27/06/20

PPDB Kota Metro Serta Kebijakan yang Ngaur Berdampak Pada Rendahnya Kualitas dan Kuwantitas

Loading...

Metro, (Lampung) - Ironis, ngaur dan tidak adil, kata-Kata yang diucapkan Bang Wendy/Samidi ketua PWRI kota Metro, Lampung, menyikapi polemik PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru atas kebijakan KEMENDIKBUD Serta Pemerintah yang membuat aturan Zonasi Serta Domisili Ngawur dinilai Cacat Prosedur, menuai cuitan Nitizen ramai diperbincangkan  terutama Media Online dan Facebook.

Dunia Pendidikan di Kota Metro bahkan di Indonesia saat ini dirundung mendung kegelapan akibat kebijakan yang tidak tepat alias ngawur. Belum selesai polemik masalah sistem zonasi kini dihebohkan kembali persoalan Domisili yang diduga kuat ngaur dan tidak sesuai dengan harapan sehingga menimbulkan jeritan tangis para orang tua murid dan para siswa yang tidak bisa diterima.

Menurut Samidi sapaan Bang Wendy di bidang Pendidikan,  bahwa kebijakan sistem zonasi dan sistem Domisili ngaur pihak sekolah harus mengevaluasi bahkan kalau perlu segera dibatalkan. Ini kebijakan yang ngawur dan tidak memiliki rasa keadilan apa lagi dengan adanya Domisil yang dibuat tanpa dipertimbangkan dan di tela,ah kegunaan Domisili tersebut.

Contoh Anak yang berprestasi memiliki nilai rata-rata 90 ke atas bisa tidak diterima di sekolah manapun karena  dengan sistem zonasi dan Domisili ngaur yang dibuat tidak sesuai aturan, maka anak-anak yang memiliki nilai tinggi akan kalah dengan siswa yang nilainya lebih rendah, karena Zonasi dan Domisili itu, ungkapnya kecewa  kepada  media Konkritnews Jumat, (26/6/2020) di Ruang Kerja nya.

Masih menurut Bang Wendy, Ini akan mematahkan semangat belajar siswa, dan kualitas pendidikan akan semakin rendah. Gimana dengan standar sekolah unggulan yang biasanya diisi oleh siswa berprestasi, kini diisi oleh siswa yang nilainya rendah atau tidak berprestasi, bahkan selalu tidak naik kelas, tentunya akan sulit mengimbangi/mengikuti standar pendidikan yang unggul, jika sistem ini dipaksakan apa jadinya kualitas pendidikan ke depan. Masa standar pendidikan ditentukan oleh Zonasi dan Domisili yang Ngaur Apalagi dengan Mendahulukan Domisili daripada Tamat sekolah ini lebih parah lagi ketusnya.

Selanjut Bang Wendy menambahkan, agar Pemerintah tidak gegabah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, apalagi menimbulkan kegaduhan dan gangguan keamanan. Mengelola pendidikan itu tidak sesimpel apa yang dibayangkan banyak orang, tapi harus memperhatikan indikator-indikator di dalamnya. Kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan harus diserahkan pada ahlinya, jangan coba-coba. Jangan sampai kebijakan di bidang pendidikan bertentangan dengan visi misi presiden, yang mencanangkan SDM unggul indonesia maju, pungkasnya.

Artinya dengan kebijakan yang ngawur seperti ini, gimana SDM unggul, karena generasi yang berprestasi kalah dengan Zonasi Serta Domisili sehingga tidak mendapatkan sekolahan. Lalu mau dibawa kemana Generasi Penerus Bangsa ini Kalau untuk mengenyam Pendidikan saja kesulitan. Saya orang Bodoh yang lagi bingung ini meminta Kepada Bapak Presiden Jokowi dodo menaruh perhatian husus  dengan kasus ini, Serta Mentri Pendidikan Perlu untuk Pertimbangkan jangan menimbulkan kegaduhan, apalagi kondisi bangsa dan negara baru fokus dengan penanganan wabah covid-19, jangan ditambah masalah baru susahnya Aturan dan peraturan untuk membuat anak bangsa ini Cerdas dan berpendidikan, tutup Wendy. (Red/KN)

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.