Dianakrobi
17/03/20, 17.3.20 WIB
Last Updated 2020-03-24T19:07:06Z
BeritaDaerahTanggamus

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanggamus Adakan Kunjungan Kerja Terkait Program Pertanian Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Pertanian Daerah

Advertisement
TANGGAMUS|konkritnews.com
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung. Selasa, (17/03/2020).

Turut hadir pada kunjungan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanggamus, Irwandi suralaga, S.Ag, dari fraksi PKB dan Ketua Komisi II, Fakhruddin Nugraha, dari fraksi PKS dan selaku Perwakilan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Amalia Rizkiyanti, S.Si., M.M.

Mengawali acara, Ketua Komisi II, Fakhruddin Nugraha, S.E, memaparkan, Kabupaten Tanggamus mempunyai Komoditi unggulan seperti kopi yang hebat, Insha Allah potensinya bagus.

Kami juga mempunyai hasil bumi yang baik, kami ingin hasil bumi dari Kabupaten Tanggamus yang potensial ini dapat lebih ditingkatkan, tentunya dengan bantuan dari program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Amalia menyampaikan program kerja tahun 2020 ada UPTD dan lab-nya, kami ada di seluruh Lampung, adanya pengamat organisme pengganggu tanaman pertanian yang tersebar di Provinsi lampung. Tentunya hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Gubernur, menciptakan kehidupan riligius dan sejahtera.
Dalam kaitan ini, Gubernur mengeluarkan program KPB (Kartu Petani Bersama), ini memberikan beasiswa mendorong kebijakan pertanian Lampung cukup tinggi 105.84, ini indikasi cukup makmur, Luas baku sawah kita 361.708 (BPN 2019) jagung nomor 3 nasional untuk padi 6 peringkatnya, permasalahan kita dilahan dan infrastruktur konfersi lahan.

Provinsi Lampung pertaniannya program kerja kita Peningkatan produksi, Produktifitas dan mutu tanaman pangan, kebutuhan benih lampung butuh 11.000 ton, Pemantapan kebutuhan rumah tangga berupa alat pengolahan buat jaringan irigasi teknis antara lain, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Lokal, Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga, UPTD BBI Hortikultural, Perbanyak Tanaman Hias. Alokasi pupuk kita sebagai berikut, Urea 15000, SP 36 2800, ZA 5.500.

Fachrudin menyampaikan, dengan menyimak program sterategis Dinas Pertanian Provinsi Lampung dan pemaparan dari program Lampung berjaya yang menjadi sentra pangan, diharapkan  Kabupaten Tanggamus bisa memperoleh hasil yang maksimal.

Pada kesempatan tersebut, Fakhruddin menyampaikan beberapa hal bahwa, data menunjukan wilayah Tanggamus sangat potensial untuk  tanaman Padi dan Buah-buahan.
Ini menunjukan Kabupaten Tanggamus dapat mendukung ketahanan nasional, sehingga bisa tercipta ketahanan pangan, dan diharapkan ada sinergitas antara Kabupaten dan Provinsi.

Irsi Jaya, Anggota komisi II, juga turut mengomentari bahwa apa yang sudah disampaikan dan di paparkan mengenai program pertanian sudah cukup bagus dan luar biasa.

Perwakilan Dinas Pertanian, Tanaman dan Hortikultura Provinsi Lampung, dalam tanggapannya terhadap pertanyaan para Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan, terkait alih fungsi lahan ada Perda dan tindak lanjutnya.

Mengenai masalah pupuk, kita lebih mengutamakan lahan sawah RDEKK, yang sudah terdaftar, terkait kostratani adalah komando tani, tujuannya adalah meningkatkan semua kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan dan pertanian.

Pembangunannya di bangun dari pinggiran desa, untuk semua kegiatan menggunakan anggaran dari APBD dan APBN.
Ketua Komisi II, Fakhruddin Nugraha, diakhir acara menyampaikan bahwa, tujuan kunjungan ini adalah mensinergikan Program Pusat dan Program Provinsi, serta Program di Kabupaten Tanggamus.

Dalam pertemuan ini, terkait pertanian di Kabupaten Tanggamus membahas mengenai  keluhan masyarakat, terkait tanaman lada, karena lada merupakan tanaman primadona untuk komoditas ekspor, sehingga perlu dicari solusinya.

Fakhruddin juga berharap, program-program pertanian dari pemerintah dapat lebih dimaksimalkan, seperti pengalokasian dana dari pusat. Hal ini penting, guna menutupi kerugian petani lada.
(ADV/KN/RED)