Konkrit News

12/12/19

Hermawan: Generasi Hukum Syariah Miliki Peluang Besar Berperan Dalam Perekonomian Nasional

Bandar Lampung -- Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Prodi Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung mengadakan Seminar Hukum Nasional dengan tema "Kontribusi Hukum Ekonomi Syariah Di Era Melenial Dalam Pembangunan Hukum Nasional", Rabu (11/12/2019). Acara tersebut berlangsung di GSG Fakultas Syariah, dengan menghadirkan Fasilitator dari Praktisi Muda Lampung bidang Hukum dan juga selaku ketua Umum APSI Lampung Hermawan,. SH.I,.M.H.,SHEL dan Akademisi Hukum Ekonomi Syariah Sri Nikmah Putri,S.E.I.,M.E.

Arisandi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang baru saja genap dilantik 14 hari lalu melakukan langkah cepat nan nyata dalam berkontribusi HMJ Mualah di UIN Raden Intan khususnya Fakultas Syariah.

Arisandi dalam sambutanya mengatakan tujuan dari diadakan seminar Hukum Nasional tersebut, guna memberikan pemahaman hukum syariah secara luas kepada mahasiswa.

"Didalam momentum UAS dan keterbatasan waktu HMJ Muamalah yang baru saja dilantik, kita alhamdulilah bisa melaksanakan program kerjanya dengan cepat dan juga mendapatkan dukungan posotif dari jurusan. Harapannya kedepan dapat lebih baik lagi," ucap Arisandi.

Selain itu, Ketua pelaksana acara M.Fajar Maulana dalam sambutannya juga mengatakan sangat turut gembira acara yang sudah dipersiapkan panitia dalam waktu singkat penuh antusias. "Kita panaitia sangat bahagia, apa yang telah kita perjuangkan bersama panitia bisa ramai seperti ini, yang tadinya hanya menyiapkan 100 sertefikat ternyata yang hadir membludak dari kouta," ujar Fajar.

Acara dibuka langsung oleh Kepala jurusan (KAJUR) Muamalah Khoirudin.MSI dalam sambutnya awalnya ia sedikit tidak yakin dengan niat baik HMJ. akan tetapi dengan melihat ke optimisan panitia seminar nasional tersebut dapat digelar sukses dan ramai. "Awalnua saya dalam hati sedikit meragukan, apalagi baru dilantik tetapi apa yang saya ragukan terbukti hari. saya atas nama mewakili jurusan mengapresiasi kinerja kepungurasan HMJ yang begitu optimis," ucap Khoirudin.

Ditempat yang sama, Hermawan selaku pemateri menjelaskan peluang kedepannya bagi generasi hukum ekonomi. Hal itu yang ia lihat dari bonus Demografi Indonesia dalam beberapa tahun kedepan.

"Bonus Demografi beberapa tahun ke depan merupakan peluang bagi adik-adik hukum ekonomi, tentunya dengan peningkatan usia muda produktif dalam perekonomian tentunya ada koridor hukumnya, ditambah lagi jurusan muamalah ini. selain belajar hukum ekonomi ditambah juga ada hukum ekonomi syariah yang artinya ibarat gelas air yang terisi cukup penuh untuk adik-adik," paparnya.

Selain itu, Sri Nikmah Putri dalam pemaparannya sedikit menjelaskan perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. "Apabila kita membicarakan ekonomi konvensional tentunya kita membicarakan bunga begitu juga sebaliknya ekonomi syariah tentunya membicarakan sistem bagi hasil, dari situ keduanya memiliki sisi negati dan positifnya. tetapi lebihnya ekonomi syariah bersistem bagi hasil dari seluruh kegiatannya," ucap Nikmah.

Acara yang digelar sejak jam 13:00 WIB berakhir hingga pukul 15:46, juga diisi dengan sesi tanya jawab yang membuat forum seminar menjadi lebih meriah. (Eri/KN)

12/11/19

Kakimal Lampura : Jadikanlah Pangkat Untuk Mencari Keberkahan Allah SWT

Lampung Utara|konkritnews.com

Letkol Laut, KH. Sri Depranoto S.Ag., M.Pd, Selain menjabat sebagai Kakimal Lampung Utara ternyata beliau juga piawai dalam pendakwah siar-siar keislaman.

Hal itu di tunjukan pada saat ia menghadiri sekaligus memberi ceramah di acara HUT Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) ke-7 Tahun 2019.

Acara yang bertema “PERS MENGUATKAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS DIGITAL” di kantor IWO Jalan Dahlia. Rabu, (11/12).

Acara tersebut di hadiri Plt. Bupati Lampura di wakilkan oleh Plt. Kadis Kominfo, Ketua DPRD Romli Amd, Kakimal Lampura, Letkol Laut KH. Hi. Sri Depranoto S.Ag, M.Pd, Dandim 0412 Lampura di wakilkan Danpok 2 Unit Intel Kodim, Kapolres di wakilkan oleh Humas, Kajari Lampura di wakilkan oleh Kasi Intel Kejaksaan, Plt. Kadis Kominfo, Ketua IWO Provinsi Lampung, Riko Amir, berserta para Ketua Organisasi Pers Lampung Utara.

Dalam Tausiahnya, Letkol Laut KH. Sri Depranoto S.Ag, M.Pd, menyampaikan, bahwasanya kita banyak bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Pencipta Semesta Alam, karena kita masih diberi Nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudah mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT.

Yang perlu kita ketahui, kita harus selalu, saling bahu membahu satu sama lain dan saling menyayangi. Pangkat, jabatan, harta kekayaan dan lain-lain itu hanya titipan dari Allah SWT.

Untuk itu mulai dari saat ini mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan, mari kita tingkatkan iman dan sholat kita, sebelum kita di sholatkan.

"Saya hadir disini saya ingin coba mengingatkan sekaligus mengajak untuk kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi agar menjalankan profesi dan pangkat kita masing-masing untuk mencari keberkahan dari Allah SWT, karena pada dasarnya jabatan hanya sementara, semoga saya dijauhkan dari kesombongan," tuturnya.

Sementara itu Ketua PD IWO Lampura, Khoiril Syarif, S.E, dalam sambutannya menyampaikan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua undangan yang berkenan hadir dalam acara HUT IWO ke 7, baik dari Pemerintah daerah, DPRD dan Forkopimda, Ketua-ketua Organisasi Pers, Ketua Ormas se-Kabupaten Lampung Utara yang telah hadir dalam acara ini.

"Semoga HUT IWO ke 7 mampu menjadi momentum dan gerbang pemersatu kita selaku insan Pers yang ada di Kabupaten Lampung Utara khususnya, Indonesia pada umumnya," Ucap Khoiril Syarif.

Di tempat sama, Plt. Bupati Lampura, Hi. Budi Utomo, di wakili Plt. Kadis Kominfo Sanny Lumi menyampaikan, "Selamat HUT IWO ke 7 Tahun 2019. Mudah-mudahan IWO Lampura dapat bersinergi bersama Pemkab mewujudkan pembangunan Lampura yang lebih baik lagi, terutama pembangunan disektor informasi publik, pemberitaan yang mendidik, membangun dan berimbang," tutupnya

(Albet)

Polres Lampung Utara Ungkap 84 Kasus Dengan 102 Tersangka Dalam OPS Cempaka Krakatau 2019

Lampung Utara|konkritnews.com

Kepolisian Resor Lampung Utara selama melaksanakan Operasi Cempaka Krakatau 2019 berhasil mengungkap 84 kasus dengan mengamankan 102 tersangka.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K, mengatakan, dari 84 kasus tersebut diungkap jajarannya selama Ops Cempaka 2019 dari berbagai tindakan baik dari Premanisme, Kejahatan Jalanan (Curas, Curanmor, Jambret), Perjudian, Prostitusi, Debt Collector yang menggunakan jasa preman dan Kejahatan Lainnya.

"Sebanyak 102 orang tersangka ini dari hasil ungkap 84 kasus yang dijalankan selama Ops Cempaka Krakatau 2019 yang dilaksanakan selama 14 hari sejak tanggal 25 November hingga 8 Desember 2019," kata AKBP Budiman Sulaksono didampingi Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba dan para Kapolsek saat gelar Konferensi Pers, Rabu (11/12).

Dijelaskannya, dari 84 kasus tersebut terdiri dari 3 kasus premanisme, Curas 3 kasus, Curat 8 kasus, Curasmor 3 kasus, Curanmor 4 kasus, senjata tajam 21 kasus, perjudian 17 kasus, narkoba 8 kasus, kejahatan lainya 7 kasus, dan miras 10 kasus.

Barang bukti yang diamankan dalam berbagai perkara yang diungkap tersebut diantaranya, Mobil 2 unit, Sepeda Motor 12 unit, Sajam 21 bilah, Uang Rp. 7.158.000, Kartu Remi 8 set, Hp 18 unit, Sabu 72 paket, Ekstasi 1 butir, Exilgan 2 butir, Ganja 1 amplop, Miras 1276 berbagai merk dan lain-lain 346 macam.

"Keberhasilan Ops Cempaka ini berkat doa dan dukungan dari masyarakat dengan kerja keras serta keserius kita dalam melaksanakan Ops Cempaka ini," ujar Kapolres.

Lanjut Kapolres, menjelang pelaksanaan natal dan tahun baru jajarannya akan terus melakukan patroli bersama masyarakat untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang aman dan nyaman.

"Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang perayaan natal dan tahun baru 2020 di wilayah hukum Polres Lampung Utara akan melakukan operasi lilin dan menempatkan personil di daerah rawan kamtibmas dan di rumah-rumah ibadah," paparnya.

(Albet)

Pembangunan Sumur Bor di Tiyuh Margo Mulyo Diduga Jadi Ajang Korupsi

Tulang Bawang Barat - Pembangunan satu unit Sumur Bor di Tiyuh Margo Mulyo kecamatan Batu Putih kabupaten Tulang Bawang Barat diduga menjadi ajang korupsi oleh aparatur desa setempat.

Saat tim hendak mengkonfirmasi bangunan dengan pagu anggaran mencapai Rp. 43.351.400,- kepala kampung yang hendak dimintai keterangan sulit untuk ditemui, menurut pantauan tim saat mendatangi kediamannya, Rabu (11/12/2019), kepala tiyuh Margo Mulyo selalu tidak ada ditempat bahkan dihubungi melalu telpon selulernya pun tidak merespon atau tidak aktif.

Berdasarkan penilaian dari beberapa warga yang enggan disebutkan namanya, bentuk bangunan Sumur Bor itu tidak sesuai dengan nilai yang telah dianggarkan melalu dana desa.

Sampai berita ini diterbitkan, kepala Tiyuh Margo Mulyo belum bisa dihubing, bahkan sampai tiga kali didatangi rumahnya untuk dikonfirmasi kepala Tiyuh tersebut selalu tidak ada dirumah. (Jahari/Holidi/KN)

Pengurus Lazisnu Provinsi Lampung Periode 2018 - 2023 Resmi Dilantik

Dirut PTPN VII: Manajemen Publikasi Itu Kunci Citra Korporasi!

BANDAR LAMPUNG - “Saya tidak minta rekan-rekan humas di Kandir maupun di Unit untuk menyembunyikan informasi, tetapi informasi tentang kita harus di manag. Dengan manajemen publikasi yang baik, kita tidak perlu bersembunyi dari media. Bahkan, teman-teman wartawan justru akan mendukung dan membantu kita memecahkan masalah.” Hal ini disampaikan Direktur Utama PTPN VII Muhammad Hanugroho pada Pelatihan Kehumasan dan Jurnalistik untuk karyawan PTPN VII, Rabu (11/12/19).

Di hadapan 28 utusan dari Kantor Direksi dan dari Unit-Unit, Oho, sapaan akrab Muhammad Hanugroho berpesan agar pengetahuan tentang strategi komunikasi dengan stakholder, terutama media diintensifkan. Sebab, kata dia, sebagus apapun kinerja suatu korporasi, jika tidak di publikasikan secara baik akan mengalami kendala percepatan.

Oho menegaskan, pers atau wartawan bukan profesi yang harus harus dihindari dalam kondisi apapun. Ketika ada keberhasilan, fungsi pers mempunyai tempat di perusahaan kita menyampaikan kepada publik agar success story itu dapat menginspirasi pembaca. Sedangkan jika perusahaan sedang ada masalah, media massa adalah mitra untuk memberikan opini positif untuk perbaikan.

“Jadi, pers itu mitra, sama sekali bukan rival, apalagi musuh. Teman kita yang bekerja di media itu umumnya memiliki pandangan yang lebih komprehensif sehingga bisa memberi masukan konstruktif. Kita harus bergaul secara mutualistis,” kata dia.

Pelatihan yang diadakan selama dua hari di GSG PTPN VII itu menghadirkan beberapa nara sumber profesional. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung mengirim Wirahadikusuma dan Nizwar untuk menyampaikan materi hukum dan kode etik jurnalistik.

Dari internal, hadir juga Direktur Komersil PTPN VII Achmad Sudarto yang menyampaikan materi tentang jurnalistik online. Peraih Top CIO on Digital Implementation pada Top Digital Award 2019 itu mengatakan, dunia saat ini sudah borderless dari sisi teknologi informasi. Dalam kondisi seperti ini, setiap kita tidak bisa bersembunyi dari kejaran informasi.

“Saya ini orang IT, bahkan beberapa kali dapat penghargaan tingkat nasional. Tetapi untuk Anda ketahui, saya tidak masuk dan mengikuti media sosial. Kenapa, karena saya tahu risikonya,” kata dia.

Meskipun demikian, dia bukan tidak tahu isi dari begitu banyak medsos. Seara gamblang dan terang, Darto, sapaan akrabnya, menguliti begitu banyak detail tentang seluk-beluk aliran deras informasi yang beredar.

Sesi lain disampaikan Arief Syaifudin Zuhri, Kasubbag Protokol dan Humas PTPN VII tentang strategi membangun relasi dengan pers. Ia menyatakan, media adalah satu entitas yang banyak memiliki sudut perspektif tentang suatu masalah maupun lembaga. Dengan caranya menggali informasi, wartawan akan menemukan apapun tentang suatu keadaan dalam korporasi, meskipun sekuat tenaga disembunyikan.

“Kita harus terbuka dengan kawan-kawan wartawan. Jangan pernah sekalipun memosisikan wartawan sebagai momok yang ditakuti. Apapun kondisinya, wartawan adalah teman berdiskusi yang bisa sangat akurat memberikan masukan kepada kita,” kata dia.

Untuk memperkaya wawasan tentang informasi publik, panitia juga menghadirkan Wakil Ketua KIP Lampung As'ad Muzzamil untuk memberikan materi. Pelatihan yang mengusung tema "Membangun Good Corporate Image melalui Perspektif Stakelholder" dilanjutkan dengan praktek membuat press release yang kreatif dipandu Sudarmono, konsultan media. Mereka akan membuat simulasi berita dengan mengambil sampel nara sumber dan bahan berita dari sekitar lokasi acara.

Domu Junifert, salah satu peserta pelatihan dari Distrik Cinta Manis mengaku materi dalam pelatihan ini sangat penting bagi humas di unit-unit. Ia mengatakan, hubungan perusahaan dengan media di unit-unit pada umumnya terkendala oleh kecakapan membangun relasi yang saling menguntungkan. (Rls/KN)

11 Pejabat Main-main Mengucap Sumpah, Gubernur Arinal Murka

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi murka, hal tersebut diakibatkan karena sikap main-main dan terkesan tak profesional yang ditunjukan sebelas pejabat pratama Pemprov Lampung saat pengambilan sumpah (pelantikan) di gedung Balai Keratun, Rabu (11/12/2019).

“Ulangi! Ini tidak ditatar ya, mengucap sumpah ko ngak ngok ngak ngok, gak jelas,” tegur orang nomor satu di Provinsi Lampung ini di hadapan Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto.

Kemarahan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak sampai di situ. Saat menyampaikan sambutan seusai prosesi pelantikan, dengan tegas Arinal mewanti-wanti sebelas pejabat tersebut untuk berkorban, ikhalas mengabdi dan menjalankan tugas dengan baik.

“Saya minta fokus dan khidmat. Jika ada yang terlambat datang tutup pintu. Saya ini lagi kurang sehat, mengucap sumpah kepada Allah Subhana Wataalla ko ngak-ngok ngak-ngok. Saya tidak ingin ada yang seperti ini lagi, jika terulang kembali akan saya nonjob kan. Kita ini sudah enak, gak kaya pejuang melawan penjajah belanda dulu, mengorbankan jiwa dan raga,” tegasnya.

Diketahui, saat prosesi pengambilan sumpah, sebelas pejabat pratama Pemprov Lampung tersebut tidak serempak dan tegas menjawab pertanyaan Arinal Djunaid apakah mereka siap dilantik atau tidak. Kemudian para pejabat tersebut pun ada beberapa yang terbata-bata mengulangi naskah pelantikan yang dibacakan Arinal Djunaidi.

Terkait hal tersebut, Ketua Lembaga Monitoring Pembangunan Indonesia (LMPI) Provinsi Lampung Sofian Akmad memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas ketegasan sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tersebut.

Menurutnya, apa yang dilakukan Gubernur Arinal sudah tepat. Sebab, pengambilan sumpah merupakan prosesi sakral, jadi harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh.

“Sumpah adalah janji pada Allah Subhana Wataala, jadi harus dilakukan dengan khidmat. Kalo bersumpah di hadapan Allah saja tidak serus, apa lagi dalam bekerja nanti. Sikap tegas pak gubernur sangat wajar, sekali-sekali memang para kepala-kepala dinas/biro harus mendapatkan shock terapy,” tutup Sofian.

Berikut daftar sebelas pejabat pratama Pemprov Lampung yang dilantik.

1. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Tina Malinda

2. Kepala BKD Lukman

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Febrizal Levi

4. Dinas Koperasi dan UMKM Agus Nompitu

5. Dinas Perhubungan Bambang Sumbogo

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Thomas Edwin

7. Kabiro Humas Dan Protokol Yudi Hermanto

8. Kabiro Pemerintahan dan Otda Nirlan

9. Kabiro Perekonomian Elvira Umihanni

10. Direktur Umum dan Keuangan RSUAM dr Elitha Martharina Utari

11. Kadis PMD Lampung Syaiful Dermawan dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah Hukum dan Politik. (*/KN)

KPU Lampung Gelar Bimtek Tatacara Pencalonan Pilkada 2020

Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Tatacara Pencalonan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 8 Kab/Kota Se-Provinsi Lampung, Selasa (10/12/2019). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Emersia ini dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami. Dalam sambutanya memberikan arahan bahwa proses pencalonan merupakan tahapan pemilihan yang krusial sehingga harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu dalam bimbingan teknis ini selain narasumber dari KPU Provinsi Lampung juga dari KPU RI.

Ismanto dalam penyampaian materi menjelaskan mengenai tahapan-tahapan Pencalonan mulai dari Penyerahan Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan sebaran calon perseorangan, pencalonan dari Partai Politik, Pendaftaran Calon, sampai dengan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

“Perlu diperhatikan bahwa Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan, Pendukung tersebut wajib terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilhan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu. Nah jika tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,” jelasnya.

Dukungan dari pendukung dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan berupa Surat pernyataan dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan. Dukungan Disusun secara perorangan (1 pendukung 1 surat pernyataan), Dibuat 1 (satu) rangkap asli dengan diTanda Tangani oleh Pendukung tanpa dibubuhi materai. Dukungan tersebut Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/ kelurahan.

Selanjutnya setelah proses penyerahan dukungan dilanjutkan dengan Pengecekan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran, Verifikasi Administrasi, verifikasi factual dan rekapitulasi dukungan. Jika terdapat perbaikan maka prosesnya sama seperti proses awal.

Lebih lanjut ismanto juga menjelaskan mengenai proses pendaftaran calon baik melalui partai politik maupun perseorangan. Syarat pencalonan jika melalui Partai Politik yaitu 20% dari jumlah kursi DPRD hasil Pemilu Anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan atau dapat juga 25% dari jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Terakhir di daerah yang bersangkutan.

Materi selanjutnya dari Perwakilan KPU RI, pak Bagus, mejelaskana mengenai Aplikasi Pencalonan yang akan membantu KPU dalam proses pencalonan baik Perseorangan maupun partai politik. Beliau menjelakan bahwa fungsi silon bagi KPU yaitu membantu pada saat pencalonan seperti penelitian kegandaan, pendaftaran calon, penelitian sayrat pencalonan dan syarat calon, sampai dengan mempublikasi hasil proses pencalonan pemilihan 2020.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari ini selain pemaparan dari KPU Provinsi Lampung dan dari KPU RI juga disi dengan laporan KPU Kabupaten dan Kota dalam Persiapan Pemilihan Serentak di masing-masing daerah. (Red)

12/10/19

Walikota Bandar Lampung Dinilai Gagal Kelola Pasar

Bandar Lampung - Ditemui saat APPSINDO (Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia) melakukan audiensi di DPRD bersama Fraksi PKS (9/12) yang dihadiri oleh seluruh pengurus APPSINDO bersama anggota DPRD Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan ini perwakilan APPSINDO diterima oleh Bapak Agus Djumadi, Amd., dan Bapak Sopyan Sauri, S.Pd. Diskusi ini berlangsung dialogis dan kontruktif tersebut APPSINDO Menyatakan bahwa Meskipun jumlah pasar tradisional lebih banyak dibandingkan pasar modern 31 pasar tradisional dan 22 pasar modern ironisnya, terjadi penurunan laju PDB (Produk Domestik Bruto) Bandar Lampung yakni: 5,67 (2014), 0,27 (2015), 3,60 (2016) dan 3,59 (2017) (BPS, 2018) ini menandakan adanya anomali dalam pengelolaan pasar bagaiman mungkin jumlah pasar banyak tetapi sumbangan ekonomi justru selalu menurun Ujar Kukuh Pandu Herlambang aktivis kerakyatan yang terus berjuang demi kesejahtraan pedangan pasar ini.

Sehingga, Hal ini menandakan berdasarkan fakta ekonomi diatas mengindikasikan terjadinya miss tata kelola Pasar tradisional sehingga tidak mampu mendorong ekonomi Bandar Lampung meskipun jumlahnya yang lebih banyak dari pasar modern, namun justru tidak mampu mendongkrak ekonomi di Bandar Lampung dibuktikan dengan laju PDB sector perdagangan besar dan eceran yang cendrung menurun. Seperti kasus pengelolaan pasar semep dan bambu kuning yang carut marut atau penggusuran pasar disukarame (2017). Bagaimana mungkin pasar dibangun tetapi tidak jelas hak dan kewajibannya bahkan ada anggota kami yang sudah membyr kredit toko tidak memperoleh unitnya seperti terjadi di Pasar Bambu Kuning belum lagi di Pasar Smep sudah 4 tahun baru dibangun karena akan pilkada baru dibangun lagi Ungkap Kukuh Pandu Herlambang (Sekertaris Umum APPSINDO Lampung).

Searah dengan pendapat diatas Anggota DPRD Fraksi PKS. Menyatakan bahwa memang jika melihat tidak adanya nomeklatur pasar di pemerintahan Kota Bandar Lampung menyiratkan adanya kejanggalan terlebih PD Pasar juga ternyata tumpang tindih dengan PD Perindustrian dan Perdagangan sehingga pengelolaan pasar tidak terpokus, sudah tidak ada nomeklatur atau dinas malah kerjaan pengelolaanya dibagi- bagi ungkap Agus djumadi, Amd. Anggota DPRD mantan aktivis dan pejuang rakyat ini.

Selain itu, agus mengungkapan kejanggalan ini disebabakan oleh cara pikir pemerintah daerah yang hanya berfikir serapan anggaran, disinyalir dihilangkan dinas pasar pada nomeklatur karena Kota Bandar Lampung sudah tergolong Kota dengan klasfikasi A sehingga perlu dikelola oleh PD (Perusahaan Daerah) agar memperoleh bagian dana transfer yang besar dari pusat namun, karena tidak didukung oleh pemikiran penciptaan sumber PAD baru sehingga PD (Perusahaan Daerah) hanya ditugasi menagih retribusi saja tanpa mempertimbangkan perbaikan sistem dan pengelolaanya terlebih tumpang tindih antar PD seperti kasus diatas sehingga kami sedang mengkaji perbaikan ini dan akan mendorong adanya dewan pasar agar kerja pengelolaan pasar lebih efektif, tambahnya.

Maka bedasarkan fakta diatas Walikota Bandar Lampung telah gagal mengelola pasar atau terjadi salah urus pasar sehingga kami meminta pertanggung jawaban walikota untuk menyelesaikan hal ini yakni: sehingga ada beberapa langkah strategis yang harusnya dilakukan segenap pemangku kebijakan: 1. Perlunya Peremajaan Pasar Tradisional namun tetap memperhatikan kearifan pedagang dengan skema yang menguntungkan pasar tradisional, dengan tujuan mengembalikan peran pasar tradisioanal sebagai mesin perekonomian rakyat. 2. Membangun komunikasi yang searah antara pedagang dan pemerintah agar tercipta pembangunan ekonomi yang bertumpu pada rakyat dan dinikmati rakyat melalui pembuatan forum komunikasi pedagang. 3. Membangun strategi perencanaan pengembangan pasar sesuai dengan strategi pembangunan daerah dan visi misi kepemimpinan daerah agar tercipta model pembangunan yang sinergis antara pemerintah dan aparatur pasar ungkap Wendy Aprianto (Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi, dan UMKM APSSINDO).

Kami berharap bersama stake holder termasuk DPRD untuk mengawal pembangunan ekonomi Bandar Lampung yang pro rakyat dan pedangan pasar, jika ingin membangun ekonomi berbasis sumber ekonomi yang real maka perbaiki kualitas pasar tradisional, infrastruktur dan tata kelolanya jika itu dilakukan niscaya pasar tradisional akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tambah Wendy Aprianto. (Red)

Pertemuan Gubernur Arinal dengan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mataliti Perkuat Kemitraan untuk Percepatan Pembangunan

BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap pertemuannya dengan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mataliti menjadi wadah komunikasi dan penguatan kemitraan untuk percepatan pembangunan menuju kesejahteran masyarakat.

Hal itu diungkapkan Gubernur saat menyambut rombongan DPD RI beserta rombongan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Lampung Selasa, ( 10/12/2019).

“Semoga pertemuan ini menjadi momentum bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di Provinsi Lampung khususnya maupun nasional pada umumnya," kata Gubernur Arinal.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan posisi Provinsi Lampung di gerbang Pulau Sumatera dan memiliki basis ekonomi di bidang pertanian dalam arti luas ( seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan)

“Sektor pertanian memiliki peranan penting karena 47,97% penduduk Lampung bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 30% dari total PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2018 yang mencapai angka Rp. 333T,” jelas Gubernur Arinal.

Menurut Gubernur, Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan di antaranya padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, kopi, lada, kambing dan udang.

Untuk mendayagunakan semua potensi yang dimiliki itu Provinsi Lampung secara optimal berupaya mengatasi berbagai permasalahan seperti menurunkan angka kemiskinan, meningkat Indeks pembangunan manusia ( IPM), meningkatkan produktifitas pertanian, pengembangan potensi wisata hinggga permasalahan keterbatasan fiskal. Provinsi Lampung juga membutuhkan sinegitas dengan semua pihak termasuk memperkuat seinergitas dan kemitraan dengan DPD RI.

“Untuk mendayagunakan potensi secara optimal dan sebagai upaya mengatasi berbagai tantangan yang di hadapi Pemprov, kita perlu membanguna kerjasama, koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergitas antar jenjang pemerintahan termasuk pemerintah pusat sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung ”, kata Gubernur.

Terkait sinergitas dengan DPD RI, Gubernur menyampaikan beberapa agenda Pembangunan Provinsi Lampung yang membutuhkan sinergitas dan koordinasi yang terintegrasi dari semua stakeholder dalam pelaksanaanya di antaranya peningkatan beberpa status jalan Provinsi menjadi jalan Nasional, Pembangunan Jalan Tol khusus menuju pelabuhan panjang, pembangunan jembatan pancang, pembangunan jalan jalir dua mulai dari padang cermin hingga tanggamus, penhgembangan Bandar Udara Internasioanal Radin Inten II.

Kemudian, pengembangan Bandara Pekon Serai dan Bandara Gatot Subroto, pembangunan Kereta Api Bandara Radin Inten II – Kota Bandar Lampung dan Sky Bridge, hunffa pengolahan sampah regional terpadu dengan pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah ( PLTSa).

Tidak hanya itu, Gubernur juga memaparkan tentang pembangunan kawasan terintegrasi pariwisata di wilayah Bakau Heni tambah Gubernur.

Saya berharap hasil dari pertemuan ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi DPD RI dalam menentukan kebijakan dan juga dukungan kepada kami demi kemajuan daerah dan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mataliti disebutkan tujuan kunjungan mereka adalah menyerap aspirasi dan mengetahui perkembangan daerah sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Lampung Rakyat Lampung Berjaya.

“Presiden Jokowi menekankan 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu mendorong peningkatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pertambahan lapangan kerja,” kata La nyalla

Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainuddin, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay sejumlah Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lmapung, Forkompimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rektor UBL dan Kepala OJK Provinsi Lampung. (Rls)

Ikatan Sanggar Marga Way Lima Akan Gelar Deklarasi & Manjau Pekon Lampung Bersatu

Pesawaran - Ikatan Sanggar Marga Way Lima (ISMA) Akan Menggelar Acara Deklarasi sekaligus Acara Manjau Pekon Lampung Bersatu di Kebumian Marga Way Lima pada Minggu, 22 Desember 2019 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Sandi Victori selaku Ketua Umum Ikatan Sanggar Marga Way Lima (ISMA) saat di konfirmasi oleh Tim Konkritnews.com selasa, (10/12/2019).

Sandi Mengatakan, Kegiatan tersebut akan di ikuti oleh 28 Sanggar yang tergabung dalam Ikatan Sanggar Marga Way Lima (ISMA) dan akan diikuti 85 Desa/Pekon yang tergabung dalam Organisasi Lampung Bersatu.

Sandi Mengungkapkan, Tujuan terbentuknya ISMA ialah sebagai Wadah dari sanggar-sanggar yang ada di Marga Way Lima sebagai bentuk Kepedulian Pemuda (Muli Mekhanai) terhadap pelestarian Budaya salah satunya dalam melestarikan adat budaya baik itu Butabuh, Tari Tradisional maupun Wawancan dan lainnya.

Sandi Berharap, dengan di Deklarasikannya Ikatan Sanggar Way Lima (ISMA) ini bisa menambah semangat pemuda (Muli Mekhanai) dalam menghidupkan kembali sanggar-sanggar yang ada dan mendorong Pemerintah untuk ikut serta mendukung dan melestarikan Adat Budaya Lampung".tutupnya. (Agung)

SMAN 2 LIWA DIDUGA TERINDIKASI KORUPSI DENGAN MODUS MARK-UP MURID DAN BELANJA DI BEBERAPA KOMPONEN

Lampung Barat|konkritnews.com

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat, dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun menjadi wajib belajar 12 tahun, dana BOS dikelola oleh tim BOS Sekolah masing-masing secara mandiri, dengan mengacu pada juklak/juknis dari Kemendikbud yang transparansi dan akuntabel. Selasa, (10/12/2019)

Menurut informasi, data SMAN 2 Liwa dan hasil Investigasi tim Media Cetak dan Online Konkrit News dilapangan, kuat dugaan ada indikasi korupsi BOS tahun 2018 dengan modus Mark-Up murid penggunaan beberapa komponen.

Pada tahun 2017 ke tahun 2018 selisih berkurang jumlah murid mencapai 92 Murid, tahun berikutnya yaitu 2018 ke 2019 mencapai 28 Murid, Sedangkan pada pencairan dana BOS SMKN 2 Liwa, pada triwulan 1,2,3,4 tahun 2018 diduga melebihi jumlah Murid yang ada didapodik sejumlah 116 Murid, dana sejumlah 116 Murid tersebut seharusnya dikembalikan ke kas Negara melalui Bank penyalur selambat-lambatnya di bulan Januari tahun berikutnya.

Pada hari Rabu 20 November 2019 tim Investasi berkunjung Ke SMAN 2 Liwa, untuk konfirmasi terkait dugaan tersebut, guna untuk pemberitaan yang berimbang, pada saat dimintai keterangan, Budi Wiryawan, selaku Kepala SMAN 2 Liwa diruang kerjanya, sekira pukul 09.00 Wib, Menerangkan bahwa dia baru menjabat di sekolah tersebut, jadi Budi Wiryawan tidak hapal dengan data yang dimaksud.

Ditempat yang sama, Bendahara BOS SMAN 2 Liwa, Risyanti membenarkan data jumlah Murid dari tahun 2016/2017 sampai dengan 2019/2010, namun terkait berkurangnya jumlah Murid bendahara mengatakan bahwa Murid yang dimaksud pindah, namun benda hara tidak dapat menunjukan arsip kemana pindahnya Murid tersebut.

Terkait pencairan dana BOS bendahara membenarkan jumlah dana dan murid, namun bendahara berkelit terkait acuan jumlah murid yang seharusnya mengacu pada semester 2 tahun 2017/2018 untuk triwulan 1 dan 2, sedangkan semester 1 tahun 2018/2019 untuk triwulan 3 dan 4 Tahun 2018.

Pada rekapitulasi penggunaan dana, diduga ada penggelembungan pada komponen No 6 dan No 8, pada perawatan sekolah terlihat dari cat pagar dinding gedung sekolah Sudah memudar, dan cat dinding sekolah menggunakan kapur, padahal anggaran untuk perawatan sekolah cukup tinggi mencapai Rp. 48.730.000,- pada tahun 2018.

Kepada dinas terkait dan kepada Penegak Hukum agar dapat segera menindaklanjuti terkait adanya dugaan korupsi dana BOS di SMAN 2 Liwa, agar hal serupa tidak menjamur ķe sekolah lain.

(Abdullah/Samidi)

Hari Anti Korupsi, FLM Terus Menyoal Dugaan Kasus Korupsi di Lampung

Bandar Lampung - Hari Antikorupsi sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional.

Melalui peringatan Hari Anti Korupsi sedunia ini koordinator Presedium Front Lampung Menggugat (FLM), saat ditemui dikantornya, Hermawan yang kesehariannya sebagai advokat dan penggiat anti korupsi menyoal beberapa kasus korupsi yang sedang hangat baik di media cetak dan elektronik yang menyasar Gubernur dan wakil Gubernur Lampung saat ini.

Seperti dugaan perkara yang telah membuat kejati lampung mengeluarkan 4 sprindik dugaan korupsi atas penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015, Ir. Arinal Djunaidi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang mengakibatkan kerugian uang negara miliaran rupiah, ini musti clear sehingga tidak menjadi pertanyaan publik.

Ketua DPD KPK TIPIKOR Bandar Lampung ini mengatakan bahwa kasus tersebut sudah lama mangkrak dan belum ada kelanjutannya oleh Kejati Lampung. Ini juga merupakan PR Besar oleh kejati Lampung yang saat ini kasus tersebut sudah mangkrak selama 4 tahun, ujarnya.

Sementara itu ditengah-tengah demo yang dilakukan oleh ormas Kramat Lampung Koordinator Presedium FLM juga mengajak masyarakat Lampung Mengawal proses penegakan hukum yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK RI terkait keterlibatan wakil Gubernur Lampung Nunik dalam sekandal Korupsi yanv melibatkan Mantan Bupati Lampung Tengah dan mendukung Penetapan status hukum wakil gubernur lampung tegasnya.

Nunik sapaan akrab wakil Gubernur Lampung ini diketahui telah beberapa kali dipanggil KPK RI sebagai Saksi kasus Mantan Bupati Lampung Tengah mustafa.

Saya sebagai Koordinator Presedium Front Lampung Menggugat meminta kepada KPK RI untuk dapat memperjelas status Nunik ini, jika memang terlibat ya statusnya dtetapkan saja sebagai tersangka. Mengingat nunik ini sudah 5 kali dipanggil sebagai saksi, dan yg bersangkutan dapat terfokus menghadapi penegakan hukum yang di alaminya dan tidak terkatung-katung sehingga yang bersangkutan tidak fokus belerja sebagai wakil Gubernur Lampung tegas Hermawan

Pada momentum HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA hari ini, tentu kita berharap kepada instansi penegak hukum serta pejabat untuk bersama-sama memerangi bahaya laten KORUPSI, tutupnya. (Red)

Deni Ribowo Dorong Pemprov Lampung Miliki RS Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Lampung - Provinsi Lampung saat ini termasuk dalam salah satu zona merah dari kejahatan narkoba, namun yang perlu digarisbawahi bahwa pengguna narkoba merupakan korban dari kejahatan para pengedar narkoba.

Oleh sebab itu, Anggota komisi V DPRD Provinsi Lampung Fraksi Demokrat, Deni Ribowo mendorong agar Pemerintah Provinsi Lampung memiliki Rumah Sakit Rehabilitasi khusus korban dari pengguna narkoba, hal tersebut diungkapkannya melalui pesan singkat whatsapp, Senin (9/12/2019).

“Pengguna narkoba merupakan korban dari para bandar narkoba, maka para korban ini sudah sepantasnya untuk direhabilitasi,” tutur Deni yang juga ketua KONI Waykanan.

Guna mengatasi hal tersebut, dirinya mendorong Pemprov Lampung agar dapat lebih peka terhadap para korban dari kejahatan narkoba tersebut, oleh sebab itu sudah sepatutnya Provinsi Lampung saat ini memiliki Rumah Sakit rehabilitasi untuk para pecandu narkoba.

"Jika Lampung punya RS Rehabilitasi Narkoba, para pencandu narkoba dari Sumatera Selatan kemungkinan juga akan berobat di RS Rehabilitasi Narkoba milik Pemprov Lampung ini," ujarnya.

Lebih lanjut Deni mengungkapkan Selain untuk merehabilitasi, RS ini juga dapat menjadi salah satu opsi untuk menjadi sumber PAD bagi Pemprov Lampung.

“Itu kan bisa menjadi salah satu opsi sumber PAD untuk Pemprov, selain jadi sumber PAD. Pemprov Lampung tidak lepas tangan kepada para masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan narkoba, maka dari itu saya dorong wacana pembangunan RS Rehabilitasi Narkoba tersebut agar bisa terealisasi,” jelas politisi partai Demokrat tersebut.

Deni juga berharap semua pihak agar tidak tutup mata kepada para korban dari kejahatan barang haram tersebut.

“Saya berharap Pemerintah Daerah, DPRD, BNP, Polisi dan BNN untuk mau duduk bersama membahas tentang wacana pembangunan RS Rehabilitasi Narkoba ini,” tegasnya. (Andry)