8/11/19

Akibat Impor Bawang Putih Menuai Komplik Bagi Pihak Terkait

Loading...

Metro, KN
Kebutuhan bumbu dapur dan rumah makan restoran dan pengusaha kuliner (11/08/2019) banyak menuai konflik, polemik dengan adanya bawang putih yang didominasi dengan infor, hingga kini banyak menuai polemik yang berkepanjangan bagi masyarakat diseluruh wilayah Indonesia dengan kebutuhan bawang putih yang cukup tinggi harganya.

Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DR. Suriyanto PD, S.H., M.H., M.Kn, angkat bicara, walau sulit untuk mengatasi polemik yang ada di masyarakat khususnya di wilayah Indonesia, meskipun telah diterapkan wajib tanam bagi para infortir bawang putih, belum tentu program ini dapat mencapai target swasembada bawang putih dikarenakan penanaman bawang putih lebih spesifik dibanding tanaman bawang merah yang lebih mudah di budidayakan dengan iklim cuaca sedang, dingin maupun panas. Beda dengan bawang putih hanya bisa ditanam didataran tinggi kurang lebih 1200 Mdpl dan iklim cuaca yang dingin.

Program penanaman budidaya bawang putih ini telah dicanangkan oleh Kementrian Pertanian hingga tahun 2021 mendatang, yang artinya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masih ketergantungan dengan infor bawang ke Indonesia, akibat panjangnya proses pengurusan RIPH dan SPIPH yang harus dilalui oleh infortir serta tidak adanya kepastian penerbitan surat-surat tersebut diduga terjadi proses pengurusan yang tidak sesuai prosedur yang baik, seperti yang terjadi saat ini tertangkapnya Anggota DPR RI Komisi VI, I Nyoman Damantara karena diduga menerima suap dalam pengurusan SPIPH untuk kuota infor bawang putih 20.000 ton.

Sangat perlu pengembangan pengaturan sistem online diantara Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan dalam penerbitan RIPH dan SPIPH, akan memberikan satu sistem yang lebih tepat dan cepat hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak pemerintah maupun kementerian terkait agar dapat menyelaraskan aturan dan teknis dilapangan agar tidak mempersulit infortir.

Seperti yang disampaikan pejabat di Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk memberikan kemudahan pengurusan persyaratan infor, apabila telah memenuhi persyaratan pasti akan diterbitkan untuk mencegah terjadi permasalahan suap dan korupsi pada Impor bahan pangan benar-benar komitmen dalam menjalankan sistem pelayanan yang baik dan benar dalam pengurusan penerbitan RIPH serta SPIPH yang lebih penting  pemangku jabatan harus jujur dalam menjalankan tugasnya agar tercapai target kinerja yang bersih dan lebih transparan dalam pelayanan tidak mempersulit para infor serta tidak mengorbankan masyarakat yang harga bawang putih tidak pernah stabil dan juga benar-benar dapat mendukung program Presiden RI, Joko Widodo, untuk mensejahterakan lewat harga pangan yang setabil di pemeritahannya ini kedepanya.
(Samidi) 

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.