Advertisement
Lampung Tengah - 9 Desember 2020 merupakan pesta Demokrasi di Indonesia dengan diselenggarakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 270 daerah.
Salah satunya Lampung Tengah dengan slogan Beguwai Jejamo Wawai yang diikuti oleh 922.458 Daftar Pemilih Tetap pada 28 Kecamatan.
Beberapa hari terakhir beredar isu bahwa ada pasangan calon diduga melakukan politik uang di beberapa titik.
Ramanda Ansori, S.H. Ketua Millenial Creative Society Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa itu baru dugaan "Bahwa temuan-temuan yang ada dilapangan itu belum tentu benar adanya, temuan itu akan di periksa dan diputus oleh Bawaslu bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Minggu, (13/12/2020).
Ramanda meyakini masyarakat Lampung Tengah memilih kepala daerah dengan hati nurani bukan karena uang.
Suara rakyat tidak dapat diukur oleh uang, rakyat menggunakan hak pilih nya bedasarkan hati nurani yang sepadan dengan visi misi calon kepala daerah, artinya pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah pemimpin yang mendapatkan tempat di hati rakyat.
Pasangan calon nomor urut 2 dalam hitungan sementara telah mendapatkan suara lebih dari 50%, suara itu merupakan bukti nyata dukungan rakyat kepada pasangan calon 02 Musa-Dito untuk mempimpin Lampung Tengah 5 tahun kedepan.
Ramanda menyayangkan sikap salah satu pucuk pimpinan partai politik di lampung tengah yang menggiring opini masyarakat dan membuat hiruk pikuk baru pasca pilkada ini, padahal sejak dimulainya kontestasi pilakda di Lampung Tengah kondisi masyarakat sudah kondusif, tentram, dan damai, jangan sampai karena suatu pernyataan dapat memecah belah masyarakat seharusnya seorang pemimpin partai politik dapat menenangkan masyarakat dan dapat menerima kenyataan bahwa dalam sebuah kontestasi akan ada yang menang dan yang kalah.
Ramanda yakin rakyat lampung tengah sudah melek politik semua, apabila belum ada yang melek politik itu salah satu kewajiban partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat, jangan sekelas pimpinan partai politik tingkat daerah melakukan manuver dengan delegitimasi suara rakyat, zholim pada kebenaran itu namanya," lanjutnya. (Rls/KN)
