Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

22/07/21

Hari Anak Nasional 2021, Wagub Chusnunia Launching Program Childern’s Day Campaign dengan Memprioritaskan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung

Hari Anak Nasional 2021, Wagub Chusnunia Launching Program Childern’s Day Campaign dengan Memprioritaskan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung

 


BANDARLAMPUNG ------ Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim melaunching Program Childern’s Day Campaign bersama PT. Great Giant Pineapple secara daring, Kamis (22/7/2021).

Pada kesempatan itu, Wagub meminta momentum HAN 2021 dapat meningkatkan upaya penanganan dan penurunan stunting di Provinsi Lampung.

"Upaya penanganan dan penurunan stunting merupakan program prioritas di tingkat pusat maupun daerah dengan indikator yang telah tertuang dalam dokumen RPJMN maupun RPJMD Tahun 2019-2024," ujar Wagub Chusnunia.

Menurut Wagub, tema stunting juga sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung periode 2019-2024 yaitu meningkatkan indeks pembangunan manusia dan derajat kesehatan masyarakat.

“Di tingkat Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi serta percepatan penurunan stunting, mengingat target penurunan angka stunting di Provinsi Lampung dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 14%,” jelas Chusnunia.

ia juga mengingatkan bahwa masalah stunting penting untuk ditangani, karena berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak.

Stunting dapat diatasi atau dikoreksi sejak seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), sehingga saat bayi lahir sampai dengan usia 2 tahun masih bisa dilakukan modifikasi atau intervensi agar tidak menjadi stunting.

Chusnunia menyampaikan terimakasih pada PT. GGP yang telah bersinergi dengan pemerintah melalui penerapan CSR yang salah satu programnya ialah pencegahan stunting dengan tema “Great Indonesia” yang sudah berjalan sejak tahun 2019 di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Timur.

“Saya mengapresiasi PT. Great Giant Pineapple yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan berbagai upaya intervensi stunting di berbagai lokus prioritas penanganan stunting yang ditetapkan oleh pemerintah”, ujar Chusnunia. (Rls/KN)

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni: Untuk Menciptakan Budaya Inovasi, Daerah Perlu Melakukan Upgrade dan Update Inovasi Daerah

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni: Untuk Menciptakan Budaya Inovasi, Daerah Perlu Melakukan Upgrade dan Update Inovasi Daerah

 


Jakarta – Pemerintah daerah dianggap perlu senantiasa melakukan _upgrade_ dan _update_ terhadap kebijakan inovasi yang dilakukan. Langkah ini penting agar keberlanjutan dari inovasi dapat terukur dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, inovasi yang telah mencapai usia 2 tahun masa implementasi, memerlukan peningkatan dan pembaruan kebijakan agar dapat kembali dilaporkan dalam sistem Indeks Inovasi Daerah. “Misalnya ada inovasi yang diimplementasikan tahun 2018, maka inovasi ini perlu kembali dilakukan pembaruan sehingga dapat kembali dilaporkan dalam Indeks Inovasi Daerah tahun ini,” ujar Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni saat menjadi pembicara virtual dalam acara Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Rabu, 21 Juli 2021.

Fatoni menambahkan _upgrade_ inovasi bisa dilakukan dengan melakukan penambahan terhadap fitur, SOP, substansi, dan teknis yang sebelumnya tidak tersedia dalam suatu inovasi. Langkah _upgrade_ juga bisa melalui pengintegrasian antar inovasi sehingga memperluas manfaat dari terobosan itu sendiri. Sedangkan _update_ inovasi dapat dilakukan dengan memperbaiki atau melengkapi fitur, SOP, dan substansi dari suatu inovasi yang telah ada. “Hakikat inovasi tidak berhenti pada satu titik, tapi terus bergerak untuk selalu membuat terobosan yang lebih baik lagi. Upaya ini dilakukan agar inovasi tidak usang atau _out of date_ dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” imbuh Fatoni. Menurutnya kebijakan inovasi yang tidak diperbarui dikhawatirkan akan menjadi suatu rutinitas yang membentuk budaya kerja sehingga tidak bisa lagi dikategorikan sebagai inovasi. 

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga berpesan kepada daerah agar inovasi yang dilaporkan dalam sistem Indeks Inovasi Daerah ditunjang dengan _evidence based_ dan data dukung yang lengkap. Hal ini karena data dukung tersebut akan mempengaruhi nilai kematangan dari suatu inovasi. Nilai kematangan adalah tingkat keterisian parameter dan eviden secara benar dan sesuai, yang berdampak pada kualitas penilaian inovasi dalam indeks. Selain itu, kualitas inovasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Penguatan infrastruktur inovasi dalam bentuk regulasi, SDM, dukungan anggaran, dan penggunaan IT dalam birokrasi juga perlu diperhatikan agar inovasi tidak hanya unggul dalam kuantitas, namun juga kualitas,” ungkap Fatoni.

Di sisi lain, perintah daerah untuk melaporkan praktik inovasinya kepada Menteri Dalam Negeri diamanatkan dalam Pasal 388, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain diamanatkan undang-undang, lanjut Fatoni, kewajiban daerah untuk melaporkan inovasinya juga diatur pada Pasal 20 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menyatakan bahwa penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. "Kami berharap semua daerah dapat berpartisipasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun ini,” ungkap Fatoni.

Fatoni menambahkan "dengan update dan upgrade yang terus dilakukan, inovasi akan terus berkembang dan budaya inovasi dilingkungan pemerintahan daerah akan terbentuk." (Rls/KN)

Gubernur Lampung Dukung Penyediaan Alat Steril Connecting Device untuk PMI

Gubernur Lampung Dukung Penyediaan Alat Steril Connecting Device untuk PMI

 


Bandar Lampung --- Gubernur Arinal Djunaidi menerima audiensi PMI Provinsi Lampung, bertempat di Mahan Agung, Senin (21/7). Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra dan Jajaran Pengurus PMI Provinsi Lampung.

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7/2011 tentang pelayanan darah menyebutkan, penyelenggaraan donor darah dan pengelolaan darah dilakukan oleh Unit Donor Darah (UDD) yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang-merahan (PMI).

Saat ini, dengan terus meningkatnya angka kasus Covid-19, terdapat salah satu alternatif pengobatan melalui terapi plasma darah atau terapi konvalesen yaitu memberikan plasma darah yang mengandung antibodi dari pasien yang telah sembuh, diberikan kepada orang-orang yang masih sakit.

Namun, menurut Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, masih terdapat keterbatasan terkait pengambilan plasma konvalesen di UDD PMI Provinsi Lampung, yang masih dilakukan secara konvensional. 

Solusi terkait mengatasi keterbatasan tersebut yaitu dengan menghadirkan alat penunjang Sterile Connecting Device (SCD). Dengan alat ini, maka plasma darah akan terambil dengan maksimal dimana satu orang bisa mendonorkan 400-600 ml sehingga siklus pengambilannya juga bisa menjadi lebih cepat yaitu dua minggu sekali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal memberikan dukungan penuh untuk penyediaan alat Sterile Connecting Device yang akan digunakan di Unit Donor Darah (UDD) PMI Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, atas dukungan dari Bapak Gubernur maka alat Sterile Connecting Device ini akan segera hadir di UDD PMI Provinsi Lampung," ungkap Riana Sari Arinal.

Selain itu, Riana Sari Arinal mengungkapkan akan terus berupaya mengkampanyekan pelaksanaan donor darah plasma konvalesen bagi para penyintas Covid-19, selain pelaksanaan donor darah rutin, agar dapat menjadi gerakan bersama bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. 

Riana menjelaskan alat ini didatangkan sebagai solusi agar plasma dapat terambil lebih maksimal. Karena sebelumnya pengambilan plasma konvalesen masih dilakukan secara konvensional sehingga hanya dapat dilakukan dengan siklus dua bulan sekali.

“Dengan alat ini maka plasma akan terambil lebih maksimal, dimana satu orang bisa minimal 400 ml bahkan 600 ml sehingga siklus pengambilannya juga menjadi lebih cepat yaitu dua minggu sekali,” ujarnya.

Riana mengatakan dengan demikian satu orang bisa menjadi donor konvalesen setiap dua minggu sekali sepanjang titer antibodinya tinggi.

Wakil Ketua PMI Provinsi Lampung, Rudi Syawal Sugiarto menambahkan, kegiatan Siger Donor Darah yang pertama kali dilaunching pada tanggal 21 Juni 2021, sampai saat ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 kantong darah di UDD PMI Provinsi Lampung.

PMI Provinsi Lampung juga merencanakan, pada bulan Agustus nanti akan melaunching kegiatan donor darah plasma konvalesen oleh para penyintas yang ada di Provinsi Lampung untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien Covid yang berskala sedang atau berat.

Diharapkan, setelah tersedianya Sterile Connecting Device, animo masyarakat untuk melakukan donor plasma darah konvalesen akan lebih meningkat, mengingat eskalasi peningkatan angka Covid di beberapa wilayah yang semakin tinggi.

"Mudah-mudahan melalui bantuan yang diberikan Bapak Gubernur ini, PMI Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi nyata dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung," pungkas Rudi Syawal. (Rls/KN)

Pemerintah Provinsi Lampung dukung pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 Keliling yang digelar Polda Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dukung pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 Keliling yang digelar Polda Lampung

 


Bandar Lampung -- Polda Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder terkait melaksanakan Apel Kesiapan Vaksinasi Covid-19 Keliling, bertempat di Lapangan Saburai-Enggal Bandar Lampung,  Senin (21/7).

Kapolda Lampung bertindak selaku pembina apel yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung, yang mewakili Forkopimda, Walikota Bandar Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala BPBD, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung.

Vaksinasi Keliling merupakan sebuah inovasi guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Lampung dan untuk mempermudah masyarakat yang kesulitan menjangkau tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi.

Kapolda Lampung, Irjen Hendro Sugiatno dalam sambutannya mengatakan, vaksinasi keliling melalui mobil vaksin ini merupakan sebuah inovasi untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat memperoleh vaksin Covid-19. 

"Mobil vaksin ada di semua Polres. Semua Polres diwajibkan menyiapkan minimal 3 mobil atau lebih sarana kendaraan yang ada di masing-masing kesatuan. Silakan mobil-mobil ini digunakan untuk kegiatan vaksinasi di daerah-daerah, bersama-sama Pemerintah Daerah, TNI dan Polri," ujar Hendro Sugiatno.

"Tidak usah berpikir bagaimana administrasi dan sebagainya, pakai saja, karena kita ingin berpartisipasi dan ingin agar masyarakat Lampung tetap sehat," sambung Kapolda Lampung.

Irjen Hendro Sugiatno dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Pemerintah Daerah dan TNI/Polri yang telah melaksanakan vaksinasi door to door, langsung ke masyarakat.

"Saya lihat itu sangat membanggakan, karena ada kehadiran pemerintah, ada kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kita sehat," ungkap Irjen Hendro Sungiatno.

Selain itu, Kapolda Lampung juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada vaksinator-vaksinator yang telah menyiapkan tenaga guna membuat masyarakat menjadi sehat.

"Semua ini agar dimaknai bahwa kita melakukan ibadah. Saya yakin semua yang kita lakukan ini adalah ibadah, dan Tuhan yang Maha Besar Allah Swt akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita," pungkas Kapolda Lampung. (Rls/KN)

20/07/21

Idul Adha Tahun 2021, Pemprov Lampung Berkurban 36 Sapi dan 10 Kambing

Idul Adha Tahun 2021, Pemprov Lampung Berkurban 36 Sapi dan 10 Kambing

 


Bandar Lampung -- Merujuk pada data Biro Kesejahteraan Sosial Setprov Lampung, Pada Hari Raya Idul Adha 2021 / 1442 H ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkurban sejumlah hewan berupa  36 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Sebelumnya  hewan kurban tersebut telah diperiksa kesehatannya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan  kemudian diserahkan kepada masyarakat melalui pengurus masjid yang tersebar di Provinsi Lampung.

Total sebanyak 36 ekor sapi dan 10 ekor kambing tersebut, merupakan partisipasi dari Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Perusahaan yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Pemprov Lampung.

Adapun rincian hewan kurban Pemprov Lampung pada Hari Raya Idul Adha 2021 / 1442 H adalah sebagai berikut : 

1. Kurban Pemprov : 8 ekor sapi.

2. Kurban ASN yang didistribusikan Pemprov :  13 ekor sapi dan 7 ekor kambing

3. Perangkat Daerah  yang melaksanakan kurban diantaranya  :  Dinsos 3 ekor sapi, Dikbud 4 ekor sapi, Biro Umum 2 ekor sapi dan Biro Kesra 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing

4. Perusahaan yang mendistribusikan hewan kurbannya melalui Pemprov, PT Bukit Asam 2 ekor sapi, Sugar Labinta 1 ekor sapi, Pertamina Geothetmal Energy 1 ekor sapi, Supreme Energy 2 kambing.

Selanjutnya pendistribusian hewan kurban diantaranya ditujukan ke Pondok pesantren, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan  Masjid di wilayah  provimsi lampung.

Selain itu, Pemprov Lampung juga menyerahkan hewan kurban berupa  1 ekor sapi dengan bobot 825 Kg berjenis peranakan Ongole yang merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Joko Widodo.

Secara simbolis, Asisten Administrasi Umum mewakili Gubernur Lampung menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden tersebut kepada Takmir Masjid al-Hikmah Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. (Rls/KN)