Tampilkan postingan dengan label Lampung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lampung. Tampilkan semua postingan

17/11/21

Ketua BNSP beserta 4 Menteri Tandatangani MoU dengan Badan Layanan Umum

Ketua BNSP beserta 4 Menteri Tandatangani MoU dengan Badan Layanan Umum


Lampung - Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) beserta Menteri Dikbudristek, Menteri Kominfo, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perdagangan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Talenta Digital dan Digital Hub secara simbolis dalam Seremonial Pembukaan BLU (Badan Layanan Umum) Expo (16/11/21) di Jakarta dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Hal ini diakukan sebagai upaya akselerasi pembangunan dan pengembangan ekosistem melalui integrasi Sistem Informasi dalam rangka mendukung Transformasi Digital pemerintah. 

Kesepakatan tersebut juga dilakukan untuk menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi kebijakan dan landasan untuk menyusun Perjanjian Kerja (PKS) akan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) di era digital. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor masyarakat untuk mendukung reformasi Struktural dan memulihkan Perekonomian Nasional. Maka, penandatanganan MoU ini pun dilakukan.

“Tujuan penandatangan MoU ini adalah agar BLU serta para Kementerian/Lembaga bersinergi. Dengan bersinergi, hasil pelayananannya akan jauh lebih baik dan lebih powerful untuk perekonomian Indonesia”, Ujar Sri Mulyani.

Agar dapat bersinergi, Sri Mulyani mengatakan bahwa berbagai BLU perlu dikelola secara baik, profesional dan transparan agar bisa menciptakan Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan memiliki skill manajemens serta leadership yang baik. Untuk memastikan hal tersebut, akan diakselerasikan pembangunan dan pengembangan ekosistem yang diintergrasikan dengan Sistem Informasi ketersediaan talenta digital dan data kebutuhan SDM. 

Dalam mewujudkan hal itu, diperlukan talenta dan SDM Indonesia di era digital yang berkualitas. Adapun dengan adanya MoU di bidang penyediaan Talenta Digital tersebut, SDM Indonesia akan dipersiapkan untuk menghadapi tuntutan Bisnis di era Industri 4.0 sehingga dapat terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini pun sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo dalam pelayanan di sektor Pendidikan.

“Untuk pelayanan Pendidikan agar sigap merespon perkembangan Teknologi mutakhir serta menyiapkan SDM unggul dalam menghadapi dunia yang serba digital dan sejalan dnegan kebutuhan Industri”, Ujar Presiden Joko Widodo.

Adapun penandatanganan MoU tentang Talenta Digital dan Digital Hub tersebut akan berupaya merealisasikan berbagai tujuan tersebut. Mou ini akan dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia melalui program talenta digital dan digital hub serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesinambungan program pemerintah yang terkait peningkatan kuantitas dan kualitas talenta digital dan digital hub.

Pembuatan MoU tersebut dilakukan setelah dipertimbangkannya beberapa hal oleh para pihak terkait. Dalam hal ini, Kemendikbud merupakan pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi sedangkan Kominfo berada bidang Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Kemenaker berada di bidang Ketenagakerjaan dan Kemendag berada di bidang Perdagangan. Adapun BNSP sendiri merupakan Lembaga Independen yang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Wewenang BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, Sertifikasi Kompetensi Kerja dilakukan untuk memastikan kompetensi dan kualitas Tenaga Kerja Indonesia sehingga dapat terciptanya SDM Indonesia yang unggul dan kompeten. Adapun pengakuan kapasitas dan kompetensi kerja melalui Sertifikasi tersebut merupakan salah satu ruang lingkup dalam MoU tersebut. 

Oleh karena itu, melalui integrasi Sistem Informasi tersebut dalam MoU itu, BNSP beserta empat Kementerian tersebut dapat bersama-sama menciptakan SDM berkualtas yang bisa bersaing dan sesuai dengan kebutuhan Industri. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk mempercepat pelayanan BLU di masyarakat dan menjangkau pasar global juga akan semakin terealisasi.

“Di masa Pandemi ini, kita mengakselerasi ekonomi digital ini untuk meningkatkan akses pelaku UMKM serta untuk mejangkau pasar internasional dan global”, Ujar Joko Widodo.

Penandatanganan MoU ini menandakan dimulainya rangkaian kegiatan dalam BLU (Badan Layanan Usaha) Expo 2021 yang diselenggarakan dari tanggal 16 hingga 18 November 2021. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani berterima kasih pada para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang terus memberikan dukungan bagi BLU-BLU untuk dikelola secara baik di dalam rangka melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik bagi Bangsa Indonesia. (Rls/KN)

08/10/21

Achmad Sobrie Ungkap Dugaan Mafia Tanah Dibalik HGU PT HIM

Achmad Sobrie Ungkap Dugaan Mafia Tanah Dibalik HGU PT HIM

 

Caption: Ilustrasi mafia tanah. (Foto: Istimewa)

LAMPUNG - Kuasa Ahli Waris 5 (Lima) Keturunan Bandardewa, Ir. Achmad Sobrie, M.Si mengungkapkan adanya dugaan kuat mafia tanah dibalik HGU PT HIM salah satu indikasinya adalah Peniadaan Rekomendasi Komisi II DPR RI. Hal itu disampaikan Sobrie untuk memberikan tambahan informasi terkait dengan jawaban tergugat I (BPN RI) pada sidang elektronik atas gugatan 5 keturunan Bandardewa di PTUN Bandarlampung, tanggal 7 Oktober 2021 kemarin.

Menurut Sobrie, HGU PT HIM diduga bermasalah karena luasnya mencapai 11.000 Ha, padahal izin HGU dalam bentuk  2 (dua) sertifikat luasnya hanya 5.000 Ha (statment Bupati Tulang Bawang) maka Komisi II DPR RI dalam RDP dengan Kepala BPN tanggal 27 Agustus 2008 merekomendasikan agar HGU PT HIM diukur ulang di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kelebihan areal yang dikuasai PT HIM seluas 1.470 Ha di pal 133-139 Tiyuh Bandardewa milik 5 Keturunan Bandardewa beralaskan Hak Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat No. 79/ Kampoeng/ 1922 terdaftar di Pesirah Marga Tegamoan pada tanggal 27 April 1936, tanpa melalui proses ganti rugi.

"Sesuai dengan kebutuhan dana ukur ulang berdasarkan permintaan BPN RI melalui surat tanggal 9 September 2008 No. 3100-330.1-DII.3 telah diprogramkan dana ukur ulang sejumlah Rp 268 juta lebih dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008," beber Sobrie via pesan elektronik, Jumat (8/10/2021).

Kemudian, lanjut dia, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Izin ukur ulang telah diberikan oleh PT HIM melalui surat tanggal 7 November 2008 No. 352/ BUH/ BSP-SBS-HUM/ XI/ 2008 dengan beberapa persyaratan yang sifatnya mengikat.

Pengukuran ulang harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Petugas BPN yang ditunjuk secara resmi untuk melakukan pengukuran ulang tersebut.

Adanya jaminan dari Aparat setempat bahwa selama proses dan setelah dilakukan pengukuran ulang tidak akan mengganggu operasional kebun, aset kebun dan para karyawan kebun PT HIM.

Adanya jaminan keamanan atas aset dan karyawan kebun PT HIM dan tidak adanya intervensi dari pihak manapun juga termasuk tetapi tidak terbatas dari masyarakat baik sebelum, selama maupun setelah dilakukannya pengukuran ulang.

Seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan pengukuran ulang tidak dibebankan kepada PT HIM.

Jaminan tidak adanya tuntutan, gangguan, ancaman, pemaksaan, kekerasan dikemudian hari atas kebun, asset kebun dan para karyawan serta kepada PT HIM apapun hasil pengukuran ulang.

Meskipun dana ukur ulang telah diprogramkan dalam APBD, ijin pengukuran ulang telah dikeluarkan oleh PT HIM, diduga adanya konspirasi pihak PT HIM dan oknum aparat Pejabat BPN dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maka ukur ulang HGU PT HIM yang telah direkomendasikan oleh Komisi II DPR RI tidak dilaksanakan di lapangan.

Karena ukur ulang telah digagalkan, sejalan dengan hal tersebut Saudara Ir. Darwin Daud selaku Direktur PT HIM mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu HGU pada tanggal 18 Desember 2008.

Atas desakan 5 Keturunan Bupati Tulang Bawang memprogramkan kembali dana ukur ulang dalam Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009. Dengan alasan, dana tersebut tidak mencukupi, masih kurang Rp 35 juta lebih ukur ulang tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh oknum-oknum BPN sampai akhirnya Kabuptaen Tulang Bawang mengalami pemekaran daerah, lahan yang disengketakan secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Bahwa dengan surat Bupati Tulang Bawang tanggal 14 Desember 2009 Nomor 593/ 457/ 1.03/ TB/ 2009 dinyatakan tanah yang dimohonkan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PT Huma Indah Mekar tidak sedang berada dalam masalah hukum dengan pihak-pihak tertentu.

PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 

Kemudian, Sobrie melanjutkan, dengan surat Bupati Tulang Bawang Barat tanggal 10 Juni 2020 Nomor 593/ 81.A/ 1.01/ TBB/ 2010, pada intinya memberikan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Huma Indah Mekar mengingat lahan yang dimohonkan sampai saat ini masih diusahakan dikelola dengan baik oleh Perusahaan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian Hak Guna Usaha tersebut.

Padahal, HGU Nomor 16 Tahun 1989 tersebut sedang dalam sengketa dan masa berlakunya baru akan berakhir 31 Desember 2019.

Bahwa dengan surat tanggal 22 Desember 2009 Nomor 525.26/ 139/ D/ 2009 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mengatakan bahwa PT Huma Indah Mekar bergerak dalam bidang usaha perkebunan karet dan usahanya masih dikelola dengan baik atau klasifikasi baik. Sesungguhnya rekomendasi tersebut tidak pantas diberikan mengingat PT HIM telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permentan/ OT. 140/ II/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 11 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling tendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan.

Penerbitan Keputusan Kepala BPN RI No. 35/HGU/ BPN RI/ 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU An. PT HIM di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.

Ketika kasus sengketa tanah sedang dimediasi Komnas HAM, secara rahasia Kepala BPN RI menerbitkan Keputusan antara lain: 

Pertama, Perpanjangan HGU No. 27 tahun 1996, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 38/ HGU/ BPN RI/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 yang berlaku selama 25 tahun sejak berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2035.

Berikutnya, Perpanjangan HGU No.16 tahun 1989 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35/ HGU/ BPN RI/ 2013 tanggal 14 Mei 2013 yang berlaku selama 25 tahun sejak berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2044.

Data ini berdasarkan surat PT HIM  tanggal 10 Oktober 2013 No. 145/ HABL/ BSP-HIM/ X/ 2013 yang ditandatangani oleh Dwi Hartono selaku Head Area PT HIM. 

Catatan HGU No. 27 Tahun 1996 masa berlakunya telah berakhir 31 Desember 2010 sedangkan HGU No. 16 Tahun 1989 masa berlakunya baru akan berakhir tanggal 31 Desember 2019. 

"Perpanjangan HGU tersebut telah mengingkari kesepakatan rapat tanggal 23 April 2013 yang dipimpin Komisioner Komnas HAM di Kantor Bupati Tulang Bawang Barat dihadiri oleh Wakil Bupati, Asda Pemerintahan, Biro Tata Pemerintahan, BPN Provinsi Lampung, Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Humas PT HIM, Kepala Divisi yang membawahi Tim CSR, dan Security PT HIM," rinci Sobrie tegas. 

Dari uraian tersebut diatas tambah Sobrie, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT HIM untuk tetap menguasai lahan 5 Keturunan Bandardewa telah dilakukan secara sistematis dan masif, melanggar hukum, dengan melibatkan oknum-oknum aparat Pejabat BPN RI dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (dalam menggagalkan kegiatan ukur ulang HGU di lapangan) kemudian dilanjutkan dengan oknum aparat Pejabat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (dalam perpanjangan HGU No. 16 Tahun 1989).

Perlu adanya klarifikasi bahwa perpanjangan HGU PT HIM Terdapat dalam beberapa versi nomor registrasi dan redaksionalnya terhadap obyek yang sama, yaitu :

Dalam surat gugatan, tertulis Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35/ HGU/ BPN RI/ 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT Huma Indah Mekar di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Dalam surat yang dikeluarkan oleh PT HIM  Perpanjangan HGU No. 27 tahun 1996, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 38/ HGU/ BPN RI/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 yang berlaku selama 25 tahun sejak berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2035.

Perpanjangan HGU No.16 tahun 1989 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35/ HGU/ BPN RI/ 2013 tanggal 14 Mei 2013 yang berlaku selama 25 tahun sejak berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2044.

(Data ini berdasarkan surat PT HIM  tanggal 10 Oktober 2013 No. 145/ HABL/ BSP-HIM/ X/ 2013 yang ditandatangani oleh Dwi Hartono selaku Head Area PT HIM).

"Jadi, nomor registrasi yang dikeluarkan BPN beda dengan yang disampaikan PT HIM," urainya.

"Penjegalan ukur ulang HGU PT HIM yang telah dilakukan pada tahun 2008 dan 2009 hingga penerbitan perpanjangan jangka waktu HGU pada tahun 2013 mengindikasikan adanya Mafia Tanah yang telah memanfaatkan kasus sengketa ini, sehingga tidak kunjung tuntas," terang Sobrie diakhir penyampaiannya.

Sidang gugatan ahli waris lima keturunan Bandardewa ini akan dilanjutkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 Oktober jam 10.00 WIB di PTUN Bandarlampung, dengan acara penyampaian Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat l, Jawaban Tergugat ll dan Jawaban Tergugat ll Intervensi.

"Majelis hakim telah memeriksa dan memverifikasi surat jawaban Tergugat I, dan kepada pihak para Penggugat, Tergugat ll, serta Tergugat ll Intervensi sudah dapat mendownload surat jawaban Tergugat l tersebut, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan secara elektronik ini pada Hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 jam 10.00 WIB dengan acara penyampaian Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat l, Jawaban Tergugat ll dan Jawaban Tergugat ll Intervensi, demikian diberitahukan kepada pihak, terimakasih," papar ketua Majelis Hakim Yarwan SH MH seperti dilihat dalam catatan persidangan PTUN Bandarlampung, Kamis (7/10/2021). (Rls/KN)

06/10/21

Tim Investigasi Dugaan Pungli KPB Belum Menuai Hasil, Yanuar : DPRD Jangan Sampai Masuk Angin

Tim Investigasi Dugaan Pungli KPB Belum Menuai Hasil, Yanuar : DPRD Jangan Sampai Masuk Angin

 

Foto istimewa

Lampung - Tim Investigasi dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung yang menangani dugaan pungli Kartu Pendidikan Berjaya (KPB) masih belum memberikan kesimpulan hasil investigasi yang telah dilakukan. 

Tim Investigasi Pungli KPB yang sudah terbentuk lebih dari sebulan dan dikomandoi oleh Deny Ribowo itu sampai saat ini belum bisa memberikan hasil dari investigasi ke beberapa sekolah di Lampung. 

Saat dikonfirmasi, Deny Ribowo hanya mengatakan pihaknya sedang membuat kesimpulan. Hal ini diucapkannya pada bulan September 2021 kemarin. 

Kemudian ketika ditanyakan kembali apa hasil dari Tim tersebut, Politisi Partai Demokrat Lampung itu masih mengatakan belum ada kesimpulan. 

"Kami sudah turun kelapangan dan sedang menyimpulkan," ujar Deny via WhatsAppnya, Rabu (6/10/2021).

Ditempat berbeda, Yanuar Zuliansah Advokat Muda yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat (YLHBR) mengatakan hal itu sangat aneh, karena dalam pemberitaan sebelumnya sangat jelas dan diterangkan siapa dan kemana guru honor penerima KPB itu menyetor uang potongan yang diduga menjadi ajang pungli tersebut bahkan ada rinciannya. Tetapi kenapa Tim investigasi yang di bentuk oleh perwakilan Komisi V DPRD Provinsi Lampung masih juga belum menemukan hasil yang jelas. 

"Saya mengikuti isu ini sejak mencuat di beberapa Media Massa, sangat disayangkan sekali program mulia Gubernur Lampung malah dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ucapnya, Rabu (6/10/2021).

Yanuar Zuliansah berharap Anggota DPRD yang diberikan amanah untuk menangani kasus ini dapat segera memberikan kesimpulan dari hasil investigasinya. 

"Ayo, manfaatkan dong fungsi pengawasan dewan. Kan ini memang salah satu fungsi utama Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk menjalankan fungsi kontrol. Jangan sampai anggota DPRD yang menangani hal itu dinilai masuk angin oleh masyarakat karena lambatnya memberikan hasil investigasi tentang dugaan pungli Kartu Pendidikan Berjaya (KPB)," pungkasnya. 

*Diberitakan sebelumnya, Gedung D Disdikbud Lampung Diduga Jadi Tempat Setor Pungli KPB*

Semakin terbuka, dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah yang mengatasnamakan Dinas dan MKKS kian terang benderang. Pasalnya, tidak hanya disatu kabupaten saja, kini pengakuan Guru Honorer tentang adanya potongan uang bagi penerima Kartu Pendidik Berjaya (KPB) hampir di setiap kabupaten/kota. Berawal dari Pesawaran, Lampung Barat, Pesisir Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan lainnya bergerak masif seoalah ada yang mengomandoi.

“Kalau kami diperintahkan menyetor satu orang Rp75 ribu dan diserhakan ke oknum Disdik Lampung ke Gedung D yang ada di kantor tersebut, dan ini memang diperintahkan kepala sekolah untuk menyetorkan uang itu,” ungkap salah satu tenaga honorer yang ada di Bandar Lampung, Selasa (6/7).

Katanya uang potongan tersebut merupakan potongan pajak yang diterima dari keseluruhan honor mereka selama enam bulan.

“Ya katanya untuk potongan pajak , tapi bingung juga untuk pajak apa, PPN atau PPh tidak jelas ya kami hanya disuruh mengantar saja,” ungkapnya.

Saat disinggung nama oknum tempat menyerahkan uang tersebut Ia mengaku lupa hanya ingat jika disruh membawa sejumlah uang potongan ke gedung D kantor Dinas Pendidikan Provinisi Lampung.

“Waduh lupa saya namanya Mas, Cuma ingat kata Kepseknya bawa saja ke gedung D kantor Disdik Lampung,” ucap guru honor yang enggan disebutkan namanya itu.

Terpisah, Kepala Dians Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan, pihaknya akan segera membentuk investigasi terkait dugaan tersebut.

“Hari ini sudah saya rapatkan. Dan saya bentuk tim investigasi. Segera turun kelapangan mencari fakta sebenarnya," singkat Sulpakar.

Sebelumnya juga diberitakan, Kartu Pendidik Berjaya yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sejak Juli 2020 lalu diduga menjadi ajang pungli. Pasalnya, beberapa guru honor yang menerima dana tersebut mengaku saat pencairan ada pemotongan untuk disetorkan ke MKKS dan Dinas. 

Berdasarkan keterangan beberapa tenaga pendidik honorer yang menerima program itu di beberapa SMK/SMA yang ada di Provinsi Lampung mengatakan bahwa tiap bulan mendapatkan Rp.204.300,- namun dibayarkan per enam bulan sekali jadi total tiap pencairan berjumlah Rp.1.225.800, namun yang mereka terima tidak utuh dikarenakan adanya potongan rata-rata diatas Seratus Ribu Rupiah.  

Menurut keterangan beberapa guru honor tersebut, potongan itu diperuntukan untuk disetor ke Dinas dan MKKS. "Iya, ketika saya tanya potongan itu untuk apa, kepala sekolah hanya menjawab uang tersebut untuk Dinas dan MKKS," terang guru honor yang enggan disebutkan namanya itu," Senin (5/7/2021). 

Untuk pencairan uang tersebut dilakukan di Bank melalui rekening penerima masing-masing. Kemudian para penerima dikumpulkan di sekolah untuk dilakukan pemotongan, sambungnya.  

Ditempat berbeda, Mantan Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung Juniradi S.I.P.,M.H. saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut mengatakan jika memang benar terjadi, itu adalah tindakan dzolim terhadap guru-guru honor penerima program tersebut.

Menurut Juniardi, pemotongan itu sarat dengan tindakan pungli yang dilakukan kepala sekolah dengan mengatasnamakan MKKS dan Dinas terkait.  

"Program Kartu Pendidik Berjaya sangat bagus untuk membantu para guru-guru honor yang memang pendapatannya sangat minim. Jangan sampai program mulia yang di luncurkan oleh pemerintah provinsi Lampung tercoreng karena adanya dugaan ajang pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di tingkat Dinas sampai ke MKKS melalui Kepala Sekolah," ucap Juniradi. 

Diketahui, penerima program Kartu Pendidik Berjaya berjumlah 4849 orang dengan jumlah total anggaran Rp.5.943.904.200,- tiap pencairan. 

Jika dikalkulasikan, total pemotongan dana tersebut kurang lebih hampir satu miliar tiap pencairan atau persemester. 

Sebelumnya, dalam arahan saat lonching kartu pendidik berjaya beberapa waktu lalu, Gubernur Arinal menyebutkan bahwa Provinsi Lampung sedang giat giatnya membangun, salah satunya bidang pendidikan. Kartu Pendidik Berjaya bertujuan sebagai identitas penerima bantuan kesejahteran tenaga pendidik bagi guru honor murni.

“Menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Butuh kesabaran dalam menghadapi anak didik serta niat yang kuat untuk berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Bukan hanya itu jasa guru begitu luar bisa ketika anak didiknya menjadi manusaia yang benar dan berprestasi,” ujar Gubernur.

Gubernur minta Kadis Pendidikan Sulpakar serius dalam memperhatikan pemberian dana peningkatan kesejahteraan bagi guru ini. “Saya berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai program yang dicanangkan. Dari pemberian insentif beruapa tunjangan profesi, hingga dana BOS yang cukup membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengimbau Dinas Pendidikan fokus pada pemberian tunjangan kesejahteraan guru lewat berbagai program seperti sertifikasi guru, insentif, atau bantuan lainnya, terutama para guru yang belum Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Mereka benar- benar harus diperhatikan agar bisa menjalankan tugas mengajar dengan baik. Tunjangan diberikan dalam bentuk uang yang dapat dimanfaatkan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus juga untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya,” ujar Arinal.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Provinsi Lampung, Sulfakar menyampaikan bahwa dana kesejahteraan bagi Guru Honor Murni SMA, SMK, PKLK sebesar Rp204.300 per orang per bulan selama 6 bulan yaitu Januari - Juni dengan total anggaran sebesar Rp.5.943.904.200. 

“Adapun jumlah penerima dana kesejahteraan bagi Guru Honor Murni SMA, SMK, PKLK sebanyak 4.849 orang dengan Guru Honor Murni SMA sebanyak 2.508 orang, Guru Honor Murni SMK sebanyak 2.192 orang dan Guru Honor Murni PKLK sebanyak 149 orang,” ujar Sulpakar waktu itu. (Red/KN)

01/10/21

BPN RI Mangkir, Sidang Elektronik Gugatan HGU PT HIM Ditunda Satu Pekan

BPN RI Mangkir, Sidang Elektronik Gugatan HGU PT HIM Ditunda Satu Pekan

 

Caption: Kuasa ahli waris sekaligus satu-satunya juru bicara resmi lima keturunan Bandardewa Achmad Sobrie (tengah) bersama kuasa lima pilar beserta kuasa hukum. (Foto: Istimewa)

LAMPUNG - Dalam catatan persidangan elektronik gugatan 5 (lima) keturunan Bandardewa terhadap HGU PT HIM yang digelar terbuka untuk umum oleh PTUN Bandarlampung pada Kamis (30/9/2021) kemarin, melaporkan bahwa jawaban sudah dikirim oleh pihak intervensi (PT HIM) dan Tergugat II (BPN Tulangbawang Barat). Sedangkan Tergugat I (BPN RI) belum menjawab dan meminta waktu satu pekan kedepan untuk menyampaikan jawaban.

Majelis telah menerima dan memverifikasi Jawaban Tergugat ll dan Tergugat ll Intervensi. Oleh karena Tergugat l belum siap dengan Jawaban dan mengajukan permohonan untuk dapat mengupload Jawabannya pada persidangan berikutnya, maka Majelis Hakim menunda persidangan elektronik pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB dengan agenda Jawaban Tergugat l. 

"Perlu Majelis Hakim beritahukan pada Tergugat l, bahwa agenda Jawaban Tergugat l pada 7 Oktober 2021 merupakan kesempatan terakhir bagi Tergugat l untuk bisa mengupload Jawabannya, mengingat bahwa pihak Tergugat ll dan Tergugat ll Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan hari ini," papar ketua majelis hakim Yarwan SH MH seperti dilihat dalam catatan persidangan Kamis (30/9/2021).

Sementara itu, Kuasa hukum lima keturunan Bandardewa Okta Virnando SH MH melalui telepon seluler mengatakan, bahwa dari jawaban tergugat II dan Pihak Intervensi keduanya menyampaikan Eksepsi. Sedangkan pokok perkara tidak mampu ditanggapi mereka secara jelas dan terperinci.

"Dari Jawaban Tergugat II dan Pihak Intervensi, mereka menyampaikan Eksepsi, sedangkan untuk perkara pokoknya mereka tidak menanggapi secara detail," kata Okta Virnando, Jumat (1/10/2011). 

Disisi lain, Kuasa ahli waris sekaligus satu-satunya juru bicara resmi lima keturunan Bandardewa Achmad Sobrie menyatakan bahwa pihaknya menginginkan proses persidangan gugatan mereka di PTUN Bandarlampung tidak berlarut-larut. Menurutnya hal ini disebabkan polemik di tanah leluhurnya tersebut sudah berlangsung lama dan dikhawatirkan ada gejolak di lapangan yang tidak dapat dikendalikan olehnya. Sobrie mengaku dirinya memiliki tanggung jawab moral terhadap hal tersebut.

"Proses persidangan jangan berlarut-larut dalam menyikapi masalah sengketa ini terutama dari pihak BPN pusat yang menjadi sumber petaka dalam menerbitkan perpanjangan HGU secara tidak wajar,". tegas Sobrie via pesan WhatsApp. Jumat (1/10/2021).

"Jangan sampai kesabaran keluarga besar lima keturunan yang berada di lokasi habis. Kita harus mencegah kemungkinan mereka melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum," pungkasnya. (Rls/KN)

30/09/21

10 Hari Buka Pendaftaran, 58 Orang Mendaftar BCAD PKS

10 Hari Buka Pendaftaran, 58 Orang Mendaftar BCAD PKS

 


LAMPUNG - Sepuluh hari pasca dibukanya pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) PKS,, sudah 58 orang mendaftar sebagai BCAD PKS Lampung. Informasi ini disampaikan oleh ketua Panitia Penjaringan Wilayah Aep Saripudin yang juga sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) PKS Lampung.

Dari total 58 pendaftar, 5 orang mendaftar untuk DPR RI, 14 orang untuk DPRD Propinsi dan 39 orang  untuk DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Aep menjelaskan, dari 58 pendaftar, 12 diantaranya adalah tokoh milenial Lampung yang mendaftar sebagai BCAD DPRD Provinsi sebanyak 4 orang tersebar di Daerah Pemilihan (Dapil) 3,4,5, dan 8 dan juga sebagai BCAD DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 8 orang yang tersebar di dapil  Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur,  Pringsewu, dan Pesawaran.

Ada dua orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa ikut mendaftar untuk DPRD Kabupaten/Kota yakni di Kabupaten Lampung Tengah dan Pringsewu. Dua orang pensiunan Aparatur Sipil Negara ikut meramaikan bursa BCAD PKS Lampung untuk DPRD Kota Metro, dan Bandar Lampung. Lanjut Aep.

Aep optimis kedepan akan semakin banyak tokoh-tokoh potensial yang ikut mendaftar sebagai BCAD PKS untuk berjuang bersama PKS mewujudkan Indonesia yang Adil dan Sejahtera.

"Kami optimis, kedepan akan semakin banyak tokoh masyarakat berjuang bersama PKS dengan mendaftar sebagai BCAD PKS. Semoga ikhtiar PKS dgn membuka Penjaringan BCAD ini akan membawa kebaikan bagi masyarakat". Ujar Aep.

Pendaftaran ini masih terus berlanjut sampai 30 hari kedepan