Advertisement
Lampung - Salah satu persoalan yang sering luput dari perhatian publik adalah kondisi kas daerah (Kasda). Sebuah pemerintah daerah bisa saja meraih opini WTP setiap tahun, tetapi pada saat yang sama mengalami kesulitan likuiditas, bahkan tidak memiliki kas yang cukup untuk membiayai kegiatan rutin maupun membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.
Dalam perspektif tata kelola keuangan, kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Sebab keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kerapian laporan keuangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kesehatan arus kas agar seluruh program dan kewajiban dapat berjalan tepat waktu.
Kas daerah yang tidak memadai biasanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan pendapatan dengan realisasi pendapatan, atau adanya belanja yang tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, meskipun anggaran tersedia di atas kertas, uang tunai yang tersedia di rekening pemerintah daerah tidak cukup untuk membayar berbagai kewajiban.
Dampaknya bisa sangat luas. Pembayaran kepada pihak ketiga menjadi terlambat, proyek pembangunan terhambat, kegiatan organisasi perangkat daerah tersendat, bahkan pembayaran insentif atau kewajiban lainnya berpotensi mengalami penundaan. Pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat yang menerima layanan publik.
Dari sudut pandang masyarakat, kondisi seperti ini sering memunculkan pertanyaan kritis:
"Apa arti laporan keuangan yang mendapatkan WTP jika pemerintah masih kesulitan membayar kewajibannya tepat waktu?"
Pertanyaan tersebut bukan untuk meremehkan pentingnya WTP, melainkan untuk menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik harus tercermin dalam kondisi riil keuangan daerah. Sebab laporan keuangan yang baik belum tentu menggambarkan kemampuan kas yang sehat.
Karena itu, selain mengejar opini WTP, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan sejumlah indikator penting lainnya, seperti:
Kecukupan kas daerah sepanjang tahun anggaran.
Rasio kemandirian fiskal dan kemampuan PAD.
Ketepatan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
Akurasi proyeksi pendapatan daerah.
Efektivitas pengendalian belanja.
Kemampuan menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Bagi Lampung, diskusi publik seharusnya mulai bergeser dari sekadar berapa kali memperoleh WTP menjadi bagaimana kondisi fiskal daerah yang sesungguhnya. Sebab daerah yang sehat bukan hanya daerah yang laporan keuangannya rapi, tetapi juga daerah yang memiliki kemampuan kas yang cukup untuk menjalankan pembangunan tanpa harus menunda kewajiban dan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Dengan kata lain, WTP menunjukkan kualitas pencatatan keuangan, sedangkan kesehatan kas daerah menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan secara nyata. Jika keduanya berjalan baik, barulah tata kelola pemerintahan dapat dikatakan benar-benar sehat dan berkelanjutan. (Red/Putra)
