Advertisement
.jpg) |
| Ketua Umum Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR-I), Dr (c) Hermawan, S.HI., MH., CM., SHEL |
Bandar Lampung — Menutup tahun 2025, Indonesia memasuki fase krusial konsolidasi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tahun ini menjadi cermin awal arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dua figur publik yang memikul ekspektasi besar rakyat.
Sebagai organisasi advokat yang berpihak pada kepentingan publik, Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR-I) memandang refleksi akhir tahun sebagai momentum menilai keberanian, konsistensi, dan keberpihakan kekuasaan terhadap rakyat.
“Kepemimpinan sejati bukan sekadar jabatan, melainkan keberanian mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, meski berisiko secara politik,” tegas Ketua Umum ABR Indonesia, Dr (c) Hermawan, S.HI., MH., CM., SHEL.
Menurut Hermawan, sepanjang awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas, stabil, dan kuat dalam nilai nasionalisme.
ABR Indonesia mencatat beberapa poin penting, di antaranya terjaganya stabilitas politik dan keamanan nasional, keberanian mengambil keputusan strategis di sektor pertahanan, pangan, dan ketahanan nasional, serta mulai terlihatnya arah kebijakan ekonomi dan perlindungan sosial yang menyentuh rakyat kecil.
“Prabowo tidak memimpin untuk pencitraan. Ia memimpin untuk ketahanan bangsa. Ini adalah kualitas kepemimpinan yang semakin langka,” ujar Hermawan.
Di tingkat daerah, kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dinilai membawa energi baru dan harapan baru bagi masyarakat Lampung. Hermawan menilai, sejak awal, Mirza menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dalam komunikasi pemerintahan, mulai melakukan pembenahan birokrasi, serta berani menyentuh persoalan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun demikian, ABR Indonesia juga menyampaikan catatan kritis agar keberanian tersebut dibarengi konsistensi dan keberlanjutan kebijakan.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan visi dan narasi. Rakyat menunggu hasil nyata yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Hermawan menilai kesamaan garis ideologis antara Presiden Prabowo dan Gubernur Mirza seharusnya menjadi keunggulan strategis bagi pembangunan Lampung. Sinergi pusat dan daerah, jika dikelola secara serius dan bersih, dapat menjadikan Lampung sebagai salah satu model pembangunan nasional.
Namun ia mengingatkan, kekuasaan politik tanpa kontrol hukum dan etika justru berpotensi menjadi bumerang bagi kepercayaan publik.
Sebagai organisasi advokat yang konsisten membela kepentingan rakyat, ABR Indonesia menyampaikan tiga pesan utama kepada seluruh pemangku kebijakan yakni, Hukum harus berdiri di atas seluruh kepentingan politik, Pemerintahan wajib transparan, akuntabel, dan anti-korupsi serta Setiap kebijakan harus terukur dampaknya bagi rakyat kecil.
“Ketika kekuasaan menjauh dari rakyat, maka hukum harus hadir lebih dekat untuk melindungi rakyat,” ujar Hermawan.
Refleksi akhir tahun ini bukan sekadar evaluasi, melainkan peringatan moral bahwa kepemimpinan sejati diukur dari keberanian melayani, bukan sekadar menguasai.
“Rakyat Lampung dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar. Tahun 2026 harus menjadi tahun pembuktian,” pungkas Hermawan. (Red)
