Dianakrobi
30/01/20, 30.1.20 WIB
Last Updated 2020-01-30T16:52:26Z
Daerahlampung utara

DPC Pospera Desak APIP dan APH Terkait Dugaan Stor Fee DAK Disdikbud Lampura

Advertisement
Lampung Utara|konkritnews.com
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) meminta pengusutan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa (Kades) keluar Provinsi, guna menentukan hari dan tanggal untuk lakukan orasi aksi damai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara (Lampura).

Hal itu disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Pospera Lampura, Yokie Agung Malian, yang mewakili Ketua DPC Pospera Lampura.

"Kita akan mengadakan aksi terkait fee di Disdikbud sama jalan Bimtek, tadinya mau rabu kita akan mengadakan aksi tersebut, namun surat baru masuk, jadi kalau keterangan dari Polres setempat harus 3x24 jam kalau mau lakukan orasi tersebut, jadi diundur menjadi hari Jum'at, (31/01/2920) untuk lakukan orasi damai tersebut, makanya kita malam ini menggelar rapat internal," kata Yokie. Selasa, (28/01/2020) malam.

Yokie meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak main-main terhadap masalah fee proyek, baik yang sudah buming di Media Massa maupun Media Sosial.

“Jangan tutup mata, kita juga minta masalah Bimtek Kepala Desa dan perangkat desa se-Lampung Utara yang kemarin berangkat ke Bali, Yogyakarta, serta Bandar Lampung dapat diusut tuntas, supaya tidak menjadi opini publik Lampura," ungkapnya.

Menurutnya, masa aksi yang turun ke jalan sekitar 70-an orang, dengan titik kumpul di Taman Sahabat (TS), kemudian ke Dinas Pendidikan, Kantor Apdesi, Kejaksaan dan Inspektorat.

"Di Inspekstorat juga nanti kita akan berdialog kepada Dinas tersebut sampai sejauh mana persoalan-persoalan yang sudah ditangani oleh pihak Inspektorat gak ada yang muncul alias mandeg," ujarnya.
(Albet/KN/Red)