secara tegas agar Transmart ditutup.

Anggota Komisi III dari fraksi Grindra Jauhari melihat ada unsur pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja oleh pihak Transmart. Hal tersebut dikarenakan, Transmart bukan merupakan perusahaan baru, melainkan sudah memili cabang dibeberapa kota-kota besar.

"Saya yakin pihak transmart mengetahui aturan, karena bukan perusahaan baru dan sudah banyak cabang, Saya yakin pihak tansmart mengecelikan," kata Jauhari.

Sementara Sekretaris Komisi III Ahmad Riza mempertanyakan sikap Transmart yang sejak awal sampai hari ini selalu menciptakan persoalan. Bahkan sebelum pembangunan Transmart, Gedung DPRD Bandar Lampung sempat didemo elemen masyarakat terkait perijinan Transmart.

"Sebelumnya, pembangunan Transmart baru proses 40 persen, DPRD sudah di demo terkait ijin. Kemudian setelah itu timbul masalah ketenaga kerjaan. Dan sekarang masalah andalalin. Ada apa dengan Transmart?" tanya Ahmad Riza.

Menyikapi hal tersebut, Corporate Communication General Manager PT. Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengaku akan segera menindaklanjuti setiap usulan yang diutaran DPRD dan OPD. Diantaranya dengan langsung merubah pintu utama Transmart Way Halim.

"Semua usulan dan masukan dari DPRD ataupun OPD akan langsung kami tindaklanjuti, besok (Kamis, 18/1) langsung merubah pintu utama. Sementara untuk perijinan sedang dalam proses," terang Satria Hamid. (Red/KN)
Februari, Perpustakaan Modern Akan Terwujud

Februari, Perpustakaan Modern Akan Terwujud


Bandar Lampung - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menyatakan pembangunan Perpustakaan Modern yang telah direncanakan sebelumnya akan terwujud pada Bulan Februari Tahun 2018 mendatang. 

Gubernur M.Ridho Ficardo akan melakukan peletakan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan Perpustakaan di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan di Jalan H Zainal Abidin Pagar Alam No.52, Labuhan Ratu, Kedaton Bandar Lampung dengan lahan seluas 2,5 Hektar persis depan Kampus Darmajaya.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Edarwan mewakili Gubernur Lampung , Senin (15/1/2017).

Menurut Edarwan peletakan batu pertama (Groundbreaking) nantinya akan dilakukan pada Bulan Februari sebelum masuk masa cuti beliau (Gubernur Lampung) pada tanggal 12 Februari 2018.

Perpustakaan menurut Ridho merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung, dari perpustakaan pelajar dapat memperoleh berbagai sumber informasi. Perpustakaan mempunyai wawasan penting bagi pelajar yang ada di Provinsi Lampung baik Kota maupun Kabupaten.Ujar nya

Dengan adanya Gedung perpustakaan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan aktifitas pelajar dan mahasiswa di sekitaran sekolah  dan kampus, sebab daerah tersebut merupakan pusat pendidikan Pelajar dan Mahasiswa di Provinsi Lampung. seperti Universitas Lampung (Unila), Darmajaya dan UBL serta Sekolah Negeri SD,SMP dan SMA lainnya disana.

Edarwan mengatakan bahwa untuk pembangunan perpustakaan modern akan dilakukan secara bertahap, untuk tahap awal dengan anggaran murni 2018 sebesar 27  Milyar.

Perpustakaan modern akan di bangun empat lantai. Gubernur juga mengungkapkan, perpustakaan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan jurnal-jurnal internasional, serta dipersiapkan berbagai macam fasilitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 

"Mulai dari ruang baca, lounge hingga ruang rapat dan pertemuan yang dapat dipergunakan oleh Dewan Riset Daerah, Forum Rektor, dosen dan para cendekia yang ada di Provinsi Lampung dalam merumuskan pola peningkatan pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung,"  Paparnya. (Red/KN)

1/16/18

Era Gubernur Ridho, Kunjungan Wisatawan Ke Lampung Melonjak Jadi 11.7 Juta di Akhir Tahun 2017

Era Gubernur Ridho, Kunjungan Wisatawan Ke Lampung Melonjak Jadi 11.7 Juta di Akhir Tahun 2017


Lampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyatakan optimis bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung akan terus meningkat pada Tahun 2018. Hal tersebut berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata RI, yang menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang berkunjung ke Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Pada 2016, kunjungan wisatawan mancanegara di Lampung mencapai 155.053 pengunjung. Capaian tersebut meningkat sekitar 40 ribu dari tahun 2015, yakni 114.907 wisatawan. 

Kepala Dinas Pariwisata Lampung Budiharto, mengatakan, pada oktober 2017 lalu, kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai delapan juta kunjungan. Namun data terakhir yang diterima dari kementerian pariwisata per Desember 2017 memperlihatkan angka yang lebih mengejutkan.

Kunjungan wisatawan nusantara Ke Provinsi Lampung pada bulan desember 2017 berjumlah 11.734.804 kunjungan. Menempatkan Provinsi Lampung diposisi peringkat 10 Nasional, mengalahkan Bali yang berada di posisi 11 Nasional (10jt). Angka tersebut juga jauh melebih target yang ditetapkan, yakni tujuh juta.

Sebelumnya, Provinsi Lampung menempati posisi ke sembilan untuk kunjungan wisatawan nusantara pada Oktober 2017. Posisi tersebut juga mengalahkan Bali yang berada di posisi sebelas. Data tersebut dihitung menggunakan  teknik lalu lintas pergerakan wisatawan melalui telepon seluler oleh Kementerian Pariwisata dan PT Telkom.


Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, menyatakan capaian tersebut tidak terlepas dari makin mudahnya akses ke Lampung, baik melalui darat maupun melalui Bandara Radin Intan II.

selain itu beberapa event berskala nasional dan internasional yang di gelar oleh Provinsi Lampung turut mendongkrak jumlah kunjungan Wisatawan ke Provinsi Lampung. Di antaranya Hari Keluarga Nasional, Hari Kopi Internasional, dan sejumlah acara nasional lainnya yang mulai gencar memilih Lampung sebagai tuan rumah.

"Peningkatan kunjungan ini juga merupakan prestasi bagi seluruh pelaku pariwisata, mulai pengelola hotel, restoran, pengelola tempat wisata, dan transportasi. Sektor-sektor ini yang punya efek ganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ridho.

Pertumbuhan hotel di Lampung sendiri naik. Beberapa di antaranya bahkan ditopang dengan lokasi yang tidak jauh dari destinasi wisata. "Beberapa dekat dengan Pulau Pahawang dan pulau-pulau di sekitar Teluk Lampung, sehingga bisa dikemas menjadi one day tour." pungkas Gubernur Ridho. (Red/KN)
Lahirkan Generasi Berkarakter, Kwarcab Pramuka Pesawaran adakan KMD

Lahirkan Generasi Berkarakter, Kwarcab Pramuka Pesawaran adakan KMD


Pesawaran - Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Pesawaran membuka secara resmi kursus Mahir Tingkat Dasar ( KMD) 2018 di Perguruan Diniyyah Putri Lampung, senin (15/1/2018). Pelaksana KMD ini adalah Perguruan Diniyyah Putri Lampung bekerja sama dengan kwartir cabang Pesawaran, di ikuti sebanyak 124 peserta terdiri dari 22 Peserta Pa dan 102 Peserta Pi yang merupakan pembina di Gugus Depan (Gudep)  sekolah SD, SMP dan SMA/MA/SMK Se-kwartir cabang pesawaran.

Pemimpin Kursur (Pinsus) KMD Kak Maimun Syawkat mengatakan, kegiatan kursus ini merupakan program dari waka binawasa yang dipimpin oleh kak Ahmad Yusro, dan akan berlangsung selama enam hari mulai dari senin 15 januari s/d sabtu 20 januari 2018.

“Nantinya para peserta KMD akan diberi pembekalan dan juga ujian tentang materi yang telah diberikan, kita yakin akan bisa mencetak pembina yang handal yang akan membina di Gugus Depannya masing-masing,"ucap kak maimun saat diwawancarai.

Sementara, kak Aria Guna selaku Ketua Kwartir Cabang Pramuka Pesawaran berharap, seluruh peserta KMD agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh sungguh,  sehinga nantinya para peserta bisa menjadi pembina yang mempunyai keterampilan di bidang pramuka.

“Diharapkan kepada seluruh peserta KMD agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh sungguh,  sehinga nantinya para peserta bisa menjadi pembina yang mempunyai keterampilan di bidang pramuka dan dapat melahirkan adik adik pramuka yang tangguh di sekolah serta siap untuk menjadi generasi yang berkarakter demi perubahan bangsa menjadi lebih baik,” pungkasnya. (Agung/KN)
Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Cagub-Cawagub Lampung Ditunda,  Ini Alasannya

Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Cagub-Cawagub Lampung Ditunda, Ini Alasannya


Bandar Lampung - Pengumuman tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yang dijadwalkan Selasa (16/1/2018) diundur. Penundaan pengumuman hasil tes kesehatan menjadi tanda banyak pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung akan mengumumkan Rabu (17/1/2018) besok, bersamaan dengan pengumuman berkas Calon dan Wakil Calon Gubernur Lampung.

Ketua KPU Dr. Nanang Trenggono mengatakan, pengunduran pengumuman tes kesehatan tersebut tidak ada masalah lain. Penundaan lantaran agar berbarengan dengan pengumuman berkas Cagub dan Cawagub Lampung.

“Hari ini kita hanya serah terima berkas kesehatan dari Tim Dokter. Berkas tersebut diserahkan oleh Direktur RSUAM,” jelas Nanang.

Ia menambahkan, pengumuman berkas kesehatan jasmani dan rohani disampaikan besok agar jika ada perbaikan bisa langsung diumumkan. Pengumuman kesehatan dan berkas akan dihadirkan Paslon, Partai pengusung, Bawaslu dan lainnya dalam rapat pleno terbuka.

“Bila dari 23 pemeriksaan tes kesehatan dinyatakan ada yang tidak sehat maka akan diganti. Untuk berkas yang masih kurang dan akan diperbaiki selama tiga hari pada tanggal 18,19 dan 20,” terangnya. (*)
Perkuat Perencanaan, Gubernur Minta Jajarannya Kuasai Permendagri No. 86 tahun 2017

Perkuat Perencanaan, Gubernur Minta Jajarannya Kuasai Permendagri No. 86 tahun 2017


BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Muhammad Ridho Ficardo meminta jajaranya menguasai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 agar dapat lebih mematangkan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah. Hal itu disampaikan Gubernur, melalui Plt. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, dalam acara Sosialisasi Permendagri Nomor 86 tahun 2017, di Hotel Emersia,  Selasa (16/1/2018).

"Kita harus fokus dalam menerima pengarahan dari Kemendagri sebagai bekal dalam pelaksanakan tugas perencanaan. Sehingga semakin bertambah kualitas perencanaan serta meningkatkan akselerasi pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Hamartoni dalam acara yang juga dihadiri Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Muhammad Hudori .

Sosialisasi Permendagri 86 tahun 2017 ini membicarakan tentang perencanaan, sinergi pembangunan, serta mekanismenya. Selain itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu senantiasa dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh seluruh jenjang pemerintahan. Kegiatan ini memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan di daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta mengimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pembangunan yang lebih nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Hamartoni juga memberikan beberapa arahan dan penekanan di antaranya setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah wajib memiliki dan memelihara dokumen perencanaan, mulai dari renja OPD, renstra OPD, RKPD, RPJMD dan RPJPD, serta perlunya mengimbangi alokasi belanja publik dengan upaya strategis menggali potensi sumber-sumber pembiayaan secara lebih optimal. “Selain itu, perlu melakukan efisiensi dan mengalokasikan belanja, mensinergikan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, mensinkronisasikan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran perencanaan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun perencanaan daerah,” ujar Hamartoni.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Muhammad Hudori menjelaskan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memiliki ruang lingkup tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPKMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat menjelaskan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menggantikan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. “Permendagri 86 tahun 2017 lebih rinci, tidak hanya penyusunan APBD tahunan, tetapi juga bagaimana menyusun RPJP, RPJMD termasuk rencana rencana kerja tahunan. Karena itu perlu disosialisasikan terutama bagi kabupaten/kota termasuk Provinsi yang akan melaksanakan pilkada dan bagi kabupaten yang sedang menyusun RPJMD,” ujar Taufik. (Red/KN)