KONKRIT NEWS
05/02/20, 5.2.20 WIB
Last Updated 2020-02-05T09:59:21Z
Hukum dan Kriminalpesawaran

Dinas Kesehatan Pesawaran Disoal, GPN dan PENJARA Akan Turun Aksi

Advertisement

Lampung - Menyikapi banyaknya persoalan tentang buruknya prealisasian anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan kabupaten Pesawaran melalui masing-masing KUPT dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat khusunya tentang prealisasian dana Praud dan dana Kapitasi dari tahun ke tahun, DPD II Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) kabupaten Pesawaran dan LSM Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) akan segera menggelar aksi demontrasi atas persoalan tersebut. 

Hal itu diungkapkan, Putra Ramadhan selaku ketua DPD II GPN Pesawaran dan ketua LSM PENJARA Faqih Fakhrozi usai mengadakan rapat di sekretariat GPN Provinsi Lampung, Rabu (5/2/2020). 

Menurut Faqih, ada beberapa kegiatan Dinas Kesehatan Pesawaran yang nampak buruk salah satunya adalah kegiatan anggaran sewa rumah bidan desa se-kabupaten Pesawaran yang dikelola masing-masing puskesmas namun pada realisasinya tidak diberikan kepada bidan yang bertugas. 

"Ini berdasarkan temuan kami di lapangan hasil investigasi yang mengungkap adanya dugaan permainan dalam realisasi anggaran tersebut," ucapnya. 

Untuk itu, DPD II GPN Pesawaran dan LSM PENJARA menduga bahwa dalam realiasasi anggaran Praud dan Kapitasi serta anggaran Sewa Rumah Bidan Desa telah dikorupsi secara berjamaah oleh oknum yang bermain.

Atas dasar temuan itu, Ketua DPD II GPN  Pesawaran Putra Ramadhan, sangat menyayangkan masih adanya indikasi atau dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan setempat.

"Kami sangat menyangkan masih ada oknum- oknum di Dinas Kesehatan Pesawaran melakukan perbuatan yang merugikan negara. Ini tidak bisa dibiarkan, kita akan usut tuntas agar ada efek jera bagi Pejabat-pejabat yang mamang suka bermain-main dengan anggaran yang harusnya di realisasikan dengan benar," ucap Putra. 

Maka dari itu, sambung Putra, LSM PENJARA dan DPD II GPN Pesawaran akan segera turun melakukan aksi demontrasi dan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum nakal tersebut.  

"Kami juga meminta Bupati Pesawaran segera memanggil kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi di satuan dinas Kesehatan kabupaten Pesawaran untuk bertanggung jawab sebagai pimpinan," pungkasnya. (Red/KN)