Advertisement
Bandar Lampung - DPRD Kota Bandarlampung menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2019, Jum'at, (26/7/2019).
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota, H. Hamrin Sugandi, SE. MH, didampingi Ketua DPRD Kota Bandarlampung, H. Wiyadi. SP. MM, Wakil Ketua II, H. Nandang Hendrawan, SE dan Wakil Ketua III, H. Naldi Rinara S Rizal, SE. MM
Sementara dari eksekutif dihadiri langsung oleh Walikota Bandarlampung, Drs. H. Herman HN, MM dan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung
Sebanyak 8 Fraksi secara bergiliran menyampaikan pemandangan umum fraksinya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicarannya, Suheli menyatakan Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2019. Fraksinya menilai peningkatan yang signifikan dapat direalisasikan dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada.
Peningkatan profesionalisme, kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah perlu dioptimalkan dan ditingkatkan, ujar Suheli
Lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya harus menjadi perhatian, ujar Suheli.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Edison Hadjar menyatakan selain masih lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, masih belum optimalnya sarana dan prasarana operasional pengelolaan sumber pendapatan, menjadi penyebab tidak terealisasi target pendapatan, kata Edison Hadjar
Sementara itu, Erika Novalia Sani dari Fraksi Nasdem Hanura mengatakan merealisasikan target yang telah ditetapkan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Perlu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari Walikota beserta seluruh jajaran.
Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Mukhlas Ermanto Bastari mengatakan pemasangan taping box merupakan upaya yang tepat untuk mendongkrak PAD. Namun demikian, taping box yang terpasang pada objek pajak hendaknya terkoneksi dengan server yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini penting agar bila ada objek pajak yang curang, pemerintah bisa langsung mengetahuinya saat itu juga, tandas Mukhlas
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Barlian Mansyur menyatakan, untuk mencapai target, pemerintah daerah perlu melengkapi sarana dan prasarana operasional secara elektronik untuk optimalisasi pendapatan daerah, ujar Barlian Mansyur
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Imam Santoso melihat peningkatan Pendapatan Daerah, perlu terobosan dan strategi yang jitu sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Ini semuanya perlu komitmen, kerja keras dan kesungguhan semua pihak, khususnya OPD pengelola pajak dan Retribusi Daerah, kata Imam Santoso
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Indrawani menyatakan Pendapatan Daerah adalah unsur penting dalam struktur APBD. Pendapatan daerah menjadi sumber pembiayaan guna menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta perhatian yang sungguh-sungguh untuk menjaga target pendapatan yang telah ditetapkan agar diakhir tahun dapat terealisasi
Pandu Kesuma Dewangsa dari Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia mendukung langkah Pemerintah Kota Bandarlampung untuk senantiasa meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah.
Namun demikian, pihaknya meminta agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sehingga tidak menggangu sektor belanja yang juga mengalami peningkatan, ujar Pandu Kesuma Dewangsa (*)
