Advertisement
BANDAR
LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Tenaga Kerja
membuat terobosan dengan melatih dan mensertifikasi tenaga kerja
berlatar belakang pendidikan SD hingga SLTA. Bahkan yang tidak tidak
tamat SD hingga penyandang disabilitas.
Hingga
13 Oktober 2017, jumlah peserta yang dilatih mencapai 1.440 tenaga
kerja. Menurut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, program yang
melibatkan tenaga kerja berlatar belakang SD dan tidak sekolah ini baru
dilaksanakan 2017. "Di Lampung ternyata banyak tenaga kerja yang tidak
lulus SD dan penyandang disabilitas. Kita tidak bisa membiarkan mereka
tak punya keterampilan," kata Gubernur Ridho, Senin (16/10/2017).
Melihat
realita itu, Gubernur Ridho meminta organisasi perangkat daerah (OPD)
terkait membuat program agar jangan hanya tamatan SMA dan SMK yang
mendapat pelatihan. Maka, lahirlah program Lampung Kompeten bekerja sama
dengan Badan Standar Nasional (BSN) yang membidik para pekerja dengan
sistem vokasional. "Alhamdulillah mulai 2017, pelatihan bisa melibatkan
tenaga kerja mulai lulusan SD bahkan yang tak tamat SD," kata Ridho.
Sasaran
program ini, kata Gubernur, menciptakan lapangan kerja dalam rangka
mengurangi pengangguran, menyediakan tenaga kerja kompeten dan mampu
bersaing di bursa kerja. Kebijakan ini, kata Gubernur, sekaligus
mengimplementasikan amanat UU Ketenagakerjaan yang mengharuskan 1% dari
total tenaga kerja di perusahaan adalah penyandang disabilitas. "Ini
adalah bentuk investasi sosial pemerintah dalam meningkatkan sumber daya
manusia," kata Gubernur.
Gubernur
mengakui program Lampung Kompeten ini masih terus diperbaiki. Untuk
itu, dia meminta agar empat Balai Latihan Kerja (BLK) dapat optimal
meningkatkan mutu tenaga kerja. Saat ini, di Lampung terdapat empat BLK
yakni BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK Kalianda, dan BLK Way Abung.
Keempat
BLK tersebut memberi aneka pelatihan seperti las listrik, otomotif,
menjahit, servis AC, perhotelan, teknologi informasi, dan servis HP.
Kemudian, pertanian, perikanan, dan pertukangan. "Kita ingin sebanyak
mungkin tenaga kerja tersertifikasi agar memiliki standar, mengingat
persaingan makin tajam terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi
Asean," kata Gubernur Ridho.
Program
pelatihan ini, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Sumiarti Somad, masih berlangsung dan ditargetkan rampung akhir 2017.
Dari empat BLK yang ditunjuk melaksanakan pelatihan itu, 46 paket
berlangsung di BLK Bandar Lampung, BLK Metro (47 paket), BLK Kalianda
(22 paket), dan BLK Way Abung sebanyak 38 paket. "Kami berupaya agar
semua paket dapat terlaksana hingga akhir tahun agar makin banyak tenaga
kerja terampil," kata Sumiarti. (Red/KN)