Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Rancangan APBD Kota Bandar Lampung 2018

Advertisement

Hi.  WIYADI,  SP. MM  Ketua DPRD Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung - DPRD Kota Bandar Lampung kembali menggelar sidang paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan umum farksi-faraksi terhadap nota keuangan dan rancangan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018. Kamis (19/10/2017).

 

Ketua DPRD Bandar Lampung, Hi. Wiyadi, SP. MM, yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna, menyampaikan rasa kecewanya atas ketidakhadiran beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam sidang paripurna, apalagi agenda sidang paripurna ini sangat berkaitan dengan anggaran dari program dan kegiatan di masing masing OPD. 

 

"Kami kecewa atas ketidakhadiran beberapa kepala OPD, bahkan berdasarkan pengamatan kami ada kepala OPD yang tidak pernah menghadiri sidang paripurna yaitu kadis kependudukan dan catatan sipil, ini untuk menjadi perhatian pak sekda," tegas Wiyadi.

 

Sidang paripurna yang dihadiri sebanyak 33 orang anggota DPRD itu, dihadiri juga Wakil Walikota, Unsur Forkopimda, Sekda, serta jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak delapan fraksi secara bergiliran menyampaikan pemandangan umum fraksinya.

 

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang mendapat giliran pertama, melalui juru bicaranya Abdul Malik, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah kota bandarlampung atas diraihnya penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2017 dari Tempo Media Group. Apresiasi juga diberikan atas keberanian Walikota Bandar Lampung menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 847,29 milyar rupiah lebih mengalami peningkatan sebesar 68,16 milyar rupiah lebih.

 

Fraksi PDI Perjuangan yang mendapat giliran kedua, melalui juru bicaranya Nu'man Abdi menekankan kepada niatan dan pandangan yang sama dalam penyusunan APBD  dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan warga kota bandarlampung. Fraksi PDIP mengharapkan pengalo belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi dan penanggulangan kemiskinan dan penganguran, tambah Nu'man Abdi. 

 

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Barlian Mansyur, mengatakan Fraksinya akan memberikan dukungan penuh dalam pembahasan APBD tahun 2018 ini dan optimis terhadap target yang telah tetapkan serta memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada Walikota Bandarlampung demi terwujudnya kesinambungan pembangunan.

 

Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Ahmad Riza, mengharapkan alokasi belanja yang telah dianggarkan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya dan disarakan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik, harap Ahmad Riza.

 

Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia (PPI) melalui juru bicaranya Hi. Musabakah menekankan agar penggunaan anggaran harus senantiasa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat  untuk kepentingan publik maupun aparatur agar tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

 

Senentara itu Fraksi Nasdem Hanura, melalui juru bicaranya M. Yusuf Ardiansyah Putra, lebih menyoroti sektor pendapatan daerah. Harapan Fraksi Nasdem Hanura agar dalam menentukan pendapatan daerah harus benar benar SMART (sistematis, mueasurable, achivable, realistik, time) sehingga pencapaian target PAD bisa lebih baik. selain itu penerapan prinsip reward dan punishman juga perlu diterapkan. satker yang bisa mencapai target perlu diberikan reward dan sebaliknya bisa diberikan punishman.

 

Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Pebrani Piska, menyatakan dalam upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan perlu dilakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur pengelolanya. Ini penting untuk dilakukan karena pendapatan daerah merupakan unsur terpenting dalam struktur APBD yang menjadi sumber pembiayan dalam menjalankan kegiatan kegiatan yang telah diprogramkan.

 

Fraksi Keadilan Sejahtera yang mendapat giliran terakhir, melalui juru bicaranya Muchlas Ermanto Bastari, mengungkapkan APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang diwujudkan yang muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

"Oleh karenanya, Fraksi Keadilan Sejahtera  mengharapkan penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran. Kami menyadari kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas dimana tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi, maka Pemilihan skala prioritas yang tepat, mendesak dan dibutuhkan masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung,"  terang Muchlas Ermanto Bastari.

 

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum, sidang paripurna dinyatakan selesai. Sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi atas nota keuangan rancangan APBD Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dinyatakan selesai  dan akan dilanjutkan pada hari senin dengan agenda sidang paripurna mendengarkan jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi fraksi, kata Wiyadi sebelum menutup sidang paripurna. (Red/KN)