Advertisement
BANDAR
LAMPUNG -- Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri optimistis seluruh
pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WtP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2017. Berkaca pada
kinerja laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung 2016,
Pemprov Lampung dan 12 kabupaten/kota meraih opini WTP.
Ke-12
kabupaten/kota se-Provinsi itu yakni Bandar Lampung, Metro,
Tulangbawang, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung
Utara, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesawaran.
Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Lampung Alfiker Saringoringo menyerahkan piagam penghargaan.
"Memperoleh
opini WTP artinya melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan.
Selanjutnya, yang harus dicapai adalah mempertahankan WTP dengan
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yakni penyediaan
infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang
baik dengan instansi lain seperti BPKP,” kata Wagub saat membuka Rapat
Koordinasi Ditjen Perbendaharaan dengan Pemda se- Provinsi Lampung, di
Aula Kanwil DJP Provinsi Lampung, Rabu (25/10/2017).
Secara
umum, kata Wagub, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Lampung,
permasalahan utama yang dihadapi terkait pengelolaan aset yang belum
optimal. "Saya berharap permasalahan tersebut dapat diatasi dan tidak
terulang kembali pada LKPD 2017, ujar Wagub.
Capaian
kinerja LKPD pemerintah daerah se-Lampung 2016, kata Alfiker
Siringoringo, cukup baik karena terdapat 13 pemda yang meraih opini WTP
dari BPK. Selama ini kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Lampung dan seluruh pemda cukup baik. "Seluruh pemda
mengirimkan laporan keuangan secara rutin kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Lampung yang akan digunakan sebagai bahan dalam
penyusunan government finance statistic," kata Alfiker.
Di
sisi lain, Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintah,
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan, Mega
Meilistya, mengatakan kinerja LKPD selama ini menunjukkan peningkatan.
Ini ditandai peningkatan peroleh opini WTP dari BPD dan penurunan
perolehan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak menyatakan
pendapat (TMP), dan tidak wajar (TW). "Ke depan, kami berharap laporan
keuangan tidak hanya dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban juga
bermanfaat untuk digunakan pengambil keputusan," ujar Mega Meilistya.