Advertisement
BANDAR
LAMPUNG -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta aparat
pemerintah dan keamanan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi
konflik sosial. Menurut Gubernur Ridho, dalam menangani konflik sosial,
kuncinya peringatan dan deteksi dini.
“Di
Lampung masih sering terjadi konflik sosial. Kunci menyelesaikannya,
ada di aparatur dalam melakukan deteksi, ketegasan, kehadiran di
lapangan tepat waktu, dan dukungan aparat keamanan,” kata Gubernur saat
menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Staf Operasi
Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono, Rabu (18/10/2017).
Konflik
sosial, kata Gubernur, harus dikendalikan karena berdampak negatif
yakni investasi berkurang dan pembangunan terhambat. "Ada keterkaitan
erat antara keamanan dan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan kesatuan
dan sinergi antar aparatur negara,” kata Ridho Ficardo.
Pemerintah
Provinsi Lampung terus berupaya menekan dan menyelesaikan masalah
konflik sosial. "Provinsi Lampung mendapat pengakuan nasional dalam
menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik ini bukan karena tidak
ada masalah yang terjadi, namun seberapa tangkas pemerintah daerah
menanganinya,” kata Gubernur.
Gubernur
menjelaskan melalui Badan Kesbangpol berulangkali mengumpulkan Camat,
Kapolsek, Danramil dalam mendukung wilayah rawan. "Bupati harus
memberikan dukungan seperti menempatkan camat sesuai pertimbangan
permasalahan. Alhamdulillah semuanya berjalan solid. Semua perhitungan
dilakukan rinci guna menangani masalah konflik," ujar Ridho.
Kunjungan
ini, menurut Jati Wiyono, dalam rangka kajian daerah rawan kejahatan
konvensional dan transnasional yang merugikan kekayaan negara, serta
berimplikasi konflik sosial dan masalah perbatasan. Dia menjelaskan
konflik sosial dapat terjadi dimana pun.
"Apa
yang dilakukan Gubernur Ridho merupakan kebijakan pengawasan dan
antisipasi konflik yang dapat muncul. Hal ini juga upaya meningkatkan
citra positif Lampung," kata Jati Wiyono. (Red/KN)
