Advertisement
 |
| Wakil Ketua II DPRD Bandar Lampung, Hi. Nandang Hendrawan, Saat Memimpin Rapat Pembahasan APBD 2018. |
Bandar Lampung - Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung mulai membahas APBD Tahun 2018. Rapat yang di gelar pada hari Rabu 1 November 2017 itu dipimpin langsung Hi. Nandang Hendrawan, SE (F- PKS) Wakil Ketua II DPRD Bandar Lampung.
Hadir dalam rapat itu Hi. Wiyadi. SP. MM (F-PDIP), Hi. Hamrin Sugandi SE, MH (F PAN) Wakil ketua I, Naldi Rinara S Rizal, SE. MM (Nasdem) Wakil Ketua III dan Anggota Badan Anggaran. Dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, hadir Drs. Badri Taman Sekretaris Daerah Bandar Lampung dan seluruh kepala OPD.
OPD yang hadir pada rapat sesi pertama ini adalah 20 Kecamatan, Disdukcapil, Badan Kesbangpol, Dinas Kominfo, Inspektorat, BKD, Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Perlengkapan, Bagian Umum, Satpol PP, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Nandang Hendrawan, yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan rapat antara Banang dan TAPD itu adalah untuk sinkronisasi sekaligus mengambil keputusan terhadap rencana anggaran dan kegiatan yang telah dibahas antara OPD dengan Komisi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu lanjut Nandang, rapat ini akan dilakukan penajaman terhadap program dan kegiatan yang diusulkan.
Nu’Nu'man Abdi (F-PDIP) Ketua Komisi I, dalam rapat itu melaporkan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan Komisi I terhadap OPD mitra kerja Komisi I. Secara umum anggaran seluruh anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS tidak mengalami perubahan.
"Setelah kami mendengarkan penjelasan dari masing masing OPD, maka Komisi I menyetujui pagu anggaran yang ada," kata Nu'Nu'man Abdi.
Atas penjelasan tersebut, Nandang Hendrawan mempersilakan Kepada masing masing Kepala OPD untuk memaparkan rencana program dan anggaran. Dari pemaparan itu selanjutnya masing anggota Banang diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman dan penajaman program kegiatan termasuk alokasi anggaran yang disediakan.
Dalam rapat itu juga Handrie Kurniawan (F-PKS) menyoroti kinerja bagian humas agar bagian humas dalam mempublikasikan kegiatan pemerintahan menggunakan teknologi informasi.
"Sudah saatnya bagian humas menggunakan media online untuk menyampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah," terang Handrie.
Hal lain yang juga menjadi sorotan anggota Banang Handrie Kurniawan, Erwansyah (F-Hanura), Barlian Mansyur (F-Golkar), Hanafi Pulung (F-PDIP) adalah masalah Insentif untuk para RT dimana pada tahun 2018 mekanisme pembayaran insentif. Sebelumnya dana itu diberikan dalam bentuk bantuan operasional, yang akan datang akan dibayarkan dalam bentuk kegiatan, jadi kedepan para RT itu harus membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan tiap bulannya.
"Anggota Banang meminta agar para RT dapat memahami tugas pokok dan fungsinya," pinta Barlian Mansyur.
Menurut Erwansyah, dilapangan para RT itu belum menjalankan tupoksinya. Karena menurutnya para RT tersebut perlu diberikan pembekalan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang standar dalam melaksanakan tugasnya.
Hanafi Pulung (F-PDIP) Bandar Lampung juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan pembayaran insentif RT itu tidak memberatkan para ketua RT, para camat dan lurah mensosialisasikan perubahan mekanisme tersebut. (adv)
