Advertisement
Lampung — Dewan Pengurus Wilayah Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat (DPW YLHBR) Provinsi Lampung bersama Advokat Bela Rakyat (ABR) Indonesia menggelar audiensi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum ABR Indonesia, Dr. (c) Hermawan, S.H.I., M.H., C.M., SHEL, beserta jajaran, Senin (27/4/2026)
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif dengan membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan jalan dan konstruksi di Provinsi Lampung, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan proyek, pengawasan, hingga keterbukaan informasi publik.
Ketua DPW YLHBR Lampung, Adit Gumilang, S.H., C.PL, menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra kritis sekaligus strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik.
“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta bebas dari praktik yang berpotensi merugikan negara,” ujar Adit.
Ia menambahkan, pihaknya siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta memberikan pandangan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul di sektor infrastruktur.
Sementara itu, Ketua Umum ABR Indonesia, Dr. (c) Hermawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga bantuan hukum dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang bersih dan berkeadilan.
“Pembangunan tidak hanya dilihat dari hasil fisik, tetapi juga dari aspek kepatuhan hukum dan dampaknya bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci mencegah penyimpangan serta memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat dan produktif.
“Kami menyambut baik kehadiran rekan-rekan YLHBR–ABR Indonesia. Audiensi ini menjadi ruang positif untuk berdialog dan memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Dinas BMBK untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan membuka ruang terhadap masukan yang konstruktif.
“Kami terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan. Keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas pekerjaan, dari sisi perencanaan hingga pengawasan, menjadi prioritas kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal membangun kolaborasi berkelanjutan antara DPW Lampung YLHBR–ABR Indonesia dan Dinas BMBK Provinsi Lampung guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. (Red)
