Advertisement
Bandar Lampung - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Reza Berawi menilai keterlibatan langsung pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa konflik gajah dan manusia di Way Kambas tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal semata, melainkan persoalan nasional yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas kewenangan.
“Way Kambas adalah kawasan strategis nasional. Ketika Presiden Prabowo mendorong kolaborasi dengan Pemprov Lampung, itu menunjukkan negara hadir secara serius. Konflik gajah dan manusia ini tidak bisa diselesaikan setengah-setengah atau hanya dibebankan kepada daerah,” ujarnya.
Menurut Reza, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Lampung dalam merespons arahan dan dukungan pemerintah pusat patut diapresiasi.
“Pemprov Lampung dinilai mulai mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengedepankan koordinasi lintas instansi, pemetaan persoalan secara teknis, serta upaya penanganan yang tidak hanya berfokus pada konservasi satwa, tetapi juga perlindungan masyarakat di sekitar kawasan TNWK,” katanya.
Ia juga menyambut positif dan mengapresiasi kolaborasi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Menurutnya kolaborasi tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang menunjukkan kehadiran negara dalam menangani persoalan konservasi sekaligus persoalan sosial yang telah berlangsung lama.
Ia menyampaikan, konflik gajah dan manusia di Way Kambas memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari kerusakan lahan pertanian warga, ancaman keselamatan masyarakat, hingga tekanan terhadap kelestarian satwa dilindungi. Karena itu, solusi yang ditempuh harus menyentuh akar persoalan dan melibatkan banyak pihak.
“Penanganan konflik ini harus menyeluruh. Tidak cukup hanya memindahkan gajah atau membuat sekat darurat. Harus ada kebijakan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Lampung, pengelola TNWK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat penyangga kawasan,” tegasnya.
Reza juga menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah. Ia mengatakan, selama ini sering terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru memperlambat penyelesaian konflik di lapangan.
Dengan adanya kolaborasi langsung antara Presiden Prabowo dan Pemprov Lampung, ia berharap koordinasi lintas kementerian, khususnya kementerian yang memiliki kewenangan atas kawasan hutan dan konservasi, dapat berjalan lebih solid dan terarah.
Hal ini penting agar langkah yang diambil Pemprov Lampung mendapat dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.
Reza juga menekankan penyelesaian konflik gajah dan manusia harus berjalan seiring dengan pendekatan humanis kepada masyarakat. Ia meminta agar suara dan pengalaman warga yang selama ini terdampak konflik benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek. Mereka harus dilibatkan dan dilindungi. Negara harus hadir tidak hanya untuk menjaga gajah, tetapi juga memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” katanya.
DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Lampung benar-benar menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar wacana atau respons sesaat.
Ia berharap, dengan sinergi yang kuat antara Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, pengelola TNWK, serta masyarakat, konflik gajah dan manusia di Way Kambas dapat diselesaikan secara adil, berkeadilan hukum, dan berorientasi jangka panjang, sehingga kelestarian kawasan tetap terjaga tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat
