Advertisement
Lampung Timur - Anggaran Dana Rutin yang bersumber dari APBD tahun 2018 di Kecamatan Beraja Selebah Kabupaten Lampung Timur senilai Rp. 22.340.000.000, -(Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas patut dipertanyakan.
Pasalnya, Anggaran jumlahnya sangat besar sekali dan cukup fantastis dibandingkan dengan Kecamatan lain Se-Kabupaten Lampung Timur, yang mana masing-masing hanya mendapat kucuran anggaran kisaran Rp.150.000.000,- (Seratus Limapuluh Juta Rupiah) saja, sangat berbeda dengan Kecamatan Beraja Selebah dilahat dari sumber data yang patut dipercaya kebenaran clicknya.
Atas dasar dugaan selisih anggaran itu, Tim Media Konkritnews mempertanyakan kepada Pihak Dinas DP2KAD. Namun saat hendak ditemui, satpam mengatakan kepala dinas sedang ada tamu.
Kemudian tim media Konkritnews berkordinasi dengan Staf DP2KAD terkait anggaran tersebut dengan jumlah milyaran rupiah sudah di salaurkan Ke-Kecamatan Beraja Selebah pada tahun 2018.
Mendengar dan melihat Keterangan dari Data Kecamatan Beraja Selebah, pihak DP2KD sontak tercengang apa mungkin sebesar itu buat anggaran Kecamatan, buat anggaran Kabupaten saja tidak sebesar itu ujaranya.
Berdasarkan data arsip yang ada di DP2KD untuk kucuran dana anggaran pada tahun 2018 dikeuangan kisaran Rp.31.500.000,- saja yang digunakan untuk belanja perawatan kendaran di Beraja Selebah, jadi data yang didapat dari tayangan Online tidak benar, dipastikan salah input data. Kemudian Staf DP2KD mengarahkan awak meedia ke kabag pembangunan agar lebih jelas karena itu wewenangnya, ujar salah seorang staf tersebut.
Bersamaan dengan itu LSM LANTAI merasa heran karena bisa salah Input data , sementara data tersebut sudah terhitung cukup lama dari tahun 2018 kalau salah kenapa tidak di perbaiki sejak lama, ungkapnya.
Dari alasan Staf DP2KD itu sangat tidak masuk akal karena ini menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD bila salah dalam pengimputan data bisa jadi masalah dan polemik di Media massa karena uang yang dikeluarkan keuangan itu pasti di Audit BPK. Karena itu besar dugaan alasan yang dikeluarkan pihak DP2KD sekedar alasan pihak keuangan saja. (Tim/KN)
