Tampilkan postingan dengan label DPRD Lampung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD Lampung. Tampilkan semua postingan

29/05/22

Reses di Panjang, Anggota DPRD Lampung Ini Siap Calonkan Diri Jadi Wali Kota Bandar Lampung

Reses di Panjang, Anggota DPRD Lampung Ini Siap Calonkan Diri Jadi Wali Kota Bandar Lampung

 


BANDAR LAMPUNG - Anggota DPRD Lampung Azwar Yacub menyatakan kesiapannya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Hal itu diungkapkannya, saat reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Kampung Kaung, Way Lunik, Panjang, Bandar Lampung, Minggu (29/5/2022).


Dalam pertemuan tersebut, politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) ini, mengaku siap jika ada kesempatan mencalonkan diri jadi Wali akota Bandar Lampung. "Saya akan mencalonkan diri untuk menjadi wali kota yang akan datang," kata Azwar Yacub.

Disisi lain, Azwar Yacub siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya Bandar Lampung yang menjadi wilayah daerah pemilihannya (Dapil) di DPRD Lampung. Ia bersedia memberikan bantuan sumur bor, memperbaiki infrastruktur jalan, baik jalan lingkungan maupun rumah ibadah di Kampung Kaung, Way Lunik, Panjang.

"Saya minta masyarakat, jangan segan mengajukan permohonan maupun permasalahan yang dihadapinya. Ajukan dan berikan apapun masalahnya, saya siao perjuangkan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Lampung ini.

Disisi lain, masyarakat Kelurahan Kaung, Way Lunik mengajukan permasalahan konseleting listrik, peningkatan jalan, hingga sumur bor. Mendengar itu, Azwar bakal membahasnya bersama anggota lainnya di DPRD Lampung dan dinas terkait. (***)

28/05/22

Reses di Bandar Lampung, Azwar Yacub Deklarasi Maju Pilwalkot

Reses di Bandar Lampung, Azwar Yacub Deklarasi Maju Pilwalkot

 


Bandar Lampung - Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Golkar Azwar Yacub mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung pada Pilkada 2024 mendatang.

Deklarasi itu disampaikannya di hadapan warga masyarakat Kampung Kaung, Way Lunik, Panjang Bandar Lampung dalam rangka serap aspirasi (Reses), Sabtu (28/5) kemarin. 

"Saya akan mencalonkan diri untuk menjadi Walikota yang akan datang," ucapnya, yang langsung disambut tepuk tangan warga setempat. 

Selain itu, Azwar Yacub juga mendengarkan beberapa keluhan warga, mulai dari persoalan korsleting listrik, peningkatan jalan, dan pengadaan sumur bor.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung ini mengatakan, akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyelesaian persoalan tersebut.

23/05/22

Pansus DPRD Berikan 6 Rekomendasi ke Pemprov Lampung atas Temuan BPK RI

Pansus DPRD Berikan 6 Rekomendasi ke Pemprov Lampung atas Temuan BPK RI



Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Terhadap Pembahasan LHP-BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lampung Tahun Anggaran 2021, Senin (23/5).

Anggota Pansus, Budi Yuhanda (Fraksi Nasdem) memaparkan enam rekomendasi pansus atas enam temuan BPK RI. 

Pertama, Penganggaran Barang Milik Daerah (BMD) dan aset/kekayaan yang tidak terpisahkan tidak tercapai, sudah berdasarkan rapat bersama dan kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRD Lampung dan Tim Anggaran Pemprov Lampung.

Adapun terkait BMD yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak terpisahkan adalah aset Pemprov Lampung pada Lahan yang terletak di daerah Waydadi, namun aset tersebut masih harus melewati proses appraisal (penilaian), baru pelepasan aset. 

Terhadap temuan BPK yang mengapresiasi, namun memberi catatan tentang upaya pemprov Lampung dalam penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, Pansus DPRD menilai hal itu diakibatkan karena pemprov tengah mengalami pukulan pandemi covid-19 tahap ke 2. Di mana seluruh perputaran ekonomi terganggu karena status PPKM level 3 hampir di seluruh kabupaten kota. 

Kemudian, upaya Pemprov Lampung mengentaskan kemiskinan dapat dilihat melalui bantuan sosial, dan melakukan pembinaan UMKM baik secara mandiri maupun komunitas. 

Selain itu, Pemprov juga dinilai perlu meningkatkan perencanaan dalam membuat skema pengentasan lintas OPD dan harus membuat Skema Perencanaan dalam Pengentasan Kemiskinan yang Terintegrasi, hal itu menjadi penting untuk kebijakan ke depan. 

Kedua, terhadap temuan masalah terhadap Pengelolaan Pendapatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan.

Pansus menilai, temuan tersebut sudah ditindak lanjuti dengan masing-masing pihak yang mendapatkan penghasilan tambahan yang dianggap tidak sesuai secara individu membuat pernyataan akan mengembalikan hasil temuan dimaksud dalam waktu tidak lebih dari 60 hari setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan. 

Ketiga, temuan terhadap Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp 87,12 Juta dan Sekretariat DPRD Lampung. Menurut Pansus, jumlah temuan itu sudah dikembalikan dan tercantum dalam bukti setor KAS Daerah. 

Keempat, terhadap temuan kegiatan kontruksi bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurolog RSUD Abdul Moeloek dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2.92 Milyar dan kurang volume sebesar Rp78,38 Juta.

Menurut Pansus, pihak RSUD Abdul Moeloek telah meminta kepada para pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan untuk mengembalikan temuan tersebut dan telah ditindak lanjuti oleh rekanan dengan membuat surat pernyataan akan diselesaikan dengan pihak ketiga dan RSUD dalam waktu 60 hari.

"Pansus merekomendasikan agar pihak ketiga tersebut agar tidak lagi menjadi rekanan terhadap proyek pembangunan di Pemerintah Provinsi Lampung," ujar Budi Yuhanda. 

Kelima, terhadap temuan Volume atas 14 Paket Pekerjaan Lapis Perkerasan Jalan Aspal dan Beton serta lapis pondasi pada dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi sebesar Rp2,96 milyar, seluruh rekanan telah mengembalikan semua kerugian dan dibuktikan dengan Setoran Kas Daerah. 

"Pansus merekomendasikan agar semua rekanan pihak ketiga yang bermasalah tersebut agar dimasukan ke dalam daftar hitam, sehingga ke depan pihak ketiga yang dimaksud tidak lagi dapat mengikuti proses tender Pemprov Lampung," sambungnya. 

Keenam, terhadap temuan piutang RSUD Abdul moeloek sebesar Rp6,18 miliar belum dipulihkan. Menurut Pansus, pihak yang berhutang telah menyerahkan aset berupa tanah, rumah, dan mobil.

Kemudian, Pansus merekomendasikan agar BPKAD melakukan appraisal (penilaian) dan melakukan penjualan terhadap aset yang dimaksud untuk menutupi piutang tersebut. 

Ketua DPRD Lampung yang memimpin Rapat Paripurna kemudian menanyakan kepada anggota rapat apakah menyetujui Hasil Kerja Pansus dan langsung disetujui oleh peserta rapat.

Pansus LHP BPK Minta Rekanan Bermasalah Masuk Daftar Hitam Proyek Pemprov Lampung

Pansus LHP BPK Minta Rekanan Bermasalah Masuk Daftar Hitam Proyek Pemprov Lampung

 


Bandar Lampung - Panitia Khusus DPRD Lampung LHP-BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lampung Tahun Anggaran 2021 memberikan catatan keras pada rekanan nakal di proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Hal itu disampaikan Anggota Pansus Budi Yuhanda dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus Terhadap Pembahasan LKPD Pemprov di DPRD Lampung, Senin (23/5).

Pansus memberikan enam rekomendasi atas enam temuan BPK RI. Salah satunya merekomendasikan agar pihak ketiga atau rekanan proyek pembangunan kontruksi bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurolog RSUD Abdul Moeloek masuk daftar hitam. 

"Pansus merekomendasikan agar pihak ketiga tersebut agar tidak lagi menjadi rekanan terhadap proyek pembangunan di Pemerintah Provinsi Lampung," ujar Budi Yuhanda. 

Pasalnya pembangunan kontruksi bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurolog RSUD Abdul Moeloek dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2,92 Milyar dan kurang volume sebesar Rp78,38 Juta.

Menurut Pansus, pihak RSUD Abdul Moeloek telah meminta kepada para pihak ke 3 yang melaksanakan pembangunan untuk mengembalikan temuan tersebut dan telah ditindak lanjuti oleh rekanan dengan membuat surat pernyataan akan diselesaikan dengan pihak ketiga dan RSUD dalam waktu 60 hari. 

Selain itu, Pansus juga menyoroti 14 Paket Pekerjaan Lapis Perkerasan Jalan Aspal dan Beton serta lapis pondasi pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi sebesar Rp2.96 milyar. 

Di mana, seluruh rekanan telah mengembalikan semua kerugian dan dibuktikan dengan Setoran Kas Daerah. 

"Pansus merekomendasikan agar semua rekanan pihak ketiga yang bermasalah tersebut agar dimasukan ke dalam daftar hitam, sehingga ke depan pihak ketiga yang dimaksud tidak lagi dapat mengikuti proses tender Pemprov Lampung," tegasnya. 

Selain soal rekanan nakal, Pansus juga menyoroti temuan piutang RSUD Abdul moeloek sebesar Rp6,18 miliar yang saat diperiksa BPK RI, belum dipulihkan. Menurut Pansus, pihak yang berhutang telah menyerahkan aset berupa tanah, rumah, dan mobil.

Kemudian, Pansus merekomendasikan agar BPKAD melakukan appraisal (penilaian) dan melakukan penjualan terhadap aset yang dimaksud untuk menutupi piutang tersebut. 

Sementara itu, tiga rekomendasi lainnya terkait 

barang Milik Daerah (BMD) dan aset / kekayaan yang tidak terpisahkan tidak tercapai, sudah berdasarkan rapat bersama dan kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRD Lampung dan Tim Anggaran Pemprov Lampung.

Adapun, terkait BMD yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak terpisahkan adalah aset Pemprov Lampung pada Lahan yang terletak di daerah Waydadi, namun aset tersebut masih harus melewati proses Appraisal (penilaian), baru pelepasan aset. 

Selanjutnya, terhadap temuan masalah terhadap Pengelolaan Pendapatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan.

Pansus menilai, temuan tersebut sudah ditindak lanjuti dengan bahwa masing-masing pihak yang mendapatkan penghasilan tambahan yang dianggap tidak sesuai secara individu membuat pernyataan akan mengembalikan hasil temuan dimaksud dalam waktu tidak lebih dari 60 hari setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan. 

Kemudian, temuan terhadap Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp 87,12 Juta dan Sekretariat DPRD Lampung. Menurut Pansus,  masing-masing OPD tersebut telah mengembalikan temuan yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam bukti setor KAS Daerah.

22/05/22

Ali Imron Dukung Teguh Santosa Maju Pemilihan Anggota DPD RI 2024

Ali Imron Dukung Teguh Santosa Maju Pemilihan Anggota DPD RI 2024



Bandar Lampung - Anggota DPRD Lampung Ali Imron mendukung langkah wartawan senior Teguh Santosa ikut dalam pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2024 mendatang.

"Salam komando ala senior, Teguh Santoso, ketua Confederation of ASEAN Journalists (CAJ)," tulis Ali Imron di akun Instagram @aliasimron, Minggu (22/5).

"Kabar terbarunya beliau akan maju DPD RI Dapil Jakarta 2024. Mantap dan sukses Mas.!!,"ucapnya.

Selain dukungan tersebut Ali Imron, menuliskan sejumlah prestasi dan pengalaman Teguh Santosa saat meniti karir di Jakarta dan luar negeri.

"Dia jurnalis kawakan, Ketua Umum JMSI pusat, Ketua Bidang Luar Negeri PWI pusat, bahkan beliau adalah Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK)," kata dia.

Bukan hanya itu, Teguh Santosa juga menjadi dosen atau mengajar dibeberapa kampus ternama di Jakarta dan Asean. 

"Sebagai sesama wartawan, politisi saya sejak lama mengangumi dia sebagai dosen ketimbang wartawan,"ujar Ali Imron.

Beliau juga aktif dalam mengikuti seminar ataupun acara-acara besar salah satunya hadir diforum-forum internasional.

"Dia sering diundang salah satunya di PBB berbicara penyelesaian konflik Sahara Barat, Maroko. Khususnya soal dekolonisasi," kata dia.

Bahkan, dia (Teguh Santosa) seringkali melakukan perjalanan ke Korea Utara dan Korea Selatan dan menjadi Sekretaris Komite Reunifikasi Damai Korea untuk Asia Pasifik.

"Terakhir bertemu Mas Teguh Santosa menyatakan dunia kewartawanan dan dunia pendidikan (kampus) memiliki karakter yang sama, yakni sama-sama setia pada fakta dan memiliki disiplin riset," tutup Ali Imron.