Advertisement
Lampung - Selama bertahun-tahun, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering dijadikan indikator utama keberhasilan pengelolaan pemerintahan daerah. Tidak sedikit kepala daerah yang menjadikan raihan WTP sebagai prestasi yang dibanggakan dalam berbagai laporan kinerja. Namun pertanyaannya, apakah daerah yang meraih WTP otomatis berhasil menyejahterakan masyarakatnya? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.
WTP pada dasarnya adalah opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Artinya, BPK menilai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi, memiliki pengungkapan yang memadai, mematuhi peraturan, serta didukung sistem pengendalian internal yang baik. Dengan kata lain, WTP lebih banyak berbicara tentang aspek administrasi dan tata kelola keuangan, bukan tentang hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, menjadikan WTP sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan merupakan cara pandang yang terlalu sempit. Sebab masyarakat tidak hidup dari laporan keuangan yang rapi, melainkan dari kualitas pelayanan publik, tersedianya lapangan pekerjaan, kemudahan berusaha, pendidikan yang baik, akses kesehatan yang memadai, serta meningkatnya kesejahteraan ekonomi.
Dalam konteks Lampung, misalnya, keberhasilan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya diukur dari berapa kali memperoleh WTP. Yang lebih penting adalah apakah pendapatan daerah mampu meningkat secara berkelanjutan, apakah angka kemiskinan menurun, apakah investasi terus bertumbuh, apakah pengangguran berkurang, dan apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan.
Jika sebuah daerah memperoleh WTP setiap tahun, tetapi jalan rusak masih banyak ditemukan, pelayanan publik masih lamban, investasi sulit masuk, kemiskinan stagnan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berkembang signifikan, maka perlu dipertanyakan sejauh mana kualitas tata kelola tersebut menghasilkan dampak nyata bagi rakyat.
Pemerintah daerah juga perlu mulai menggeser orientasi dari sekadar "administratif compliance" menuju "outcome oriented government". Fokusnya bukan hanya bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan secara benar, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat.
Masyarakat pada akhirnya tidak akan menilai pemerintah dari jumlah sertifikat atau penghargaan yang diterima. Masyarakat akan menilai dari kondisi kehidupan yang mereka rasakan sehari-hari. Apakah lebih mudah mencari pekerjaan? Apakah usaha mereka berkembang? Apakah pelayanan kesehatan membaik? Apakah pendidikan anak-anak mereka semakin berkualitas?
Karena itu, opini WTP memang penting dan harus dipertahankan sebagai cerminan tata kelola keuangan yang baik. Namun WTP bukanlah garis finis. WTP hanyalah salah satu instrumen untuk memastikan uang rakyat dikelola dengan benar. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pengelolaan keuangan yang baik tersebut mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat yang nyata.
Bagi Lampung, tantangan ke depan bukan lagi sekadar mempertahankan WTP, melainkan membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat PAD, dan yang terpenting, menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Lampung. (Red/Putra)
