Advertisement
BANDAR
LAMPUNG - -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Dinas Energi
dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung berkoordinasi dengan PLN guna
mempercepat program Lampung Terang 2019. Peluang mempercepat program
tersebut bisa terlaksana mengingat pada 2017, listrik Lampung surplus
dan pada 2018 surplus mencapai hingga 20%.
"Selain
untuk investor, kita berharap surplus listrik di Lampung juga dirasakan
masyarakat di berbagai wilayah yang belum teraliri listrik. Saya
berharap beberapa desa yang sebelumnya ditargetkan terlistriki di 2018
bisa dimajukan ke 2017. Begitu juga yang seharusnya terlistriki di 2019
bisa dipercepat ke 2018, sehingga makin banyak warga Lampung yang
menikmati listrik," kata Gubernur Ridho, Rabu (11/10/2017).
Sejak
mendapat amanah menjabat Gubernur, salah satu prioritas pemerintahan
Ridho Ficardo-Bachtiar Basri adalah meningkatkan rasio eletrifikasi
Lampung, karena masih ada sekitar 16% wilayah Lampung yang belum
berlistrik. Hasilnya, Pemprov Lampung dan PLN berhasil menyusun roadmap
kelistrikan Lampung 2016-2021 yang kemudian dipercepat menjadi
2016-2019.
Roadmap itu
kemudian ditandatangani bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan PLN pada
22 Mei 2017. Kesepakatan itu memuat dua agenda penting yakni listrik
pedesaan dan penataan listrik perkotaan. "Inilah dasar yang kita gunakan
bersama PLN sebagai komitmen melaksanakan program Lampung Terang 2019.
Jadi, kita membuat MoU setelah menyelesaikan semua persiapan, bukan MoU
dulu baru bergerak," kata Gubernur Ridho.
Pada
2017, tiga kabupaten dengan rasio eletrifikasi terendah mendapat
prioritas yakni Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus dengan total
26 desa. Perinciannya, Lampung Barat sebanyak 17 desa, Pesisir Barat
tujuh desa, dan Tanggamus dua desa. Sebanyak 25 desa di antaranya yang
diresmikan Gubernur Ridho pada 18 Agustus 2017, terdiri dari 17 desa
lama dan 18 desa baru. Sisanya diselesaikan secara bertahap hingga
Desember 2017.
Menurut
Kepala Dinas Energi dan Sumberdays Mineral Provinsi Lampung, Prihartono
G. Zain, permintaan percepatan dari Gubernur itu dilakukan di Kabupaten
Mesuji. "Ada delapan desa yang semula dialiri listrik di 2018 dipercepat
ke 2017. Kita juga berusaha yang seharusnya dialiri listrik 2019
dimajukan ke 2018," kata Prihartono.
Kedelapan
desa tersebut semuanya di Kecamatan Way Serdang, yakni Suka Agung, Suka
Mandiri, Margo Bakti, Labuhan Mulya, Labuhan Baru, Labuhan Batin,
Labuhan Permai, dan Labuhan Makmur. Pada 2018, program Lampung Terang
2019 menargetkan 77 desa, namun delapan dimajukan ke 2017. Sedangkan di
2019, program ini membidik 36 desa sembilan kabupaten.
Upaya
Pemprov Lampung mendukung PLN, kata Prihartono, dengan mengiventarisir
masalah dan bersama memecahkannya. Misalnya, ketika jaringan listrik
melewati hutan lindung, Gubernur Lampung membahas masalah itu para rapat
terbatas di Istana Negara.
"Kami
mencoba menghilangkan paradigma lama bahwa listrik itu hanya urusan
PLN. Akan lebih cepat jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ikut
membantu, karena ke depan bukan hanya hingga tingkat desa sasarannya,
tapi hingga dusun," kata Prihartono. (Red/KN)
