Konkrit News

08/03/21

Kampung Menggala Resmi Menjadi KTN, Kompol Nelson : Mari Kita Disiplin Laksanakan 5M

Tulang Bawang - Wakapolres Tulang Bawang Kompol Nelson F Manik, SH, secara simbolis meresmikan Kampung Tangguh Nusantara (KTN) yang berada di wilayah hukumnya.

Peresmian Kampung Tangguh Nusantara (KTN) berlangsung hari Senin (08/03/2021), pukul 09.40 WIB, di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

Kepala Kampung H. Bambang Sumantri, AP, dalam sambutannya mengatakan ucapan selamat datang kepada Pak Wakapolres beserta rombongan di Kampung Menggala untuk meresmikan kampung ini sebagai Kampung Tangguh Nusantara (KTN).

Mudah-mudahan Kampung Menggala ini setelah diresmikan menjadi Kampung Tangguh Nusantara (KTN) bisa menjadi Kampung yang tangguh dalam berbagai bidang guna menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Yang mana kita ketahui bersama, Kampung ini masih berstatus zona hijau penyebaran Covid-19 untuk itu mari kita semua berusaha untuk mempertahankan status ini dengan cara tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku," ujar H. Bambang.

Ditempat yang sama, Wakapolres dalam sambutannya mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswantoro, SIK mengatakan, permohonan maaf dari bapak Kapolres yang seyogyanya beliau meresmikan Kampung Tangguh Nusantara (KTN) hari ini karena ada kegiatan di Polda Lampung jadi diwakilkan kepada Wakapolres.

Dampak Covid-19 ini terjadi dalam berbagai bidang dan sendi kehidupan, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Polri khususnya Polres Tulang Bawang bersama dengan TNI dan berkolaborasi dengan stake holder dan pemerintah membentuk Kampung Tangguh Nusantara (KTN).

"Kampung Tangguh Nusantara (KTN) ini merupakan problem solving dan menjadi salah satu program 100 hari Kapolri yang berkesinambungan dengan program pemerintah, untuk itu ini bukan merupakan kegiatan seremonial semata tetap benar-benar kita laksanakan dengan sungguh-sungguh guna menanggulangi sesuai dengan status zona penyebaran Covid-19," ujar Kompol Nelson.

Mari kita bersama-sama dengan stake holder mengajak seluruh warga masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi prokes yaitu 5M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, Menjaga jarak, Mengurangi mobilitas dan Mengindari kerumunan).

"Covid-19 itu nyata dan berada di sekitar kita, cikal bakal adanya Kampung Tangguh Nusantara (KTN) ini adalah dengan keberhasilan Provinsi Jawa Timur yang mampu menanggulangi Covid-19, sehingga di seluruh Indonesia di bentuklah Kampung Tangguh Nusantara (KTN)," terang Kompol Nelson.

Tanggal 31 Maret 2021 ini menjadi batas akhir agar semua kampung terutama yang ada di Provinsi Lampung sudah diresmikan menjadi Kampung Tangguh Nusantara (KTN). (Holidi/KN)

Kisah Sang Bos Lobster di Bandar Lampung

Bandar Lampung - Ade Utami Ibnu anggota DPRD provinsi Lampung menemui pak tohadi, seorang bos lobster yang tinggal didaerah Gudang Lelang pada hari Minggu (7/3/2021).

Pada tahun 2018 Pak Tohadi dan para pembudidaya kerapu di Teluk Lampung mengalami kegagalan dan kerugian. Banyak diantaranya "gulung keramba". Bukan hanya itu, rumah kesayangan dan kapal beliau pun disita bank untuk menutupi utang yg juga belum sepenuhnya selesai.

Dalam kondisi sangat sulit itu, Pak Tohadi menangis sejadi-jadinya. Menangis tidak di hadapan istri dan anak-anaknya. Tapi menangis sendirian di hadapan Tuhannya. Meminta supaya utang-utangnya lunas.

Di tengah galaunya itu, Pak Tohadi menghabiskan hari-harinya di atas keramba. Sampai Allah memberikannya keajaiban; menemukan penyebab gagal panennya, menemukan cara budidaya yang mantap bahkan mendapatkan tambahan keramba-keramba lain yang ditinggal pemiliknya karena merugi itu.

Alhamdulillah.. Sekarang tidak punya utang lagi, ceria lagi, dan makin mandiri. Ungkap pak Tohadi sang bos lobster kepada wakil rakyat Lampung Ade Utami Ibnu.

Dalam pertemuan ini Ade Utami Ibnu juga menanyakan perihal kendala dan potensi budaya lobster di Provinsi Lampung. Dengan budidaya lobster penghasilan pak Tohadi meningkat tajam selain itu beliau juga mampu membuka lapangan pekerjaan sedangkan kendala yang dihadapi pak Tohadi adalah ancaman adanya limbah pabrik di laut yang dapat mengancam habitat lobster. (Rls/KN)

Polisi Tangkap Tiga Bandar Narkotika, AKBP Andy : 9,54 Gram Narkotika Disita

Tulang Bawang - Sebuah rumah yang berada di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, digerebek petugas gabungan dari Team Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 dan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang.

Pergerbekan rumah ini berlangsung hari Selasa (02/03/2021), pukul 23.00 WIB dan berhasil menangkap tiga orang pelaku terdiri dari dua pria dan satu wanita.

"Selasa malam petugas kami menggerbek sebuah rumah yang ada di Kampung Bujuk Agung, di rumah tersebut berhasil ditangkap tiga orang yang diduga kuat sebagai bandar narkotika jenis sabu," ujar Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswantoro, SIK, Minggu (07/03/2021).

Lanjut AKBP Andy, adapun ketiga orang bandar narkotika tersebut berinisial YS als NS (41), berprofesi wiraswasta, warga Kampung Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, YX als BX (38), berprofesi tani, warga Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo dan RA (26), berprofesi ibu rumah tangga (IRT), warga Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

Selain berhasil menangkap para pelaku, petugas kami juga berhasil menyita barang bukti (BB) berupa satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,54 gram dan handphone (HP) merk vivo warna hitam.

Kapolres menjelaskan, keberhasilan petugasnya dalam mengungkap para pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Banjar Margo. Didapat informasi bahwa sebuah rumah di Kampung Bujuk Agung sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu.

"Petugas kami langsung berangkat menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penggerbekan, hasilnya berhasil ditangkap tiga orang bandar narkotika berikut BB narkotika jenis sabu," jelas AKBP Andy.

Para pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan dikenakan Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Sub Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. (Holidi/KN)

07/03/21

Desa Madukoro Geger Oleh Penemuan Mayat Perempuan di Dalam Kebun Singkong

Lampung Utara - Penemuan mayat berjenis kelamin perempuan sore ini sontak saja membuat warga Desa Madukoro geger, penemuan mayat tersebut terjadi di Desa Madukoro bertempat di kebun singkong milik Dr. Siti Hartina Johan, Warga Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Minggu (07/03/2021), sekira pukul 15:10 Wib.

Johan, Kepala Desa Madukoro saat dihubungi via What App telah membenarkan kejadian penemuan mayat perempuan di Desanya tersebut, "iya bet benar, telah terjadi penemuan mayat di desa madukoro, saya dan satgas covid-19 serta petugas puskesmas Desa madukoro ada ditempat kejadian perkara saat penemuaan mayat tersebut, dan saat ini jenasah wanita tersebut sudah dibawa kerumah duka, Alhamdulillah kondusif dan keluarga ada semua," terang johan.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Triyoni (45), Warga dusun 01 / RT 03 Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara. saat itu Triyoni sedang mencari daun singkong untuk lalapan kemudian menemukan mayat wanita tersebut didalam kebun singkong, kemudian Triyoni menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Madukoro Bripka Dyan Setiyono, dan dari Informasi tersebut Pihak Polsek Kotabumi Utara dipimpin Kapolsek Kotabumi Utara AKP Rukmanizar bersama dengan anggota meluncur mendatangi tempat kejadian perkara.

Suprayitno Bin Harun (50) Warga Dusun I Gelok, RT 06 Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi utara di TKP telah mengkomfirmasi bahwa mayat wanita tersebut adalah ibu nya (Watini Binti Sandiyo), dan dilihat dari keadaan mayat tersebut diperkiraan mayat wanita tersebut telah meninggal selama satu minggu.

untuk saat ini mayat telah dibawa oleh Pihak keluarga kerumah duka, yang beralamatkan di Dusun I Gelok, Rt 06 Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi utara, Kabupaten setempat.

kegiatan pengangkatan mayat ke rumah duka berjalan dengan aman dan kondusif, dan perkembangan selanjutnya akan di 87 kan pada kesempatan pertama. (Albet/KN)

05/03/21

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Lakukan Pembinaan Petani Lada Di Lampung Timur

Lampung Timur --- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra, bersama Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan melakukan pembinaan petani lada Kabupaten Lampung Timur, Kamis (4/3/2021).

Kunjungan diawali pertemuan dengan Bupati Lampung Timur di Kantor Bupati Lampung Timur. Chrisna Putra menjelaskan berbagai program Dinas Perkebunan untuk pengembangan lada yang ada di wilayah Lampung Timur. Selanjutnya rombongan Dinas Perkebunan bersama dengan tim dari Pemerintah Kabupaten menuju lokasi Pengembangan Lada di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

Pada pertemuan tersebut hadir Kepala Desa, penyuluh, dan Ketua Gapoktan dari beberapa perwakilan anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari: KT. Handayani, KT. Tirta Mandala, KT. Sentosa, KT. Langgeng Jaya, KT. Sido Rukun, KT. Taman Sari Makmur, KT. Jaya Lestari, Kelompok Wanita Tani (KWT) Rahayu dan KWT. Teratai.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Gubernur Lampung meninjau kebun lada di Kecamatan Marga Tiga beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa, pengembangan lada di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah yang komoditinya dijadikan sebagai Pilot Project Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Melalui Program KPB diharapkan anggota kelompok tani mendapatkan akses kemudahan dalam usaha taninya. Berbagai manfaat dan tujuan dari KPB juga disosialisasikan kepada kelompok yang hadir.

Dalam Pengembangan Pengolahan Hasil Lada Hitam yang sudah dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani di wilayah tersebut, perlu juga ditingkatkan unit pengolahan hasil yang saat ini masih bersifat tradisional dan sederhana sehingga dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Disamping itu pula, perizinan untuk Usaha Rumah Tangga (IRT) menjadi masalah lain bagi KWT dimana kelompok sudah mulai memasarkan lada dalam kemasan bubuk, kemasan lada hitam dan kemasan kopi lada yg merupakan minuman khas kopi rasa lada.

Selain itu juga para petani berharap adanya perhatian pemerintah untuk akses pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang lebih kurang 4 km, dimana jalan ini merupakan jalan penghubung 3 desa yang dapat menumbuhkan perekonomian kelompok yang memiliki luas tanaman lada sekitar 632 Ha.

Setelah meninjau lokasi pengembangan lada, Kadis Perkebunan beserta rombongan melanjutkan kunjungan menuju Puncak Pawiki. Lokasi ini merupakan lokasi wisata yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebun lada yang juga dikelola oleh anggota kelompok. (Rls/KN)

Kemensos Hapus Santunan Korban Covid-19, Mauldan KORWIL III ISMEI: PEMERINTAH JANGAN LARI DARI TANGGUNGJAWAB

Bandar Lampung - Mauldan Agusta Rifanda Koordinator ISMEI (Ikatan senat Mahasiswa ekonomi Indonesia) Wilayah III mengkritik Langkah pemerintah dalam hal ini kementrian Sosial yang menghentikan santunan Bagi Ahli waris korban Covid-19 yang meninggal dunia.

Mauldan menganggap langkah kemensos Menghapus Santunan untuk keluarga korban, adalah langkah keliru ditengah situasi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini.

Keputusan menghapus santunan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19.

Surat tersebut dikeluarkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PKSBS), Sunarti pada 18 Februari 2021.

"Negara tidak boleh lari dari tanggungjawab, Sikap kemensos menghapus santunan jelas adalah sikap yang menggambarkan bahwa lemahnya komitmen Negara terhadap korban Covid 19." Kata mauldan yang juga merupakan sekretaris Umum HMI Cabang Bandar Lampung itu.

Apalagi saat ini Covid-19 Masih berlangsung di Indonesia bahkan terus meningkat, harusnya dalam kondisi seperti ini Rakyat dibuat tenang dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat sehingga makin kuat imun tubuhnya, jangan malah dibuat resah dengan aturan yang kontroversial. Lanjutnya, Penghapusan santunan tersebut tidak sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mewajibkan pemerintah memberi santunan pada saat masa tanggap darurat bencana, serta tidak sesuai dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, padahal sebelumnya Kemensos dan Komisi VIII DPR telah membuat kesepakatan untuk membuat anggaran yang empati kepada korban Covid-19, khususnya yang meninggal dunia, agar bisa menyantuni keluarga korban.

Menurut Mauldan, Santunan itu pasti sangat berguna bagi keluarga korban yang ditinggalkan, terlebih bagi korban meninggal dunia akibat Covid-19 yang memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah, Santunan tersebut bisa digunakan keluarga korban untuk memulai usaha sehingga roda perekonomian keluarga korban tetap bisa berputar, tidak menutup kemungkinan yang meninggal akibat Covid-19 adalah kepala keluarga atau tulang punggung keluarga yang masih memiliki banyak tanggungan.

Dalam kondisi Covid-19 yang masih berlangsung seperti ini, harusnya pemerintah berpikir bagaimana santunan tersebut bisa sampai ke keluarga korban tanpa birokrasi yang bertele-tele bukan malah dihapuskan, kebijakan yang pro terhadap Rakyat diperlukan ditengah kondisi seperti ini misalnya membuat kebijakan baru seperti memberikan Bantuan biaya Pendidikan Gratis bagi anak yang orang tuanya meninggal dunia akibat Covid-19, ujarnya.

pemerintah harusnya memiliki data siapa saja keluarga korban meninggal dunia Covid 19 yang masih mengenyam pendidikan dan kekurangan biaya, Negara harus hadir menyelesaikan masalah ini, jangan sampai timbul masalah baru yaitu angka kemiskinan bertambah dan banyak anak putus sekolah karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan.

"Apalagi kalau kita kilas balik cepatnya penyebaran Covid 19 ini, karena Negara kurang tanggap dalam menangani Kasus Covid 19 diawal2 kemunculan nya di Indonesia tepat satu tahun lalu, bahkan cenderung meremehkan virus Covid-19 ini, maka jelas Negara dalam Hal ini pemerintah tetap harus bertanggungjawab dalam kondisi Covid-19 yang tidak tau kapan akan berakhir ini," tegas mantan Gubernur BEM FEB Unila ini.

Mauldan pun mempertanyakan alasan Kemensos menghentikan santunan yaitu karena tidak tersedianya alokasi anggaran pada tahun anggaran 2021. Apalagi sampai menteri sosial menyatakan anggaran di kemensos menipis akibat banyaknya pengeluaran BANSOS dan santunan di 2020, ini Lucu saya jadi ingin berkelakar "Bukan kah bansos 2020 dananya banyak dikorupsi oleh menteri Sosial sebelum nya? Lalu Masyarakat yang diminta bertanggungjawab dan mengerti dengan kondisi tersebut?" Lalu dimana tanggungjawab pemerintah, Pungkasnya

Padahal, mauldan mengatakan, anggaran untuk santunan bagi pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.

"Dalam setahun pandemi hanya dibutuhkan Rp 518-an miliar untuk santunan korban Covid-19 atau hanya sebesar 0,07 persen dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi Rp 688,23 triliun," kata koordinator ISMEI itu.

Menurut Mauldan, Kemensos seharusnya sejak awal bisa mengusahakan adanya anggaran santunan bagi pasien Covid-19 yang meninggal dalam APBN maupun PEN tahun 2021.

"Negara dalam hali ini pemerintahan tidak boleh pengecut dan lari dari tanggungjawab, Kemensos harus segera mencabut surat edaran itu, dan segera menunaikan kewajiban memproses ajuan permintaan santunan dari keluarga korban meninggal akibat Covid-19 dengan birokrasi yang tidak bertele-tele sehingga Santunan dapat cepat dipergunakan keluarga korban, serta membuat kebijakan baru yang Pro Rakyat terkhusus bagi korban Covid-19 yang meninggal dunia. Tutupnya. (Rls/KN)

Gowes dan Bersih-Bersih Bareng Forkopimda Tubaba Dalam Rangka Memperingati Hari Peduli sampah Nasional

Tulang Bawang Barat - Pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Pukul 07.00 Wib telah dilaksanakan kegiatan Olahraga Sepeda Santai Bersama dalam Rangka Aksi Serentak Hari Peduli Sampah Nasional bersama flForkopimda Kabupaten Tubaba .

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad SP dan didampingi oleh Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Hadi Saepul Rahman S.IK dan Dandim 0412 / LU Letkol Inf Harry Prabowo SE. Pukul 07.00 WIB Para Peserta Melaksanakan Sepeda Santai dengan titik Star di Depan Polres Tubaba Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tuba Tengah Menuju Tiyuh Pulung Kencana bersama unsur Forkopimda dan Seluruh Perserta Sepeda Santai melaksanakan Kegiatan Pembersihan pemungutan Sampah di Sekitaran Pasar Pulung Kencana. Lalu Pada Pukul 08.30 WIB Peserta Sepeda santai forkopimda Tuba Barat melanjutkan perjalan ke kelurahan Mulya Asri dalam rangka penutupan Secara Virtual ( Vicon ) Hari Peduli Sampah Nasional yang di Tutup Oleh Bupati Tuba Barat Umar Ahmad SP, berserta Forkopimda di Pos HPSN Mulya Asri Kelurahan Mulya Asri.

Kegiatan Olahraga Bersepeda Gowes dan bersih-bersih sampah bersama Forkopinda Tuba Barat bertujuan bertujuan untuk membersihkan lingkungan sekitar dalam rangka memperingati Hari Peduli sampah nasional dan sebagai bentuk pemulihan ekonomi masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 tentunya pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mengikuti Protokol Kesehatan.

(Riki/KN)

04/03/21

Ketua Diangkat SEVP PTPN IX, FSPBUN Gelar Muslub

BANDARLAMPUNG---Pengangkatan Wispramono Budiman, Ketua Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) menjadi Senior Executive Vice President (SEVP) pada PTPN IX memunculkan polemik pada organisasi pekerja PTPN Grup. Posisinya di PTPN IX yang setara dengan direktur bidang dinilai berpotensi memantik konflik kepentingan di federasi. Untuk mengantisipasi, FSPBUN menggelar Musyawarah Luar Biasa (Muslub) selama dua hari sejak Selasa, (2/2/2021).

Muslub yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah itu diikuti semua Cabang SPBUN di Lingkungan PTPN Grup. Sebanyak 23 cabang mengirim utusan dan 2 cabang mengikuti via virtual meeting. Mengangkat tema “FSPBUN Mitra Strategis Perusahaan”, Muslub berhasil membuat keputusan bahwa Ketua FSPBUN harus mengundurkan diri jika diangkat pada jabatan strategis setara direktur bidang seperti SEVP.

Ketua SPPN VII Moehammad Baasith yang hadir pada Muslub itu mengatakan, Musyawarah berlangsung konstruktif dengan keputusan bulat. Beradasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serkat Buruh/Serikat Pekerja, kata dia, Muslub memutuskan penggantian Ketua Umum.

“Ya, berlangsung secara baik dan memutuskan Pak Ketum lama yang diangkat menjadi SEVP PTPN IX dinyatakan berhalangan tetap di federasi. Oleh karena itu, kami langsung pemilihan ketua baru melalui voting,” kata Baasith yang didampingi Sekjen SPPN VII Sasmika DS via telepon, Rabu (3/2/2021).

Undang-undang No. 21/2000 memberi warning jabatan strategis tersebut rentan menimbulkan 'conflict of interest' sehingga dilarang merangkap sebagai pengurus serikat pekerja. Dalam Muslub tersebut juga dilakukan penyempurnaan AD/ART FSPBUN, penetapan program kerja prioritas, serta pemilihan Ketua Umum sekaligus perubahan kepengurusan dengan masa bakti 2021–2026.

Melalui voting dengan tiga calon, Ketua Umum SPBUN PTPN V, Asmanudin Sinaga terpilih sebagai Ketua Umum FSPBUN setelah mengantongi 18 suara dari 23 suara yang hadir. Di posisi kedua ada M Iskandar (SPBUN PTPN IV) yang dengan empat suara, dan Ilham Lubis (SPBUN PT RPN) mendapat satu suara.

Dalam penyusuna pengurus baru, Asmanudin Sinaga didampingi Susmono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Rina Tanjung sebagai Bendahara Umum. Seluruh Pengurus Harian maupun Pengurus Pleno dikukuhkan oleh Presidium Muslub yang diketuai oleh Dharmawan Dwi Putranto dar PTPN VIII.

Direktur Umum Holding PTPN Group, Seger Budiarjo menyampaikan apresiasi atas terbinanya hubungan industrial yang harmonis antara FSPBUN dengan Manajemen Holding PTPN Group. Seger berharap, ke depan kemitraan dan hubungan industrial lebih dikuatkan untuk membangun PTPN Group yang maju dan kesejahteraan pekerja.

Seger mengatakan, PTPN Group saat ini sedang melakukan transformasi di semua bidang untuk mengatasi kondisi sulit. Dengan kebersamaan antara serikat pekerja dan manajemen, Seger optimistis ke depan kesulitan yang dialami akan bisa segera teratasi. “Badai pasti berlalu”, ujarnya.

Direktur SDM Holding PTPN Grup, Wing Antariksa menyampaikan ada agenda-agenda yang perlu dikawal bersama oleh Manajemen PTPN dan FSPBUN. Antara lain, pPenyusunan PKB Induk 2022 – 2023, penerapan grading system, batas usia pensiun dan hubungan industrial. Wing juga mengkomentari adanya kader-kader FSPBUN/SPBUN yang mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan strategis seperti SEVP bahkan Direktur.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan tidak ada pembatasan bagi pengurus SP untuk menduduki jabatan di perusahaan selama memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup. Semua mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Ke depan, menurut Wing, Direktorat SDM Hoding PTPN Group akan menjalankan program-program peningkatan kompetensi dan kaderisasi melalui talent pool sehingga SDM di lingkungkan BUMN Perkebunan akan semakin berkualitas dan siap bersaing dengan SDM di BUMN lain.

Sementara itu, Asmanudin Sinaga dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengurus FSPBUN yang baru terbentuk siap untuk bermitra dengan perusahaan dan meminta kepada Manajemen PTPN untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan karyawan.

Hal ini penting agar produk kebijakan yang akan diterapkan lebih dipahami pekerja sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi yang akan berakibat kontra produktif dalam implementasinya. “Pada prinsipnya FSPBUN akan mendukung program-program holding selama dilandasi oleh semangat perusahaan sehat karyawan sejahtera dan tidak terjadi pendzoliman terhadap pekerja,” tegasnya. (Rls/KN)

Perkara Mustafa, Nunik Bantah Terima Uang 1 Miliar

BANDARLAMPUNG – Sidang lanjutan perkara suap Mustafa terus bergulir di Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Kamis (4/3/2021) sore. Menghadirkan saksi Chusnunia Chalim (Nunik) Wakil Gubernur (Wagub) Lampung yang juga Ketua DPW PKB Lampung.

Dalam kesaksiannya, Nunik membantah terkait pemberian uang Rp.1 Miliar yang disebut oleh saksi Midi Iswanto dalam keterangan sebelumnya. Namun mengakui uang Rp.150 juta itu bunyinya pinjam, yang diperuntukkan tukang dalam membangun kantor DPC PKB Lampung Tengah. Namun hal itu sudah dikembalikan ke Midi Iswanto 100 juta.

“Sudah 100 juta, saya kasih ke saudara Midi Iswanto, 50 juta belum dibayar sampai sekarang karena Midi punya hutang sama saya,” tegas Nunik dalam persidangan.

JPU KPK pun kembali bertanya untuk menegaskan prihal uang Rp.1 miliar, apakah Nunik menerimanya.

“Tidak ada,” aku Nunik.

Kemudian JPU KPK kembali bertanya apakah Nunik mengetahui terkait uang yang diserahkan Mustafa?.

“Pada saat itu tidak. Setelah berjalan pilkada sudah menjelang posisi menjelang Pilgub, dari Oktarijaya, mendapat pesan dari Midi dan Bujung untuk membantu pengembalian uang Mustafa,” kata Nunik.

“Saya tidak tahu uangnya kemana. Karena sejak September tersebut tidak pernah ketemu karena hubungan kami tidak lagi baik. Yang saya tahu, saya tidak bersedia untuk membantu terkait administrasi. Saya mengetahuinya saat persoalan ini ada, baru tahu saat pertama saat proses penyidikan di KPK,” tegas Nunik. (*/KN)

Sidang Lanjutan Mustafa, Midi Iswanto Sebut Nunik Terima 1 Miliar 150 Juta

Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) hadir sebagai saksi dalam perkara suap gratifikasi terdakwa Mustafa eks Bupati Lampung Tengah, di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (4/3/2021).

Dilansir dari Topikindonesia.id, Nunik hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa tampak hadir di PN Tipikor Tanjungkarang untuk memberikan kesaksian, dia tampak di dampingi oleh suaminya Erry Ayudhiansyah.

Selain Nunik, hadir juga sebagai saksi yakni ajudan Mustafa dari anggota Brimob Polda Lampung Erwin Musalim, Midi Iswanto dan Khaidir Bujung Mantan DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKB. Mantan Wakil Bupati Lampung Utara yang juga Mantan Ketua Partai Hanura Lampung Sri Widodo hadir secara virtual. Mantan Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainuddin juga hadir secara virtual.

Dalam keterangannya, saksi Midi Iswanto membeberkan bahwa uang Rp.18 Miliar itu sudah dikembalikan sebanyak 14 Miliar, dan sisanya 3,7 Miliar mengalir ke pengurus PKB yang lain.

“Dan Nunik terima sekitar 1 Miliar dan 150 juta,” kata Midi Iswanto terungkap dalam persidangan. (*/KN)

Pemprov Lampung Dorong UMKM Gunakan Sistem Pembayaran Digital QRIS, Siap Diterapkan pada Smart Village dan Kartu Petani Berjaya

BANDARLAMPUNG ------ Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital.

Melalui sistem QRIS ini, Program Smart Village dan Kartu Petani Berjaya (KPB) akan berkembang seiring masuknya teknologi digital di pedesaan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur Arinal Djunaidi dalam Sosialisasi dan Edukasi Digitalisasi Pembayaran menggunakan QRIS dan Pilot Project Digitalisasi UMKM secara virtual di Ruang Video Conference Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kamis (4/3/2021).

"BUMDes di desa akan berkembamg. Dan BUMDes ini dapat berkolaborasi dengan UMKM sehingga ekonomi di desa itu berputar termasuk bersinergi dengan Kartu Petani Berjaya. Masyarakat harus sudah lebih siap dengan aplikasi pembayaran elektronik ini," kata Sekdaprov Fahrizal.

Dalam acara yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung ini, Fahrizal mengatakan pembayaran transaksi non tunai melalui QRIS ini selain memudahkan proses transaksi, berjalan lebih mudah dan aman serta mengikuti zaman yang terus berkembang, inovasi ini juga sangat sesuai digunakan pada masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, karena pembayaran digital ini akan meminimalkan persentuhan fisik antara pembeli dan penjual.

"Ini akan menghemat uang yang beredar dimasyarakat dan juga secara otomatis berkontribusi menekan penularan virus Covid-19," ujar Sekdaprov Fahrizal.

QRIS ini sendiri mulai diimplementasikan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020 dan hingga saat ini pemanfaatannya sudah cukup meluas di masyarakat.

Fahrizal menyebutkan berdasarkan data BI Perwakilan Lampung, sebanyak 86 ribu merchant UMKM Provinsi Lampung sudah menggunakan QRIS.

Sedangkan pelaku UMKM di Provinsi Lampung Tahun 2019 berjumlah lebih kurang 168 ribu UMKM, dengan bidang usaha seperti otomotif, kuliner, pendidikan, agribisnis, dan perdagangan.

"Artinya sudah 50 persen," katanya.

Namun demikian, Fahrizal menuturkan agar transaksi menggunakan QRIS ini lebih masif, diperlukan juga sosialisasi tidak hanya kepada UMKM namun individu yang melakukan teransaksi.

"Meski UMKM telah siap tetapi masyarakat masih senang menggunakan uang cash, maka belum maksimal pemanfaatannya, sehingga kedua belah pihak harus kita sosialisasikan," ujarnya.

Fahrizal mengatakan masyarakat didesa pun harus siap terhadap pembayaran digital melalui QRIS ini.

Untuk itu, ini akan disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Smart Village.

Fahrizal menjelaskan pada masa pandemi Covid-19 ini, para pelaku usaha termasuk UMKM sendiri harus dapat beradaptasi dan memahami empat prinsip usaha di masa pandemi.

Empat prinsip itu yakni menjaga kebersihan dan keselamatan, menghindari bersentuhan fisik, menghindari kerumunan, dan mobilitas rendah.

"Para pelaku UMKM diharapkan dapat terus menjaga usahanya untuk menerapkan keempat prinsip tersebut, agar konsumen merasa aman untuk menikmati atau membeli produk/jasa yang diperdagangkan," katanya.

Fahrizal berharap Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UMKM dapat terus bersinergi dengan Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, dan Dekranasda Provinsi Lampung dalam upaya pemberdayaan UMKM.

"Semoga dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.(Rls/KN)

Ops Cempaka Krakatau 2021, Polres Lampura Dalam Dua Pekan Berhasil Ungkap 50 Kasus Kejahatan Dengan Mengamankan Pelaku 52 Orang

Lampung Utara - Kerja keras jajaran Polres Lampung Utara menggelar Ops Cempaka Krakatau 2021 dengan sasaran Premanisme, Kejahatan Jalanan (Curas, Curanmor, Jambret), Perjudian, Prostitusi, Debt Collector yang menggunakan jasa preman dan kejahatan lainnya, berhasil mengungkap kasus kejahatan sebanyak 50 Kasus dan Pelaku berjumlah 52 orang, Kamis (04/03/2021).

Kapolres Lampung Utara, AKBP Bambang Yudho Martono, S.I.K.,M.Si. mengatakan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Utara, jajaran Polres Lampung Utara telah menggelar Ops Cempak selama 14 (empat belas) hari TMT 15 Februari s/d 28 Februari 2021 dengan mengungkap 50 kasus bermacam Kejahatan dengan 52 orang pelaku.

"Adapun dengan rincian Preman 2 kasus 2 pelaku, Curas 1 kasus, 1 pelaku, Curat 8 kasus 10 pelaku, Curasmor 1 kasus 1 pelaku, Senpi (penyerahan masyarakat) 1 kasus, Sajam 10 kasus 12 pelaku, Prostitusi 1 kasus 5 pelaku, Perjudian 11 kasus 11 pelaku, Narkoba 4 kasus 8 pelaku, miras 8 kasus dan kejahatan lainnya 3 kasus 2 pelaku," kata AKBP Bambang Yudho didampingi Kabag Ops Kompol Hadi Sutomo dan Kasat Reskrim AKP Gigih saat menggelar Konferensi Pers di Mapolres setempat, Kamis (4/3/2021).

Selain pelaku lanjut Kapolres, petugas juga mengamankan bermancam barang bukti berupa Sepeda Motor 8 (Delapan) Unit, Senpi 1 (Satu) Pucuk, Sajam 14 (Empat Belas) Bilah, Uang Rp. 1.821.000,- (Satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), kartu remi 2 (Dua) Set, HP 15 (Lima Belas) Unit, Miras 45 (Empat puluh lima) botol Miras Merk Sampurna, 89 (delapan puluh sembilan) Liter Tuak, Narkoba Sabu-sabu berat 1,29 Gram dan lain-lain 140 (Seratus empat puluh empat) macam.

"Ini semua hasil kerjasama Polres dan 10 Polsek jajaran. Yang pasti bahwa kita lakukan ini agar masyarakat Lampung Utara paham bahwa polisi selalu berbuat," ujar Kapolres.

Ini juga bisa berhasil berkat peran serta dari masyarakat dalam memberikan informasi kepada kita. Tanpa ada informasi dari masyarakat kita juga akan terkendala tapi dengan kebersamaan ini alhamdulillah polisi tetap semangat dan bisa menunjukkan eksistensinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum serta juga pelayanan kamtibmas.

Kapolres tetap menghimbau kepada masyarakat agar timbulkan keberanian dan kemauan serta niat baiknya untuk membantu kepolisian dengan banyak memberikan informasi tentang kejahatan yang ada di lingkungan nya, “jadilah polisi bagi dirinya sendiri dan di lingkungannya,” imbuh Kapolres Lampung Utara, AKBP Bambang Yudho Martono, S.I.K.,M.Si. (Albet)

Desa Sumur Kumbang Diresmikan Sebagai Kampung Tangguh Nusantara

LAMPUNG SELATAN -- Kapolsek Kalianda, AKP. Mulyadi meresmikan Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kampung Tangguh Nusantara (KTN), kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa setempat, Kamis, (04/03/2021).

Hadir dalam Giat tersebut Kapolsek Kalianda AKP MULYADI YAKUB,S.Pd, Kepala Desa Sumur Kumbang, Babinkamtibmas Desa Sumur Kumbang, Anggota Polsek Kalianda, BPD Desa Sumur Kumbang, Pendamping Desa Sumur Kumbang, Bidan Desa Sumur Kumbang, Perangkat Desa Sumur Kumbang, masyarakat Desa Sumur Kumbang.

Dalam sambutannya, AKP. Mulyadi Yakub, S.Pd, sebagai Kapolsek Kalianda mengucapkan terima kasih kepada Kades dan seluruh aparatur Desa Sumur Kumbang serta semua yang hadir disini telah mendukung program pemerintah dengan salah satu realisasinya membentuk KTN Desa Sumur Kumbang.

Tujuan pembentukan KTN ini yaitu bagaimana upaya kita meyiapkan masyarakat dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19.

Tugas kita sesuai struktur yang disiapkan yaitu untuk memberi edukasi kepada masyarakat dalam kehidupan di masa Pandemi Covid-19 sekarang ini, serta membiasakan penerapan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

"Penyebaran Covid-19 begitu masif sehingga diharapkan dengan adanya Kampung Tangguh Nusantara ini masyarakat yang tinggal di kampung tangguh ini dapat terjaga kesehatannya serta dapat mencegah secara maksimal penyebaran wabah Covid-19 dan dapat bertahan hidup dan mandiri walau dalam kondisi sulit sehingga dapat bertahan hidup dgn apa yg ada di kampung tersebut

dengan mempersiapkan desa tangguh dalam kesehatan, tangguh dalam keamanan dan tangguh di bidang Pangan," ujar Kapolsek Kalianda.

AKP. Mulyadi Yakub, S.Pd menyampaikan bahwa program kampung tangguh akan di persiapkan seluruh desa sehingga masyarakat dapat mempertahankan hidupnya dengan mandiri dan tetap kreatif.

Tugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa bersama Kades dan aparat desa yaitu untuk mendukung dan menekan penyebaran Covid-19 di tingkat Desa, KTN merupakan kebijakan Kapolri dalam rangka langkah Polri mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19 di Desa.

"Kita berharap Pandemi Covid-19 saat ini bisa segera selesai dan kita bisa hidup normal lagi seperti sebelumnya," tambah AKP. Mulyadi Yakub, S.Pd.

Peresmian Kampung tangguh Nusantara di Desa Sumur Kumbang tersebut ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbolis dan diteruskan dengan melakukan peninjauan masing-masing posko KTN yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Kades Sumur Kumbang, Mastur. MS, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih Kepada Kapolsek Kalianda dan rombongan telah menyempatkan hadir dalam rangka meresmikan KTN Desa Sumur Kumbang serta Aparat desa dan hadirin yang telah hadir di sini.

"Dalam menangani penyebaran Covid-19 di Kecamatan Kalianda kami Kepala desa, aparat desa dan masyarakat di kecamatan Kalianda sudah bekerjasama menekan penyebaran Covid-19 dengan membuka posko Covid-19 serta membentuk Kampung Tangguh Nusantara," ucapnya.

Ia menambahkan, "Kampung Tangguh Nusantara ini merupakan kebijakan Kapolri dalam rangka langkah Polri mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah covid di desa, harapan dengan diresmikan Kampung Tangguh Nusantara ini, semoga Masyarakat terhindar dari covid19 serta dapat bertahan hidup dan tetap kreatif," ujar Mastur. MS.

Kegiatan peresmian launching Kampung Tangguh Nusantara tersebut berakhir pada pukul 10.15 WIB, selama pelaksanaan giat berjalan dengan aman dan kondusif.

(Rls/KN)

Kuasa Hukum Pelapor HS Diadukan ke PERADI Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG -- Proses hukum Kepala Desa Tanjung Baru Mad Supi yang diduga direkayasa akan dibuktikan oleh Kuasa Hukum Mad Supi dengan melaporkan Kuasa Hukum Pelapor HS ke Organisasi Advokat PERADI Kota Bandar Lampung, dimana rekan HS menjadi anggotanya.

"Laporan ke PERADI itu sifatnya konsultasi dulu sebelum yang bersangkutan kami laporkan ke Polda Lampung. Kami hormati kode etik Advokat," ujar Heri Rio Saputra, S.H, salah satu kuasa Mad Supi dalam rilis yang disampaikan hari Rabu 3 Februari 2021.

Terkait dugaan rekayasa itu dimulai dari aksi massa didepan rumah klien kami Mad Supi pada tanggal 25 November 2020.

Ada saksi dan bukti tentang kehadiran dan keterlibatan rekan HS dalam aksi massa itu, padahal Aksi itu dilakukan tanpa izin dari Polsek Merbau Mataram dan aksi digelar setelah adanya laporan ke Polda Lampung.

Aksi itu diduga direkayasa untuk memenuhi unsur tindak pidana pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1946 yang dituduhkan kepada klien kami Mad Supi.

"Ada foto dan video kehadiran rekan HS pada aksi massa itu. Dari bukti-bukti itu sebelum lapor ke Polda kami konsultasikan dulu dengan PERADI," tegas Peni Wahyudi, S.H, salah satu kuasa hukum Mad Supi.

Bandar Lampung, 3 Maret 2021

Hery Rio Saputra, S.H.

Peny Wahyudi, S.H.

Penangung Jawab realise :

Aminudin FPII Setwil Lampung.

(RLS/KN)

03/03/21

Pelantikan Kadis Perpustakaan dan Karo Kesra Provinsi Lampung, Gubernur Arinal Minta Sukseskan Program Pemerintah Melalui Kegiatan Berkualitas, Berkompetensi, dan Visioner

BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi minta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung menyukseskan program pemerintahan melalui kegiatan yang berkualitas, berkompetensi, dan visioner agar sesuai dengan agenda pembangunan yang sedang berjalan.

Pesan Gubernur itu disampaikan Sekdaprov Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur melantik Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung Ratna Dewi dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Ria Andari, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (03/03/21).

Menurut Fahrizal, dua pejabat pimpinan tinggi pratama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan SDM yang didukung jajarannya yang berkualitas, berkompetensi, dan visioner.

Pelantikan ini sendiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung nomor: 821.21/131/VI.04/2021 tertanggal 02 Maret 2021.

"Guna mensukseskan program pemerintahan dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diperlukan SDM yakni Pemimpin yang didukung jajarannya yang berkualitas, berkompetensi, dan visioner, sehingga berbagai pembangunan dapat berjalan sesuai dengan agenda," ujar Fahrizal.

Sekdaprov Fahrizal mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, dan meminta untuk melakukan orientasi diri, kuasai regulasi, dan bangun jaringan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan.

"Segera lakukan orientasi diri pada jabatan baru, kuasai regulasinya, dan bangun jaring kerjasama dengan semua pemangku kepentingan," ujarnya.

Seperti diketahui, Ratna Dewi sebelumnya menjabat sebagai Karo Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung. Sedangkan Ria Andari sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.(Rls/KN)