Advertisement
 |
| Khaidir Asmuni |
BANDAR LAMPUNG -- Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi (Maspede) Khaidir Asmuni menilai pernyataan staf khusus Menteri Pertanian Afnan Malay, kehilangan konteks dan tendensius. Seperti diketahui, Afnan mengatakan bahwa tidak semua persoalan daerah bisa dibawa ke Pusat untuk penyelesaian, sementara Gubernur berpangku tangan. Terkait dengan pernyataan ini Khaidir merasa Afnan Malay kehilangan konteks dan tendensius.
Pertama, ujar Khaidir Asmuni, terpuruknya harga singkong Lampung pada saat itu dalam konteks persaingan dengan harga singkong impor. Tentu saja terkait masalah ini, tidak bisa diselesaikan di level daerah. Masalah impor, selain konsekwensi dari diberlakukannya perdagangan bebas AFTA juga terkait dengan lemahnya hilirisasi produk. Saat itu, lanjut Khaidir, kemampuan produktivitas tanam negara lain, misalnya Thailand, jauh lebih baik dari petani Lampung. Sehingga sulit untuk ikut dalam persaingan harga.
Sementara untuk menghentikan impor, bukanlah wewenang daerah dan juga tak sesuai dengan AFTA.
"Komunikasi yang terjadi antara Daerah dan Pusat terkait dengan kebijakan yang tidak bisa diselesaikan di Daerah. Ini semestinya dilihat oleh Afnan sebagai salah satu bentuk sinergi. Bukan dengan komentar yang justeru kehilangan konteks dan tendensius," ujar Khaidir.
Khaidir menyebut tendesnius karena saat ini merupakan tahun politik di Lampung. "Pernyataan Afnan terkesan ingin menimbulkan kesan yang kurang baik bagi seorang calon Gubernur," tegas Khaidir.
Selanjutnya, mantan wartawan Lampung Post ini ini mempertanyakan apakah Afnan Malay menguasai persoalan singkong Lampung. "Dalam catatan saya, Tim dari Kementrian Pertanian sempat datang ke Lampung untuk mengkaji kemungkinan diterapkannya Harga Patokan dasar singkong. Saat itu diusulkan patokannya berkisar Rp1000/kg. Tapi kemudian masalah ini tidak terdengar lagi," ujar Khaidir, yang mengaku memantau persoalan singkong itu sejak 2016 lalu.
Alasan kedua, menurut Khaidir, pernyataan Afnan jauh panggang dari api. "Media massa mencatat, Menteri Pertanian berkali-kali hadir di Lampung karena Lampung punya potensi dan prestasi. Di bidang ketahanan pangan Lampung bahkan tercatat urusan ke-4 nasional yang mampu mencapai surpus beras. Apakah ini tidak dilihat oleh Afnan? Atau ada maksud lain di balik pernyataannya?" tanya Khaidir.
Khaidir berharap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dapat melihat persoalannya secara bijaksana dan jernih, serta dapat memberikan teguran kepada staf khususnya. "Saya rasa Pak Menteri harus menegur Afnan. Kalau memang dia berkata demikian," kata Khaidir. (TIM)
