Advertisement
Lampung Timur|konkritnews.com
Kekecewaan atas hasil pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2019 puluhan Pemuda Kabupaten Lampung Timur bentuk Aliansi Bersatu, terbentuknya aliansi tersebut agar dapat melakukan kontrol atas proyek pembangunan yang mengecewakan masyarakat.
Diruang Komisi Tiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin 27/01/20 Aliansi Lampung Timur Bersatu melalui Juru Bicaranya, Fitriandi, menyampaikan rasa kecewa atas hasil pembangunan Tahun 2019, hal tersebut terjadi sejak awal perncanaan, pelaksanaan lelang hingga pelaksanaanya.
”Sejak awal proyek pembangunan 2019 sudah menuai kontroversi, perencanaan, lelang, bahkan dibuktikan pada hasil pelaksanaan, proyek tak kuat bertahan satu bulan,” tandasnya.
Maradoni salah satu perwakilan Aliansi pun menguatkan pernyataan sebelumnya, bahkan Maradoni dihadapan pimpinan Komisi Tiga DPRD Lampung Timur pun mengatakan bahwa lelang proyek tahun 2019 tersebut tidak mengacu aturan, alias paket arahan.
Menurutnya, hal serupa pernah terjadi pada masa kepemimpinan Satono tahun 2010 silam, dimana kala itu rekanan didomininasi dari luar Lampung Timur, faktanya, proyek tidak bertahan lama.
”Kami adalah pemuda dan masyarakat Lampung Timur ingin berbakti membangun Kabupaten yang kami cintai ini, jadi mestinya kami para rekanan lokal ini juga diberdayakan, kalau ada kata-kata lelang atau tender bebas itu semua bohong besar, terbukti hasil pembangunan tidak bertahan lama, hal ini juga pernah terjadi pada rezim Satono, mengapa hal itu terulang kembali, berbeda apabila rekanan lokal, tentu akan peduli dan hasilnya akan kebih baik,” tandas Maradoni.
Menguatkan pernyataan Maradoni, Baheram Direktur CV Gading Mataram pun mengaku kecewa atas proses lelang yang diindikasikan curang, syarat perusahaan lengkap dan rangking satu (1), dalam perifikasi pun tidak diundang bahkan digugurkan tanpa alasan yang jelas.
Menyikapi berbagai pernyataan Aliansi Lampung Timur Bersatu, Taufik Ghani, Anggota Komisi Tiga DPRD setempat tidak dapat memastikan kapan siap melakukan hering bersama pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) ataupun Kelompok Kerja (Pokja).(Tim/KN/Red).
