Advertisement
LAMPUNG UTARA|konkritnews.com--Dimana kita ketahui bersama Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Dan pada hari Senin (28/09/2020) pihak Dpc.Pospera Lampung Utara bersama Ibuk Camat Sungkai Selatan serta Kades (Banjar Ketapang) dan jajaran nya, bersama-sama mengecek pekerjaan PAMSIMAS didesa Banjar Ketapang, dikarenakan program tersebut sempat terhambat dikarenakan ada ketersinggungan pihak desa dengan pekerja.
Sedangkan untuk pekerjaan tersebut Ketua POSPERA Lampung Utara "Juaini Adami" mengatakan bahwa saya serta jajaran POSPERA lampura bingung dengan pekerjaan PAMSIMAS yang ada didesa Banjar Ketapang, karena dari awal kami mempunyai DUGAAN KUAT bahwa pekerjaan tersebut sudah menyalahi prosedur administrasi.
Dugaan tersebut juga diperkuat oleh statmen Kepala Desa setempat "AMIRSYAH" mengatakan kepada DPC.POSPERA Lampung Utara, bahwa ada program Pamsimas di desanya.
Tidak ada koordinasi dan kurangnya azas bermanfaat, karena sumur bor di RT-I Dusun Dua kurang lebih berjarak 15 rumah sudah ada sumur Bor.
“Pamsimas di desa saya tidak ada koordinasi, karena sebelumnya saya pernah menolak mengingat azas manfaat nya tidak ada sumur Bor sudah penuh, mereka mendesak karena usulan sudah keluar, cuma kami tidak pernah mengusulkan, takutnya nanti tidak gampang. Mami memang dapat duit, tapi nantinya untuk pelaksanaan tiada guna hanya mengambil proyek saja, karena satu RT jarak 15 rumah sudah ada sumur Bor, siapa yang mengelola sedangkan itu ada pengurus perlu biaya.” Kata Kades.
Lanjut Kades, sumur bor saja orang mau sokongan beli Pulsa gak jalan, maka dari dulu kami menolak, tiba tiba sudah dibuat, dan mereka mengatakan alasan kepala desa tidak mau menerima, untuk siapa sedangkan sumur bor sudah banyak.
Menurut kades untuk yang mengerjakannya salah satunya pak Ibram.
“Pada tahun 2017 sudah ditawarkan tetapi Desa Banjar Ketapang menolak karena tidak ada azas manfaat. Sumur bor sudah banyak,” ujar Kades.
“Harus ada swadaya masyarakat, dan potongan dana desa sebesar 10 persen, kegunaan uang suwadaya masyarakat tersebut untuk membeli perpipaan sebagai sarana menyalurkan air kerumah warga,” Pungkasnya
Juaini pun menegaskan kembali kepada media bahwa pada hasil pertemuan hari ini yang dihadiri pihak Disperum dan Konsultan juga serta pihak kecamatan dan desa. Mereka bersepakat untuk memindahkan titik pengeboran tersebut untuk ketitik yang lebih membutuhkan lagi.
Sedangkan ketika hal tersebut terjadi maka saya rasakan RANCU karena sudah ada dana sebesar 20% yang dikucurkan pemerintah untuk pekerjaan tersebut.
Disini juga saya mempertanyakan apakah BENAR dana tersebut di transfer lewat rekening desa atau ada pemalsuan surat, dikarenakan hingga kemarin kades pun memang belum pernah ada komunikasi dengan pihak pekerja dan kita ketahui bahwa pekerjaan tersebut dana nya di transfer lewat rekening desa.
Untuk itu kami Dpc.Pospera Lampura meminta APH agar lebih jeli lagi untuk Pamsimas didesa Banjar ketapang, karena kuat dugaan kami adanya kesalahan prosedur pengajuannya (ADMINISTRASI). Kami harap APH bisa bergerak cepat untuk memanggil pihak pihak terkait.
(Albet)
