Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

22/11/21

Tingkatkan Inovasi Teknologi di Sektor Pertanian, Gubernur Arinal Djunaidi Kunjungi Teknologi Pertanian Presisi di Jawa Barat

Tingkatkan Inovasi Teknologi di Sektor Pertanian, Gubernur Arinal Djunaidi Kunjungi Teknologi Pertanian Presisi di Jawa Barat

 


JAWA BARAT ----- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan kunjungan kerja ke Cisaat Precision Agriculture Farm, Jawa Barat, Senin (21/11/2021) untuk melihat langsung pemanfaatan inovasi teknologi pertanian presisi (presicion agriculture),

Dalam kunjunganya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi didampingi  Anggota DPR RI Hanan A. Rozak, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, dan Pengusaha Erwin Aksa.

Kunjungan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta rombongan, diterima langsung Direktur Utama PT Buwana Selaras Investment Widjajanto selaku pemegang lisensi sistem Lead Tech International (LTI).

Gubernur Lampung Arinal berkomitmen untuk pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung guna meningkatkan ekonomi kerakyatan. Itulah sebabnya inovasi pertanian terus dilakukan.

Dalam kunjungan itu, Gubernur Arinal melihat secara langsung pemanfaatan teknologi pertanian presisi (presicion agriculture), yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas pangan.

Peningkatan itu dapat dilakukan karena sistem pertaniannya dilengkapi dengan teknologi yang bisa dengan tepat memenuhi kebutuhan tanaman.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal meninjau control room, green house, dan lahan terbuka Cisaat Precision Agriculture Farm.

Seperti diketahui, air merupakan salah satu kebutuhan primer untuk pertanian. Tanpa air, semua tumbuhan akan terhambat pertumbuhannya, bahkan mati akibat kekeringan. 

Dan saat ini banyak tantangan yang harus dihadapi masyarakat, diantaranya pemanasan global secara luas yang mempengaruhi seluruh benua.

Kekurangan air dan lahan dapat menciptakan ancaman keamanan pangan secara global. Metode irigasi secara tradisional yang banyak digunakan saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tanaman secara nyata sehingga menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh optimal atau potensi genetiknya tidak maksimal. Penggunaan air dan pupuk yang berlebihan dan mahal serta berbahaya bagi tanaman dan lingkungan.

Dengan berbagai tantangan yang ada, jelas Widjajanto, pada awalnya Lead Tech Internasional (LTI), menerapkan sistem pertanian presisi (precision agriculture) seluas 5 hektare di Cisaat, Kabupaten Bekasi. 

Di antaranya mencakup 8 unit green house yang berisi aneka sayuran dan buah (melon, kangkung, kalian, cabai, tomat, pakcoy), lahan terbuka berisi padi, singkong, tebu, kapas, jahe merah dan areal perkebunan berisi mangga, jeruk, lemon, alpukat, manggis, kopi, coklat hingga sagu. Dan selanjutnya diterapkan untuk lahan seluas 25 Ha.

Dengan sistem pertanian presisi itu, semua rumpun tanaman dialiri selang yang menyalurkan nutrisi dan air. Teknologi itu bisa menghemat air hingga 40 persen, serta meningkatkan produktivitas tanaman 300%. Di tanah juga dipasangi sensor. Jika padi sudah merasa "kenyang" nutrisi, maka sensor akan memberitahu untuk menghentikan aliran air dan nutrisi.

Teknologi pertanian presisi ini juga sudah diterapkan di sejumlah negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Keberhasilan pertanian presisi ini di antaranya berkat penggunaan sejumlah pipa khusus (dripping lines), dan diikuti dengan pemasangan sensor, dan penyediaan ruang kontrol (control room).

Dengan teknologi ini memungkinkan untuk memonitor kebutuhan air hingga pupuk dari setiap tanaman yang termonitor oleh sensor, dan dari permintaan kebutuhan tersebut akan dikirimkan data ke ruang kontrol, lantas melalui algoritma yang bekerja selama 24 jam per hari akan disalurkan kebutuhan air dan pupuk sesuai permintaan tanaman.

Adapun keuntungan dari sistem ini yaitu setiap tanaman mendapatkan kondisi pertumbuhan yang ideal di ruang terkontrol yang kecil dan terbatas di dalam area pertumbuhan yang lebih besar. 

Petani dapat menanam tanaman yang berbeda dalam satu plot. Waktu panen lebih singkat dan dapat terus memantau kesehatan dan kondisi tanaman. Penggunaan pupuk, air dan lain-lain yang sangat efektif, dan hanya membutuhkan sejumlah sensor. (Rls/KN)

18/11/21

Pemprov Lampung Webinar dengan Para Kepsek soal Hadapi Ancaman Terhadap Pancasila di Era Digital

Pemprov Lampung Webinar dengan Para Kepsek soal Hadapi Ancaman Terhadap Pancasila di Era Digital



BANDARLAMPUNG - Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung Qudratul Ichwan webinar dengan para kepsek SMA/SMK/SLB se-Lampung soal strategi menghadapi ancaman terhadap Pancasila di era digital dan globalisasi.

Pancasila sebagai filter bagi generasi penerus bangsa harus terus digaungkan ke generasi milenial sebagai penerus bangsa, kata Qudratul Ichwan di Ruang Abung Balai Keratun, Pemprov Lampung, Kamis (18/11/2021).

Hadir pada acara tersebut Kapolda Lampung, Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung, pejabat Administrator, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala SMA/SMK/SLB Negeri/Swasta se-Provinsi Lampung. 

Dijelaskan Qudratul Ichwan, peran  kepala sekolah dan guru dalam proses pendidikan menjadi sangat penting terutama pada era digital, internet of thing dan Revolusi Industri 4.0 dimana batas ruang dan waktu menjadi hilang. 

Pancasila harus “menginjak bumi” agar maknanya lebih mendalam. “Membumikan Pancasila itulah tantangan menghadapi generasi milenial yang lebih mengenal gadget," katanya.

Qudratul Ichwan, derasnya arus globalisasi rentan merusak jati diri bangsa, jika tidak disaring melalui literasi media. Informasi yang tidak valid, tentu mudah merasuk sendi-sendi kehidupan. 

Akibatnya, informasi yang tidak benar atau disebut hoaks akan mencemari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai penyaring dan penjaga kepribadian bangsa untuk membendung arus globalisasi tersebut. 

Masyarakat harus waspada dan berhati – hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya (bijak dalam menggunakan media sosial), katanya.

Radikalisme dan terorisme juga sebagai ancaman kebhinekaan. Kelompok tersebut menghendaki perubahan secara ekstrem sesuai dengan kehendak pengikutnya.

"Saya berharap seluruh kepala SMA/SMK/SLB dapat mengikuti seminar dengan baik dalam upaya meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan diharapkan mampu menjadi penangkal dari pengaruh kemajuan teknologi," katanya. (Rls/KN)

Melalui BLUD, RMD Minta RSUDAM Bisa Menjadi Contoh Untuk Rumah Sakit Daerah Lain

Melalui BLUD, RMD Minta RSUDAM Bisa Menjadi Contoh Untuk Rumah Sakit Daerah Lain


Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung meminta Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setiap tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) usai RDP bersama RSUDAM, Kamis (18/11/2021).

"Jadi dalam RDP tadi kami meminta dua hal itu ke RSUDAM beserta jajarannya," ucap polisi partai Gerindra itu.

Menurut RMD, RSUDAM ada rumah sakit pelat merah, jadi harus memberikan pelayanan terbaik di Bumi Ruwa Jurai dan kenyamanan bagi pasien.

"Harapannya, RSUDAM bisa menjadi contoh atau panutan bagi pemkab maupun pemkot se- Lampung bahkan provinsi lain di Indonesia," harap dia.

Sementara itu, Direktur RSUDAM Lukman Pure mengakui akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai. 

"Melalui arahan ketua dan anggota komisi V, kita didukung untuk peningkatan mutu pelayanan," kata dia.

"Beliau juga konsen terhadap pendapatan dari BLUD dan APBD agar digunakan sebaik-baiknya. Kemudian melalui itu juga RSUDAM harus bisa mengakomodir masyarakat tidak mampu. Disini kita diminta agar negara hadir ditengah-tengah masyarakat atau orang sakit," pungkasnya. (Red)

Sekdaprov Fahrizal Darminto Ikuti Acara Sosialisasi Permen Agraria/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang

Sekdaprov Fahrizal Darminto Ikuti Acara Sosialisasi Permen Agraria/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang

 


BANDARLAMPUNG ---- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021, di Hotel Bukit Randu, Rabu (17/11/2021). 

Peraturan ini tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. 

Menurut Fahrizal, acara sosialisasi ini merupakan terobosan untuk meningkatkan investasi. 

"Apabila investasi tersendat akan berpengaruh kepada ekonomi yang akan stagnan," ujar Fahrizal. 

Seperti diketahui, Undang-Undang cipta kerja telah disahkan dan peraturan perundang-undangan disempurnakan dan memudahkan proses investasi. 

Hal yang banyak terpengaruh akan kelancaran investasi adalah perizinan yang terkait dengan tata ruang sehingga ruang yang dibutuhkan harus dipersiapkan. 

"Kita harus bekerja keras dan cepat beradaptasi, kalau tidak cepat akan terjadi hal yang tidak diinginkan," katanya. 

Fahrizal juga mengimbau agar selalu mentaati protokol kesehatan untuk menekan persebaran Covid-19. Sebab, apabila kembali meningkat dibutuhkan banyak tenaga untuk menekan persebaran Covid-19 tersebut. 

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas PKPCK diwakili Sekretaris Dinas PKPCK Tony Ferdinansyah. 

Tony menyampaikan penetapan undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan payung hukum yang kuat dan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetep memperhatikan lingkungan. 

“Dibutuhkan penyelengaraan penataan ruang yang handal dan efektif agar terciptanya ruang sebagai wadah aktifitas masyarakat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetep memperhatikan aspek lingkungan," ujarnya.

Untuk menciptakan kemudahan berusaha, lanjutnya, saat ini telah ditetapkan proses izin usaha yang mengedepankan kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Ini disebut dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk wilayah darat dan KKPR laut untuk di wilayah laut. 

Pemerintah sedang gencar dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekosistem, investasi, dan kemudahan usaha serta percepatan proyek strategis nasional. 

Untuk mendukung operasionalisasi sistem perizinan usaha dan non-usaha di daerah, saat ini sedang dilakukan pendelegasian tentang pelaksanaan KKPR kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota tanpa mengurangi kewenangan Menteri sebagaimana dimandatkan pada pasal 244 PP No21 tahun 2021 melalui surat edaran Menteri. 

Sementara pelaksanaan KKPR Laut masih dilaksanakan di pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada peserta terkait perubahan peraturan pasca UU Cipta Kerja dalam melakukan penyelenggaraan pemanfaatan ruang. 

Sosialisasi ini menghadirkan 2 narasumber yaitu Indira Warpani selaku Kasubdit Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kementrian ATR/BPN dan Suharyanto selaku Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementrian Kelautan. Acara diikuti oleh 150 peserta secara hybrid.(Rls/KN)

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Gelontorkan DBH Kabupaten/Kota Rp793,9 Miliar

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Gelontorkan DBH Kabupaten/Kota Rp793,9 Miliar

 


Bandarlampung - Komitmet Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk menyalurkan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten/kota benar-benar diwujudkan. Dana bagi hasil yang biasanya banyak Ditahan Pemprov, di masa kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi tidak ada. Dana langsung disalurkan sesuai hak kabupaten/kota.

Di akhir tahun anggaran 2021, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelontorkan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp793,9 miliar kepada kabupaten/kota.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Marindo Kurniawan, Kabid Perbendahraan BPKAD Sri Wahyuni, Rabu (17/11/2021), menjelaskan, DBH itu berasal dari lima sumber pendapatan asli daerah (PAD) Lampung: pajak rokok, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) serta pajak air permukaan (PAP).

Dia merinci, pajak rokok pada Desember 2020 serta triwulan I dan II Tahun 2021 telah tersalurkan Rp243,2 miliar. Selanjutnya untuk DBH PKB pada triwulan ke III dan IV tahun 2020 dan triwulan I tahun 2021 Rp178,3 miliar.

Untuk DBH BBNKB triwulan III dan IV tahun 2020 serta triwulan I 2021 Rp93,4 miliar. Lalu PBBKB triwulan III dan IV tahun 2020 serta triwulan I tahun 2021 mencapai Rp277,3 miliar. Kemudian, DBH PAP triwulan III dan IV tahun 2020 dan triwulan I 2021 mencapai Rp1,582 miliar.

"Secara keseluruhan untuk jumlah DBH pajak rokok, PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP untuk tahun 2021 yang sudah tersalurkan ke 15 kabupaten/kota di Lampung mencapai Rp793,9 miliar," rincianya.

Dia menyebutkan, alokasi DBH tertinggi diterima Kota Bandarlampung yang mencapai Rp76,9 miliar.

Menurut dia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 2 Tahun 2011, sudah diatur persentase penyaluran DBH dari lima sumber PAD tersebut. 

"Untuk PKB dan BBNKB, Provinsi 70 persen dan kabupaten/kota 30 persen. Untuk PBBKB, provinsi menerima 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen," jelasnya.

Kemudian, untuk PAP provinsi dan kabupaten/kota menerima 50 persen. Sedangkan pajak rokok, provinsi menerima 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen.

Dia menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pemprov hanya mengelola objek pajak dari lima sumber tersebut. 

"Sedangkan untuk kabupaten/kota mengelola objek pajak seperti perhotelan, restoran, hingga tempat hiburan," tutupnya. (Rls/KN)